Inspektorat Mentawai : Kades Tersandung Hukum Bagian Pengawasan

Inspektorat Mentawai  Kades Tersandung Hukum Bagian Pengawasan Mantan kades Nemnemleleu bersama jaksa dari Kejaksaan Negeri Mentawai. (Foto: dok: Kejari Mentawai)

TUAPEIJAT-Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Miko Siregar mengatakan langkah Kejaksaan Negeri Mentawai menetapkan Sese Katetbaga, mantan Kepala Desa Nemnemleleu sebagai tersangka atas dugaan kasus penyalahgunaan anggaran Desa Nemnemleleu pada 2018 dengan nilai kerugian negara sekira Rp912 juta bagian dari pengawasan.

“Apa yang terjadi saat ini (kades jadi tersangka) sebetulnya bagian dari pengawasan juga, ini adalah langka soft terapi, dan ini tidak berhenti hanya di sini, pemerintah tetap komit maju soal itu agar dapat sebuah pelajaran, kita berharap dari contoh ini jangan tebang pilih,” kata Miko Siregar pada Selasa, (29/10).

Kata Miko, kepala desa yang telah menjadi tersangka terjerat kasus penyalahgunaan keuangan desa merupakan kepala desa yang tidak dapat lagi bisa ditolelir dimana volume kerugiannya yang besar yang tidak bisa berhasil mereka kembalikan.

“Kalau perkiraan Rp50 bisa kita paksa untuk mengembalikan, bisa dia jual tanah, kalau sampai Rp600 juta mau jual apa dia, sekali lagi ini adalah sebagai soft terapi sebagai hasil komitmen bersama aparatur penegak hukum, sehingga kemudian dihasilkan kesadaran baru kehati-hatian, profesionalisme aparatur desa dan berintregeritas yang baik,” kata Miko.

Miko mengatakan awalnya masuk anggaran di desa bermula pada 2013, berbagai bentuk sosialisasi telah dilakukan pihak Inspektorat dan berharap kepala desa bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Miko mengatakan di akhir ini banyak masukan atau laporan yang diterima Inspektorat, dimana laporan yang diterima banyak pengelolaan keuangan desa yang dinilai tidak lazim pengelolaannya, ada indikasi memperkaya diri.

“Malah mereka dapat sebuah perkembangan ekonomi keluarga mereka yang tidak berasal dari usaha keluarga mereka, dan kita dianggap tidak berkarya oleh masyarakat, dan juga DPR, sebenarnya ada kesadaran kita bukan kita tidak berkarya, kita mencatat temuan yang ada di desa seluruh sebanyak 43 desa dari 2014 itu ada tercatat, dan kita inventarisasi temuan itu,” kata Miko.

Inspektorat, kata Miko memang belum bisa mengembalikan keuangan desa yang disalahgunakan pihak desa, termasuk juga menindaklanjuti untuk kembali ke setiap desa persoalan biaya lagi yang tidak ada.

Pada saat ini perjanjian kerjasama Aparat Penegak Hukum (APH) dengan Pemda Mentawai (Bupati) dengan koordinator Inspektorat fungsinya menindaklanjuti hasil pengaduan masyarakat (dumas) bahkan kasus mantan kepala desa Nemnemleleu juga hasil dari dumas begitu juga soal kasus desa lain yang saat ini bernasib sama dengan mantan kepala desa Nemnemleleu.

“Setelah ini berjalan dengan baik, seterusnya pembinaannya jalur lain terus kita perkuat dengan pengendalian yang ada di Inspektorat dan juga BKD, ketika tata kelola keuangan dengan baik, konsekwensnya soal kasus hukum bisa berkurang,” kata Miko. 

Selasa, (22/10/2019 lalu, Kejaksaan Negeri Mentawai menetapkan Sese Katetbaga  sebagai tersangka. Tak hanya mantan kepala desa, sekretaris dan bendahara Desa Nemnemleleu pada masa dia menjabat juga ditetapkan sebagai tersangka dan kini sudah ditahan di Rumah Tahanan Anak Air, Bypas Padang.

BACA JUGA