Direktur Pusaka Sudarto Ditangkap Polisi

Direktur Pusaka Sudarto Ditangkap Polisi Direktur Pusaka, Sudarto ( berpeci) didampingi Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra di Mapolda Sumbar.

PADANG--Direktur Pusat Studi  Antar Komunitas (Pusaka) yang juga dikenal aktivis pluralisme, Sudarto ditangkap Polda Sumatera Barat, Selasa (7/1/2020) sekira pukul 13.15 di Kantor Pusaka. Penangkapan Sudarto berdasarkan Surat Perintah Penangkapan: SP.Kap/4/I/RES2.5/2020/Ditreskrimsus Tahun 2020.

Penangkapan Sudarto yang aktif memperjuangkan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumbar ini mengejutkan banyak pihak. Berdasar keterangan Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra yang mendampingi Sudarto di Mapolda, sebelum ditangkap Sudarto sempat di telpon oleh salah satu orang yang tidak diketahui dan mengajak untuk bertemu di kantor Pusaka. Setelah ditunggu di kantor Pusaka, 8 anggota Polda Sumbar datang dan langsung menangkap Sudarto dengan memperlihatkan Surat Perintah Penangkapan.

Dalam penangkapan tersebut, polisi yang melakukan penangkapan tersebut sempat akan menyita komputer yang ada di Pusaka akan tetapi penyitaan tersebut ditolak oleh Sudarto karena tidak ada perintah dari pengadilan.

Menurut Wendra, penangkapan Sudarto diduga sebagai penyebar informasi yang menimbulkan kebencian. Berdasar Surat Perintah, penangkapan berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/77/K/XII/2019/Polsek pada tanggal 29 Desember 2019 atas nama Harry Permana.

Dalam laporan polisi tersebut pelapor merasa terkejut melihat postingan Sudarto yang menyatakan ada pelarangan ibadah Natal di Nagari Sikabu Kabupaten Dharmasraya, namun pelapor mengecek surat Walinagari mengatakan tidak ada pelarangan ibadah, yang ada dilarang membawa jemaah dari luar Sikabu untuk beribadah.

Menurut Wendra, penangkapan terhadap Sudarto merupakan salah satu bentuk pembungkaman demokrasi di Indonesia. Pemakaian pasal-pasal karet dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) terus dilakukan oleh negara untuk membungkam suara-suara kritis dalam menyuarakan hak-hak masyarakat yang ditindas dan dikucilkan untuk menjalankan agama yang dipercayai. Tentunya penangkapan Sudarto sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi kedepan terlebih dalam isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. 

Wendra Rona Putra selaku penasehat hukum saat ini masih mendampingi Sudarto dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di Polda Sumbar. “Dalam penangkapan ini terdapat kejanggalan karena sebelumnya Sudarto sebelumnya tidak pernah dipanggil oleh Polsek, Polres Dharmasraya dan  Polda Sumatera Barat,” jelas Wendra.

Penangkapan terjadi tiba-tiba tanpa prosedur pemanggilan terlebih dahulu telah melanggar ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang mengamanatkan sebelum penangkapan  mestinya dilakukan upaya paksa pemanggilan ujarnya.

BACA JUGA