Pemprov Sumbar Diminta Kendalikan Sampah Plastik

Pemprov Sumbar Diminta Kendalikan Sampah Plastik Diskusi lintas komunitas Milenial Dorong Pemerintah Sumbar Keluarkan Kebijakan Pengendalian Sampah Plastik dan Penggunaan Plastik Ramah Lingkungan. (Foto: dokumentasi Walhi Sumbar)

PADANG--Pengelolaan sampah menjadi isu yang krusial di Sumatera Barat terutama Kota Padang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dikutip dari media online menyatakan produksi sampah ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini tiap hari rata-rata 500 ton. 

Tommy Adam, Staf Advokasi dan Penegakan Hukum WALHI Sumatera Barat mengatakan, permasalahan sampah di Kota Padang erat kaitannya dengan tata kelola DAS (Daerah Aliran Sungai).

“Di Kota Padang, ada lima DAS besar, diantaranya DAS Anai, Aia Dingin, Kuranji, Arau dan DAS Bungus. DAS Batang Arau misalnya, adalah contoh tata kelola DAS yang buruk. Banyaknya beban izin (pertambangan, industri karet dan rumah sakit) di areal hulu menjadi penyebab rusaknya DAS Arau,” katanya dalam diskusi bersama sejumlah komunitas yang peduli isu sampah di kantor Bappeda Sumbar, 31 Oktober.

Sampah yang langsung dibuang ke sungai menambah buruknya kualitas sungai. Dengan persoalan seperti ini sudah seharusnya pemerintah melakukan perbaikan tata kelola DAS dari aktivitas yang merusak, termasuk mengendalikan pencemaran dari sampah yang ada di Kota Padang, jelas Tommy. 

Sementara Direktur Paga Nagari, Zulpriadi mengungkapkan, isu sampah merupakan hal krusial dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). “Paga Nagari bersama Koalisi Pemantau Sampah Plastik Ramah Lingkungan Indonesia (KPPL-I) dan lintas komunitas mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat  mengeluarkan kebijakan pengendalian sampah plastik dan mendorong penggunaan plastik ramah lingkungan di berbagai sektor, mulai dari pasar tradisonal hingga pasar modern,” katanya. 

Zulpriadi menambahkan, dalam diskusi ini ada beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan bersama lintas komunitas dalam mendorong pengendalian sampah plastik dan penggunaan plastik ramah lingkungan, yakni melakukan audiensi dengan Gubernur Sumbar, Walikota Padang untuk mendorong pengendalian sampah plastik dan penggunaan plastik ramah lingkungan, temu pelaku usaha pasar modern/tradisonal/pedagang mendorong penggunaan plastik ramah lingkungan dalam operasionalnya, edukasi climate change, penanaman mangrove dan pilot project Desa Ekologis. 

Koordinator SUMBAR SDGs, Gusti Rahmad mengungkapkan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mendorong terjadinya kerjasama multi pihak antara pemerintah dengan non pemerintah dalam upaya pencapaian TPB/SDGs khususnya pada permasalahan sampah. Sebab untuk mencapai tujuan TPB/SDGs pada tahun 2030 tidak akan bisa dilakukan hanya dengan satu pihak saja. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip TPB/SDGs yaitu “no one left behind” atau tidak ada satu orang pun yang tertinggal. 

Gusti menambahkan dalam diskusi, Siti Aisyah dari DLH Provinsi Sumbar juga mengatakan bahwa perlu adanya sinergi dari masyarakat untuk mensukseskan pengendalian sampah di Kota Padang terutama di tingkat rumah tangga.

 

 

 

 

BACA JUGA