Demo di PN Padang, Mahasiswa Mentawai Tolak Eksekusi di Pulau Nyangnyang

Demo di PN Padang Mahasiswa Mentawai Tolak Eksekusi di Pulau Nyangnyang Mahasiswa Mentawai yang tergabung dalam IPPMEN berdemo di PN Padang menolak eksekusi Pulau Nyangnyang di Masokut, Siberut Barat Daya, Mentawai, Selasa (17/9/2019). (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

PADANG-Puluhan mahasiswa asal Mentawai dari organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mentawai (IPPMEN) Provinsi Sumatera Barat melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Padang, jalan Khatib Sulaiman menolak eksekusi di Pulau Nyangnyang, wilayah Masokut Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai, Selasa (17/9/2019).

Dalam surat pernyataannya, IPPMEN menyatakan putusan  Mahkamah Agung No: 2357/K/Pdt/2013 merupakan wujud kelaliman, kesewenang-wenangan dan ketidakdilan. Telah mengabaikan bukti-bukti dari masyarakat Mentawai. Pihak tergugat yang membuktikan bahwa 80 hektar dari 110 hektar yang menjadi objek sengketa sesungguhnya telah dibayar oleh pihak tergugat, sehingga tidak berkeadilan putusan Mahkamah Agung memasukkan areal yang sudah dibayar tersebut dalam objek putusan.

Aksi ini dimulai sejak pukul 09.00 WIB, sampai berita ini diturunkan masih melakukan aksi, sementara lima perwakilan sedang berdialog pihak PN Padang. Sementara massa lain masih melakukan orasi di depan PN Padang dikawal puluhan dari Polresta Padang. Aksi ini berjalan damai dan belum ada tindakan anarkis.

Baca juga: Puluhan Polisi Amankan Lokasi Eksekusi di Pulau Nyangnyang

Sengketa kepemilikan Pulau Nyangnyang bergulir di pengadilan antara ahli waris Aliluddin dan sejumlah rekannya yakni Ali Amran, Ardimen dan Gunawan, ahli waris Jamaludin yang merupakan adik dari Aliluddin serta teman akrab Aliluddin Manai Lainge dan Nyo Beng Kian terhadap Kepas, Rulam, Sem, Ligai, Naftalius, Lepi dan Laban. Ditambah Rustam, Lim Tiong Leng, Nurman yang sebenarnya kawan Aliluddin yang ikut memiliki tanah namun dimasukkan dalam gugatan sebagai tergugat karena sudah tidak diketahui alamatnya.

Aliluddin dkk memenangkan gugatan atas kepemilikan tanah Pulau Nyangnyang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung pada 2013 yang menyatakan jual beli tanah antara Aliluddin dkk dengan Aman Depa dkk dari Suku Salelei sebagai pemilik Pulau Nyangnyang pada 23 September 1964 sah.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, pada awal tahun 1978, Aliluddin dkk (dan kawan-kawan) yang telah membeli pulau itu terkejut mengetahui tanah yang mereka beli seluas 110 hektar telah digarap almarhum Otatola/Nikodimus yang saat itu menjabat kepala kampung Sakelo, Muara Siberut dengan membawa 17 orang warga.

Karena Aliluddin dkk merasa keberatan, mereka mencari  penyelesaian secara kekeluargaan sehingga didapat kesepakatan pada 15 Juni 1978, dimana Nikodimus yang mewakili orang-orang yang dipertanggungjawabkannya sebanyak 17 orang, telah menggarap tanah yang terletak di Pulau Nyangnyang kepunyaan Aliluddin dkk dengan perjanjian 50 persen dari tanah yang telah digarap diserahkan ke Aliluddin dkk.

Namun pernyataan pada 15 Juni 1978 itu tak dipenuhi Nikodimus sehingga pada 1992, Aliluddin dkk kembali mengadukan permasalahan tanah yang telah digarap Nikodimus kepada polisi di Muara Siberut.

Pada 23 Oktober 1992 tercapai kesepakatan dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani tiga orang yakni Laban, yang saat itu  menjadi kepala dusun Puro, Ligai Cimpungan (saat itu kadus Maileppet) dan Naftalinus, warga Taileleu.

Baca juga : Warga Tak Izinkan Aparat dan Rasyidin Menepi di Pulau Nyangnyang

Mereka mewakili 54 orang pengarap yang sebelumnya ada 17 orang dan menyatakan telah menggarap tanah kepunyaan Aliluddin dkk yang terletak di Pulau Nyangnyang seluas 110 hektar dan berjanji membelinya seharga Rp10,5 juta dengan masa pembayaran selama satu tahun, enam bulan pertama, akan membayar Rp5,250 juta dan enam bulan berikutnya akan dibayar Rp5,250 juta.Pembayaran akan diberikan ke Aliluddin dkk secara langsung hingga batas waktu ditentukan dan jika hingga batas waktu yang ditentukan di atas mereka tidak sanggup membayar harga tanah yang digarap, mereka bersedia mengembalikan tanah yang digarap beserta isinya kepada yang punya tanah tanpa meminta ganti rugi kepada yang punya tanah dan jumlah angsuran pembayaran tanah yang telah dibayarkan kepada yang punya tanah tidak akan diminta pengembaliannya.

Namun menurut ahli waris Aliluddin, para penggarap tanah tersebut tidak memenuhi janjinya membayar Rp10,5 juta dan hanya mampu membayar Rp3,6 juta kepada Aliluddin dkk sehingga Aliluddin dkk menganggap warga penggarap tersebut telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji yang telah menimbulkan kerugian kepada penggugat.

Pada Juni 2009, sebagian dari warga penggarap bersedia berdamai dengan Aliluddin dkk dengan menyatakan tanah yang digarap adalah milik Aliluddin dkk dan mereka bersedia pindah jika tanahnya diperlukan Aliluddin dkk dan Aliluddin dkk bersedia mengganti tanaman milik sebagian warga yang bersedia berdamai itu, sedang Ligai, Naftalius dan Laban tidak bersedia berdamai dengan penggugat termasuk diantaranya Kepas dan Lepi.

Pada 4 Oktober 2010, gugatan pertama bergulir di PN Padang. Luas tanah yang digugat totalnya 5 hektar, terdiri dari tanah yang dikuasai Kepas seluas 2 hektar, Lepi seluas 1 hektar dan Laban seluas 2 hektar. Tanah-tanah itu berada di pinggir Sungai Masokut. Setelah melalui persidangan panjang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung, maka MA memutuskan mengabulkan seluruh gugatan penggugat (Aliluddin dkk).

Saat ini terdapat sekitar 28 keluarga yang berkebun kelapa di Pulau Nyangnyang, termasuk dua bungalow atau resort wisata di atas tanah sekitar 63 hektar.

Baca juga: Eksekusi di Masokut Ditunda, Warga Tetap Bertahan

Eksekusi dilakukan PN Padang pada 24 Juli lalu namun gagal mengosongkan pulau tersebut, sementara eksekusi pada 10 September, kapal tim eksekusi justru gagal mendarat di pulau karena dihadang warga.


BACA JUGA