Walhi Sumbar: Investasi Industri Ekstraktif Ancam Ruang Hidup Masyarakat

Walhi Sumbar Investasi Industri Ekstraktif  Ancam Ruang Hidup Masyarakat Kayu logging milik perusahaan konsesi di Mentawai. (Foto: dokumentasi Rahmadi)

PADANG-Pilkada serentak tahun depan di 13 kabupaten dan kota Sumatera Barat ditambah pemilihan gubernur dan wakil gubernur harus menjadi perhatian publik agar tidak menjadi politik transaksional antara partai politik atau pasangan calon dengan pemodal (pengusaha) yang mengancam dan merusak lingkungan hidup dan melanggar pemenuhan hak rakyat atas ruang dan wilayah adatnya.

“Sebab tren ke depan investasi industri ekstraktif (industri berbahan baku dari alam) akan semakin gencar dengan kebijakan pemerintah yang memudahkan investasi salah satunya kemudahan perizinan melalui sistem online (Online Single Submission) padahal investasi industri ekstraktif ini berpotensi merebut ruang hidup masyarakat,” jelas Direktur Walhi Sumatera Barat, Uslaini saat konferensi pers yang digelar dalam rangka HUT Walhi ke-23, di Padang, Rabu (16/10/2019).

Hal tersebut, jelas Uslaini, berdasar satu dekade belakangan, mulai dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo,  konflik lingkungan tidak mengalami penurunan bahkan meningkat dan berujung kriminalisasi terhadap masyarakat yang memiliki sikap berbeda dengan keinginan investor.

Dia mencontohkan penolakan tambang emas di Pasaman yang berujung kriminalisasinya lima warga Nagari Simpang Tonang, begitu juga dengan izin ekplorasi pemanfaatan panas bumi di Gunung Talang Kabupaten Solok yang berujung penahan tiga warga Nagari Batu Bajanjang dan sembilan warga yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Sumbar. “Sampai hari ini belum ada upaya penyelesaian yang mengakomodir aspirasi masyarakat,” katanya.    

Kasus lain, aktivitas tambang batubara di Sawahlunto yang juga mengancam pemukiman penduduk Desa Sikalang  sejak 2017, dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) di Nagari Sariak Alahan Tigo, Kabupaten Solok yang menyebabkan  hilangnya  10 hektar wilayah kelola masyarakat (kebun, sawah dan tanaman masyarakat ) yang sampai saat ini belum ada kejelasan penggantian milik warga tersebut.

Sedangkan di sektor perkebunan kelapa sawit, konflik sudah terjadi sejak 1980 hingga sekarang dimana ada 47 kasus yang melibatkan 26 perusahaan di enam kabupaten, jelas Uslaini.

Konflik yang muncul, menurut Walhi Sumbar karena buruknya tata kelola hutan dan lahan. Penelitian Walhi Sumbar menemukan terjadi tumpang tindih perizinan dalam kawasan hutan, untuk usaha tambang seluas 20.349, 69 hektar danHGU perkebunan 3.851 hektar.

“Belum lagi kasus pembalakan liar yang terjadi dalam kawasan hutan bahkan merambah dalam kawasan Taman Nasioanal Kerinci Seblat yang tak kujung berakhir dan bahkan berdampak bencana yang merugikan warga yang berada dekat dengan lokasi aktivitas pembalakan liar seperti yang dirasakan warga Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan.  

Penanganan kerusakan lingkungan dan penyelesaian konflik Sumber Daya Alam di sumbar juga dinilai lemah bahkan bisa dikatakan tidak ada. “Jauh panggang dari api,” kata Uslaini.

Pernyataan itu dipertegas Rifai, Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) yang menyatakan tidak berkurangnya kasus kerusakan lingkungan di Sumbar karena tidak adanya penegakan hukum.

Dia mencontohkan kasus-kasus dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam pengelolaan perusahaan pemanfaatan hutan di Mentawai. “Misalnya saat penerbitan Izin Lingkungan Hutan Tanaman Industri di Mentawai yang tidak sesuai aturan atau bisa disebut maladministrasi,” katanya pada kesempatan sama.

Dukungan pemerintah terhadap izin investasi industri ekstraktif tak  berbanding lurus dengan dukungan untuk pengakuan hak-hak wilayah masyarakat hukum adat. Menurut Direktur Perkumpulan Qbar, First San Hendra Rivai, masyarakat adat butuh bertahun-tahun mengurus terbitnya peraturan daerah untuk pengakuan masyarakat hukum adat tapi korporasi cukup dua minggu saja butuh waktu untuk izinnya keluar.

“Misalnya masyarakat Malalo di Kabupaten Tanah Datar yang sudah 7 tahun berjuang untuk mendapatkan pengakuan berupa perda namun hingga saat ini belum juga ada,” katanya.

Selain berkelindannya penguasa dan pengusaha, berbagai konflik terjadi karena  minimnya pelibatan masyarakat dalam mengambil keputusan berkaitan dengan aktifitas perusahaan. Hal tersebut  dapat  dilihat  dengan tidak sampainya akses informasi mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan perusahaan, sehingga masyarakat buta akan informasi terkait kegiatan tersebut,  padahal secara khusus hak untuk dilibatkan dan untuk mendapatkan informasi tersebut diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo PP nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, jelas Uslaini

Karena itu, jelas Uslaini, pemerintah perlu memoratorium keluarnya izin industri ekstraktif dan mengkaji kembali izin yang ada untuk dievaluasi. “Sebab dalam dua tahun ke depan ada beberapa izin HGU yang berakhir, mestinya ini bisa menjadi dasar untuk evaluasi sehingga ada solusi untuk penanganan konfliknya,” katanya. 

BACA JUGA