PDIP Mentawai Masih Tunggu SK DPP, DPRD Baru Tetapkan Satu Wakil Ketua

PDIP Mentawai Masih Tunggu SK DPP DPRD Baru Tetapkan Satu Wakil Ketua Wakil Ketua Satu DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Isar Taileleu. (Foto: Toro/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Sejak dilantik 2 September lalu, DPRD Mentawai belum memiliki pimpinan definitif. Hingga hari ini, DPRD baru punya satu wakil ketua dari Partai Nasdem yakni Isar Taileleu yang sudah ditetapkan dalam paripurna DPRD kemaren namun belum dilantik.

Juni Arman Samaloisa, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai membenarkan adanya sidang paripurna kemarin. “Ya kemaren kita bersama anggota lainnya melakukan sidang paripurna untuk menetapkan pimpinan DPRD yaitu Wakil Ketua DPRD dari Partai Nasdem, dan itu sudah disampaikan kepada Sekda kemudian akan dilanjutkan ke Bupati seterusnya ke Gubernur untuk mengeluarkan SKnya dan pelantikannya,” kata pada Mentawaikita.com, Selasa (8/10/2019).

Sementara Isar Taileleu dari Partai Nadem mengatakan kemungkinan bisa terjadi pelantikan tunggal, karena yang dikhawatirkan lembaga nantinya terjadi kekosongan dan vakum. “Kalau tidak ada pimpinan DPRD definitif, kegiatan-kegiatan mulai dari lembaga sampai pemerintah itu bisa jadi vakum. Jadi sekarang ini aturan baru, meskipun satu orang, namun sudah ada rekomendasi dari partai, boleh dilantik,” katanya.

Pelantikan tunggal bisa terjadi jika nanti dari suara partai terbanyak pertama dalam Pemilu Legislatif lalu belum mendapatkan rekomendasi, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dimana akan menduduki kursi pimpinan DPRD, termasuk juga suara terbanyak ketiga dari Partai Golongan Karya (Gorkar) belum keluar, maka pelantikan pimpinan DPRD tunggal (wakil ketua ) tetap dilakukan.

“Kalau pimpinan DPRD itu adalah pemenang kursi terbanyak dan pememang suara terbanyak, begitu juga dengan wakil satu adalah dari kursi terbanyak dan suara terbanyak nomor dua,” katanya.

Terkait siapa yang jadi pimpinan DPRD, ia menjelaskan bahwa pimpinan dewan direkomendasikan oleh partai masing-masing, mulai dari tingkat daerah, kemudian ke provinsi dan ke tingkat pusat.

“Yang jelas untuk pimpinan DPRD dari PDI-P, siapa namanya saya belum berani sebutkan karena masih tarik-menariklah, sekarang dari Partai Nasdem sudah keluar rekomendasinya dari DPP, dan sudah kita ajukan kepada sekretaris DPRD, dan kemaren Senin, (7/10/2019) sudah kita tetapkan, itu dari Nasdem saya sendiri,” ungkap Isar.

Kemudian terkait waktu pelantikan ia menyebutkan saat ini mekanisme atau proses sedang berjalan, bahkan diperkirakan minggu depan akan terjadi pelantikan tunggal jika dalam waktu seminggu ini belum ada rekomendasi dari PDIP dan Golkar terkait pimpinan Dewan definitif.

“Menurut kesepakatan kita kemaren itu, suapaya mengantisipasi kefakuman lembaga, itu kalau bisa minggu depan, lebih cepat lebih bagus, RKPD Bupati sudah masuk, termasuk persiapan rencana persiapan kerja masing-masing SKPD tahun 2020 kan perlu dipercepat. Yang utama juga di DPRD tidak jalan, kenapa, karena pengesahan tata tertib belum, pembentukan alat kelengkapan belum, kalau tidak ada itu lembaga DPRD tidak jalan, masuk dan keluar suratpun itu sudah, karena ahrus ditanda tangani oleh pimpinan definitif,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan untuk pimpinan DPRD tidak hanya ketua atau wakil satu dan dua, namun pimpinan itu salah satu diantara ketiganya bisa memimpin baik pertemuan atau rapat lainnya, namun yang bersangkutan adalah jabatan definitif.

Jika nanti jadi dilantik menjabat sebagai wakil satu, Isar berharap bisa bekerja sama dengan pimpinan lainnya, dan ia akan mengesahkan tata tertib, kedua menyelesaikan pembentukan  alat kelengkapan dewan, ketiga mensiasati surat masuk dan keluar (mengutamakan surat penting atau darurat).

“Target kita pertama kerja yaitu mensahkan tata tertib, kemudian meyelesaikan alat kelengkapan dewn dan selanjutnya mensiasati surat masuk dan keluar, artinya surat yang masuk itu kita pelajari mana yang lebih penting, baik dari pemerintah ataupun masyarakat, itu kita lihat dan akan kita utamakan mana yang penting-penting,” katanya. 

Sementara Ketua DPC PDI-P Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ibrani Sabalalat yang kembali menjabat anggota DPRD Mentawai mengatakan sampai awal bulan ini belum ada rekomendasi dari DPP PDI-P siapa yang menjadi ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai nantinya. “Kita masih menunggu rekomendasi dari DPP,” jawabnya singkat.


BACA JUGA