Lahan yang Akan Dieksekusi 5 Hektar, Aksi Demo IPPMEN Berakhir Usai Dialog dengan PN Padang 

Lahan yang Akan Dieksekusi 5 Hektar Aksi Demo IPPMEN Berakhir Usai Dialog dengan PN Padang  Demo IPPMEN yang dilakukan di Pengadilan Negeri Padang. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

PADANG-Aksi demontrasi menolak eksekusi Pulau Nyangnyang berakhir setelah lima orang perwakilan Ikatan Pemuda Pelajar Mentawai (IPPMEN) Sumatera Barat berdialog dengan perwakilan Pengadilan Negeri Padang, Selasa (17/9/2019).

Menurut keterangan Hendrikus Nopianto, Ketua IPPMEN Sumbar usai dialog, luas tanah yang akan dieksekusi di Pulau Nyangnyang 5 hektar, bukan 110 hektar seperti informasi yang berkembang selama ini.

Berita Terkait:

Demo di PN Padang, Mahasiswa Mentawai Tolak Eksekusi di Pulau Nyangnyang

Eksekusi di Masokut Ditunda, Warga Tetap Bertahan 

Warga Tak Izinkan Aparat dan Rasyidin Menepi di Pulau Nyangnyang

Puluhan Polisi Amankan Lokasi Eksekusi di Pulau Nyangnyang

 “Jadi setelah menemui perwakilan dari pengadilan ternyata apa yang diisukan di lapangan tidaklah benar yang akan dieksekusi di lapangan itu 110 hektar, ternyata yang sebenarnya mau dieksekusi itu hanya 5 hektar. Jadi informasi ini tidak sampai kepada masyarakat, kenapa tidak sampai kepada masyarakat pertama adalah sosialisasi, kalau sosialisasi disampaikan sebelum dieksekusi saya kira masyarakat menerima karena 110 hektar itukan sangat luas,” kata Hendrikus Nopianto, Ketua IPMMEN Sumbar usai dialog dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang.

Tanah yang dieksekusi oleh PN Padang adalah tanah milik Laban seluas 2 hektar, Kepas seluas 2 hektar dan Lepi 1 hektar. “Namun ketiga (orang) ini sudah membayar namun kita masih melakukan negosiasi dengan pihak penggugat,” kata Hendri.

Saat rencana eksukusi ini diadakan, IPPMEN menurut Hendri sudah menyurati Pengadilan Negeri Padang untuk segera menunda eksekusi lalu menyurati Komisi Yudisial barang kali ada pelanggaran kode etik hakim dalam hukum perkara. “Dan aksi ini agar diketahui publik karena selama ini mereka tidak mengetahui,” ujarnya.

Hendri menambahkan, jadi hak masyarakat sesuai dengan fakta-fakta kuitansi itukan 80 hektar sudah hak masyarakat. Jadi ada 30 hektar lagi yang dibayar tapi tidak pakai kuitansi dan itu masyarakat sudah mengatakan sudahlah ambillah tim penggugat. “Nah karena isu ada 110 hektar maka masyarakat bertahan, sekarang kita sudah ketemu wakil ketua pengadilan ternyata yang dieksekusi adalah 5 hektar,” katanya.


BACA JUGA