Pemda Mentawai Awasi Ketat Dana Desa

Pemda Mentawai Awasi Ketat Dana Desa Plang salah satu proyek Desa Sikabaluan, Siberut Utara, Mentawai. (Foto: dokumentasi Mentawaikita.com)

MENTAWAI-Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tengah mendalami dugaan penyimpangan dana desa di sejumlah desa di Mentawai. Menurut Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake, Pemda Mentawai tak akan mentolerir penyimpangan dana desa.

Dia mengakui banyak desa yang bermasalah dalam penggunaan dana desa. "Bagi desa yang bermasalah kita akan panggil. Bila ada temuan maka kita akan turun. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan maka kita serahkan kepada hukum," katanya kepada Puailiggoubat, 12 Desember. 

Dikatakan Kortanius, saat ini ada beberapa desa yang dinilai bermasalah dan ada temuan penyelewengan pengelolaan keuangan desa baik yang sedang ditangani pihak berwajib maupun yang ditangani OPD Mentawai. Namun Kortanius meminta nama-nama desa yang tengah diperiksa tim OPD tak dipublikasikan. 

"Ada yang sekarang sedang ditangani pihak penegak hukum dan ada yang sedang didalami umtuk diminta pertangungjawaban. Bila ada temuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan maka langsung kita serahkan pada pihak berwewenang," katanya.

Kortanius mengatakan, pendalaman pemeriksaan terkait dengan adanya indikasi penyelewengan pengelolaan keuangan desa menyuluruh di wilayah Mentawai, baik desa yang ada di wilayah Pagai Utara-Selatan, Pulau Sipora maupun Pulau Siberut. 

"Ada desa yang kepala desanya kita berhentikan sementara untuk dilakukan pemeriksaan dan ada desa yang masih didalami. Yang jelas saat ini merata kita melakukan pemeriksaan di semua desa sepanjang ada laporan," katanya.

Selain indikasi penyimpangan dana, ada juga dugaan manipulasi dokumen laporan pertanggungjawaban. Misalnya informasi dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua BPD Desa Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara pada Surat Pertanggungjawaban (SPj) anggaran pembangunan fisik desa tahap 2 sebagai syarat pencairan dana desa tahap 3.

Dugaan pemalsuan terungkap saat BPD Sikabaluan mendapat informasi bahwa dana tahap 3 ADD Sikabaluan tahun ini sudah cair padahal rapat pembahasan SPj tahap 2 tersebut belum digelar BPD.

Sumber Puailiggoubat menyatakan, karena adanya informasi tersebut, BPD Sikabaluan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake, awal Desember lalu.

Kortanius yang mendapat laporan dugaan pemalsuan tanda tangan itu menyatakan manipulasi administrasi yang dilakukan desa serta tidak mengikuti alur atau juknis yang sudah ada.

"Karena tidak jujur saja yang membuat pemerintah desa lama berada di Tuapeijat. Mestinya membuat SPj itu di desa, bukan di Tuapeijat. Sehingga banyak pemalsuan dokumen termasuk pemalsuan tanda tangan BPD dan camat. Kita sudah tahu (dapat laporan lisan), dan saat ada laporan tertulis kita akan turun," katanya.

Menanggapi informasi  itu, Ketua BPD Sikabaluan Kornelius Kampuli mengakui tak pernah menandatangani SPj penggunaan anggaran kegiatan fisik namun dia menyatakan sudah mengizinkan tanda tangannya dipalsukan dalam SPj karena saat itu, tim Pemdes yang mengurus perbaikan laporan berada di Tuapeijat dan dirinya di Sikabaluan.

“Saya ditelepon pihak Pemdes dan mereka meminta izin menandatangani dokumen SPj atas nama saya karena kondisi geografis yang jauh dan waktu terdesak,” katanya kepada Puailiggoubat melalui sambungan telepon, 12 Desember.

Izin itu diberikannya demi kelancaran pencairan ADD dan lancarnya penyelesaian kegiatan fisik. “Saya tidak membela pemerintah desa, tidak juga membela BPD, saya ingin pembangunan lancar,” katanya.

Namun saat ditanya soal pertanggungjawaban pengawasan BPD terkait realisasi penggunaan  ADD tahap 2 jika nanti ada ditemukan penyimpangan, Kornelius tak bisa menjawabnya.

“Kita tetap melakukan fungsi pengawasan sesuai tugas BPD itu sendiri,” katanya singkat.

Sementara Kepala Desa Sikabaluan, Aprijon membantah adanya pemalsuan tanda tangan tersebut. Menurutnya, tanda tangan yang dibuat dalam SPj tersebut sudah seizin ketua BPD karena kondisi yang terdesak.

“Saat itu kami sedang melaporkan SPj di Tuapeijat untuk pencairan dana tahap berikutnya, namun ternyata ada perbaikan yang harus dilakukan sehingga kami menghubungi ketua BPD melalui telepon untuk menandatangani dokumen itu karena kalau kami pulang ke Sikabaluan meminta tandatangan butuh seminggu karena jadwal kapal terbatas, jadi kami tidak menandatangani tanpa sepengetahuan ketua BPD,” bantahnya kepada Puailiggoubat melalui sambungan telepon, 12 Desember.

Sementara Gidalti, Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Desa Badan Keuangan Daerah Mentawai menyatakan terkait dugaan pemalsuan tanda tangan ketua BPD oleh Pemdes Sikabaluan sedang diselidiki namun pihaknya belum menerima laporan resmi tertulis masalah tersebut, meski sudah mendapat laporan lisan.

"Sekali lagi sampai sekarang laporan secara resmi tentang adanya pemalsuan tanda tangan oleh Pemdes Sikabaluan belum ada, kasus ini sekarang masih dalam tahap pengumpulan data dan dalam pengumpulan bukti-bukti," katanya kepada Puailiggoubat, 12 Desember.

Menurut dia, syarat pencairan dana desa harus adanya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya termasuk out put capaian yang penggunaan dana. “Akan ada tim verifikasi laporan tersebut di pemerintah kecamatan setempat,” katanya.

Untuk meningkatkan pengawasan penggunaan dana desa, Wakil Bupati Kortanius meminta BPD baik secara lembaga atau perorangan atau masyarakat membuat laporan tertulis kepada bupati yang ditembuskan kepada wakil bupati jika menemukan indikasi penyimpangan dana desa.

“Nantinya dari laporan tersebut tim akan turun untuk mengambil keterangan langsung di lapangan. Kepala dusun atau BPD tidak perlu takut. Bila ada indikasi penyelewengan lembaga BPD atau perseorangan sebagai anggota BPD berhak melaporkan secara tertulis. Apalagi ada pemalsuan tanda tangan seperti yang terjadi dibeberapa desa. Kita akan turun," katanya.

BPD berhak memberhentikan kepala desa bila dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa terjadi banyak kecurangan karena BPD memiliki kewenangan tersebut, karena adanya kewenangan ini mestinya kepala desa tidak menganggap BPD itu berada di bawah kepala desa. Namun sebagai mitra kerja kepala desa, jelas Korta.

Terkait pengawasan ini, sudah ditegaskan kepada OPD yang menangani pengawasan dan pengelolaan keuangan desa, seperti Badan Keuangan Desa, Inspektorat. 

"Ada tekanan dari berbagai pihak ketika penegasan pengawasan pengelolaan keuangan desa kita pertegas. Memang saat ini fokus kita pada desa setelah dua tahun kita fokus pada pengawasan di OPD, " katanya.

Meski ada desa yang pengelolaan keuangan desanya masih buruk, namun diakui Kortanius sudah ada beberapa desa yang pengelolaan keuangan desanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan juknis yang ada.

"Sudah ada beberapa desa. Misalnya, Saureinuk itu sudah mulai baik. Mestinya ini menjadi contoh bagi desa lain. Tidak saja hanya baik dalam membuat laporan administrasi, namun tahapan, kordinasi dan kerjasama dengan BPD, Kecamatan sudah baik, " katanya.

Perlu Transparansi

Menurut Kornelius, BPD Sikabaluan hingga kini belum mendapatkan dokumen APBDes, RAB dan DRK 2019 meski pihaknya telah meminta berkali-kali ke Pemerintah Desa. “Kami tak memiliki acuan saat memonitoring penggunaan dana desa, berkali-kali minta dokumen tak juga diberikan,” katanya.

Terkait itu, Aprijon mengatakan dokumen APBDes, Daftar Rincian Kegiatan (DRK) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 2019 sudah diserahkan ke BPD periode sebelumnya karena BPD saat ini baru saja bertugas pertengahan 2019.

“Mestinya BPD lama serahkan dokumen ke BPD yang baru, sebab kami tak punya anggaran memperbanyak dokumen itu semua karena tebal,” kata Aprijon.

Sementara untuk dokumen APBDes Perubahan 2019, diakuinya belum diserahkan ke BPD karena masih proses penggandaan. “APBDes baru disahkan November lalu, lalu setelah itu kami ada kegiatan hingga memang proses fotokopi sedikit tertunda, tapi saya sudah perintahkan staf untuk segera serahkan fotokopi ke BPD,” katanya

Menurut dia, Pemdes sudah transparan dalam pengelolaan dana, misalnya dengan menempelkan rincian alokasi anggaran dana desa di  kantor desa dan jalan raya Pokai. 

BACA JUGA