JPIK Ekspos Dugaan Pelanggaran Tata Kelola Hutan Dua Perusahaan Kayu di Mentawai

JPIK Ekspos Dugaan Pelanggaran Tata Kelola Hutan Dua Perusahaan Kayu di Mentawai JPIK menggelar FGD terkait temuan dugaan pelanggaran tata kelola hutan dua perusahaan kayu di Tuapeijat, Sipora Utara, Mentawai. (Foto/Patris/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sumatera Barat sejak  dua tahun terakhir melakukan pemantauan terkait kinerja dua perusahaan pemegang IUPHHK-HA dan Sertifikat PHPL yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam eksposnya di Tuapeijat, Sipora Utara Jumat (22/11/2019), JPIK yang merupakan organisasi perhimpunan yang keanggotaannya terdapat 54 lembaga dan 424 individu di Indonesia menyatakan dugaan adanya pelanggaran pidana pengelolaan hutan dua perusahaan bersangkutan dari berbagai aspek prasyarat, aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial.

Khalid Khalilullah, salah satu narasumber dari JPIK Sumatera Barat memaparkan, misalnya pada aspek prasyarat bahwa realisasi tata batas perusahaan PT. Minas Pagai Lumber (MPL) belum temu gelang di beberapa kawasan pemukiman atau kawasan kehidupan masyarakat, kemudian penetapan tapal batas tidak melibatkan keseluruhan masyarakat, yang kawasan pemukiman dan pertanian dan perkebunannya masuk lokasi IUPHHK-HA PT. MPL.

Selain itu, perusahaan tersebut juga belum merealisasikan kewajiban untuk bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat paling lama 1 tahun setelah diterimanya izin.

Kemudian pada aspek produksi, terdapat aktivitas penebangan kayu terkait pembukaan jalan di luar koridor yang ditentukan pada RKT tahun 2016. Lalu ditemukannya bekas tebangan pada sempadan sungai Simanoppu dan Simangaik yang berjarak dari 50 meter, kemudian terdapat pemanfaatan kayu untuk pondasi jalan, dan tidak ditemukan tanda-tanda pembibitan di lokasi yang ditentukan RKT pada 2016. Sementara dari aspek sosial bahwa ditemukan ketimpangan pembagian fee kayu kepada masyarakat yaitu ada Rp1,5 juta dan ada Rp700 ribu.

Sedangkan temuan lapangan terkait akitivitas PT. Salaki Summa Sejahtera di Siberut Utara, pada aspek prasyarat ditemukan realiasasi tata batas juga belum temu gelang di beberapa kawasan pemukiman atau di kawasan kehidupan masyarakat. Lalu penetapan tapal batas juga tidak melibatkan masyarakat yang kawasan  pemukiman, pertanian dan perkebunan dalam lokasi IUPHHK-HA PT. SSS.

Pada aspek produksi ditemukan bekas tebangan pada sempadan sungai Sikole yang berjarak kurang dari 50 meter, kemudian pad aspek ekologi ditemukan penimbunan badan sungai Sikole, dan melewatkan alat berat di badan sungai.

Selain itu ditemukan bekas tebangan pada badan sungai Sikole, lalu ditemukan kayu tebangan tanpa identitas yang tidak diangkut, akibat dari aktivitas tersebut ditemukan pengaruh terhadap berkurangnya kualitas air sungai, terjadinya longsor dan banjir ketika hujan dan kekeringan ketika kemarau.

Pada aspek sosial, menimbulkan konflik pada masyarakat antar suku di Desa Malancan, dan tidak meratanya pemberian fee.

Terkait temuan tersebut JPIK Sumbar bersama organisasi yang tergabung di dalamnya sudah melaporkan dugaan pelanggaran pidana ke Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum KLHK terhadap perusahaan kayu yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hendro, salah satu perwakilan BPD Desa Saumanganyak yang hadir pada FGD tersebut menjelaskan baru-baru ini pelanggaran yang dilakukan pihak perusahan adalah telah tertutupnya air sungai kecil yang diandalkan oleh masyarakat sebagai sumber air minum, apalagi selama kemarau ini air yang dikonsumsi masyarakat bersumber dari sungai kecil yang telah ditutupi oleh kayu yang ditebang pihak perusahaan.

Kekhawatiran juga dialami oleh masyarakat Matobe, di Sikakap dimana sabagian wilayahnya masuk kawasan RKT PT.PML pada 2020.

Pihak kepolisian yang hadir pada FGD tersebut terkait laporan yang mengarah pada dugaan pelanggaraan pidana dapat langsung membuat laporan secara tertulis kepada Polsek atau Babinkamtibmas yang ada di desa.

“JPIK atau masyarakat bisa membuat laporan kepada Polsek atau Polres sehingga ada dasar kami untuk menindaklanjuti untuk kemudian diselidiki atau dilakukan klarifikasi,” kata Ipda Donny Putra mewakili Kapolres Mentawai pada pertemuan tersebut.

BACA JUGA