Walhi: Perlu Penguatan OPD di Sumbar untuk Penyusunan KLHS

Walhi Perlu Penguatan OPD di Sumbar untuk Penyusunan KLHS Direktur Walhi Sumbar, Uslaini, saat menjadi pembicara Diskusi Publik tentang “Peran Penting KLHS dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan.” (Foto: Dokumentasi Walhi Sumbar)

PADANG-Banyaknya konflik sektor sumber daya alam saat ini salah satunya disebabkan kurangnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Barat Uslaini saat Diskusi Publik tentang “Peran Penting KLHS dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan” yang digelar Walhi Sumbar bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (1/10/2019).

“Terdapat  lebih  dari 200 konflik yang terjadi di Sumbar sepanjang dua tahun terakhir ini terkait sumber daya alam. Misalkan saja HTI (Hutan Tanaman Industri) Mentawai seluas 19.000 hektar lebih yang mengancam masyarakat adat Mentawai, Sementara di dalamnya terdapat 8 dusun masyarakat adat Mentawai yang menggantungkan hidupnya dalam hutan. Sehingga rencana seperti ini harusnya dikaji dulu KLHS nya sehingga dampak buruk terhadap masyarakat serta lingkungan dapat dihindari,” jelas Uslaini saat menjadi salah satu narasumber.

Karena itu, OPD di Sumbar perlu dikuatkan dalam penyusunan dokumen KLHS

karena dokumen KLHS sebagai frame pembangunan yang berwawasan lingkungan. dan juga menjadi instrumen ketika OPD dan LSM mengawasi sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing lembaga. “Sehingga potensi konflik baik secara vertikal dan horizontal serta permasalahan lingkungan akan dapat diminimalisir dengan baik. Implikasinya akan mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan bangsa Indonesia sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Uslaini.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi pada sebuah kebijakan daerah dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dengan memformulasikan tiga nilai, keterkaitan antara lokal dan global, keseimbangan  kepetingan sosial ekonomi dengan lingkungan hidup, nilai keadilan yang membatasi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam atau modal serta pengetahuan yang tidak menyebabkan marginalisasi kelompok masyarakat tertentu dimana ketiga nilai tersebut tertuang dalam dokumen KLHS.

Sementara Siti Aisyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar mengatakan, KLHS instrumen lingkungan yang wajib dilaksanakan OPD. “Muatan yang dikaji adalah KRP (Kebijakan, Rencana dan Program) yang berindikasi berdampak terhadap lingkungan,” katanya.

Proses dalam KLHS menurut Siti Aisyah, melalui diskusi terfokus menyusun isu strategis sampai dengan rekomendasi dari dalam muatan KRP yang berdampak terhadap lingkungan. “Apakah diterima atau diberikan alternatif lain dari muatan dari KRP tersebut,” katanya.

Penyusunan KLHS itu, jelas Aisyah, harus partisipatif dan mengakomodir semua isu yang ada di wilayah tersebut. Pengalaman menarik misalnya waktu penyusunan KLHS untuk RTRW, tidak dimasukkan isu tambang terbuka, serta rusaknya terumbu karang, padahal realitas di lapangan kondisi ini merupakan permasalahan, sehingga dokumen KLHS tersebut tidak divalidasi, jelasnya.

Mahdi, akademisi Universitas Andalas yang juga salah satu pembicara pada diskusi publik tersebut menegaskan dalam menyusun KLHS, tim wajib mempertimbangkan aspek lingkungan supaya pembangunan tidak merusak jasa ekosistem. Hutan misalnya memiliki jasa sebagai pengatur tata air, penyerapan karbon, pengendali dari bencana banjir dan longsor apabila ini diubah hilanglah semua jasa ekosistem yang ada pada hutan, disinilah pentingnya KLHS.

 

 

BACA JUGA