Puluhan Polisi Amankan Lokasi Eksekusi di Pulau Nyangnyang

Puluhan Polisi Amankan Lokasi Eksekusi di Pulau Nyangnyang Mapolsek Muara Siberut (Foto: Hendri/Mentawaikita.com)

MUARA SIBERUT-Sebanyak 15 personil Kepolisian Sektor Muara Siberut akan mengamankan eksekusi lahan di Pulau Nyangnyang di daerah Masokut Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kapolsek Muara Siberut Iptu Edi Surya mengatakan, personil yang akan berangkat Selasa (10/9/2019) untuk mengamankan massa saat eksekusi ada sekitar 15 personil. 

"Jadi tidak semua anggota yang berangkat, ada juga yang tinggal untuk menjaga di kantor, jadi berangkat besok pagi dengan menggunakan armada boat dari Muara menuju Pulau Nyangnyang," kata Edi kepada Mentawaikita.com, Senin (9/9/2019).

Selain personil Polsek Muara Siberut juga ada beberapa personil dari Polres Kepulauan Mentawai dan akan berkumpul besok di pulau yang berkonflik tersebut, dan masyarakat juga akan ke sana hari ini.

"Dari masyarakat pemilik lahan dan pemilik tanah akan berangkat sekitar 50 orang, sebelumnya kita dari pihak kepolisian sudah memberi sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membawa parang, panah dan juga berjalan damai dan lancar juga tidak ada kejadian yang anarkis," katanya

Sengketa lahan yang terjadi di Masokut Pulau Nyangnyang sudah terjadi sejak lama. Warga Puro Laban Siriparang mengatakan, lahan yang mereka miliki (warga Puro dan Maileppet) luasnya mencapai 80 hektar dan warga Taileleu 30 hektar dengan isi didalamnya kelapa.

Pengakuan Laban (61), tanah itu sudah dibeli warga tersebut dengan bukti pembayaran yang ditandatangani Rasyidin Syaiful  dengan menggunakan kwitansi. “Atas nama Rasyidin Syaiful sudah menerima  uang dengan nilai bervariasi, ada Rp1,2 juta, Rp400 ribu, Rp100 ribu dan Rp200 ribu, masih banyak lagi dengan bentuk kwitansi yang sah, ada nama penerima dan penyetor, jadi, kalau kwitansi tidak berfungsi untuk apa dibuat, dan juga kenapa sudah 16 tahun lamanya baru digugat kenapa dari dulu tidak digugat,” katanya.

“Di pengadilan Sep (Rasyidin Syaiful) menyebutkan ia hanya menerima uang senilai Rp3,6 juta sementara yang disetor Rp8 juta dan penerima Rasydidin Syaiful, dengan bukti pembayaran kwitansi tahun 1993 penyetor saya (Laban). Pembayaran kepada Rasyidin, sudah dilakukan sejak tahun 1993, pembayaran dilakukan dengan jelas, jadi kenapa digugat lagi, ada apa?,” kata Laban.

Dia meminta hak mereka jangan diganggu oleh Rasyidin karena tanah dan tanaman itu milik mereka, didalamnya ada kelapa, dulu anjuran pemerintah agar menanam kelapa agar anak-anak sekolah. 

“Namun yang merusak kehidupan masa depan kami juga anggota DPRD Mentawai atas nama Rasyidin Syaiful itu bukan anggota DPRD kenapa menimbulkan konflik, bukannya menyelesaikan dengan baik, aturan kami di Mentawai kearifan lokal kami harus dihargai jadi kalau tidak mengikuti aturan kami tanggung sendiri resikonya," katanya.

"Permintaan kami masyarakat Puro, dan Maileppet, ambil hakmu yang tidak ada kwitansi, jangan ganggu hak orang, kalau juga masih dipaksa kita tidak akan aman, supaya aman bebaskan hak kami secepatnya karena kalau masih dipermasalhkan pasti tidak akan aman," katanya.

Sementara konfirmasi kepada Rasyidin Syaiful, terkait dengan eksekusi tanah tersebut sudah dilaksanakan bersama dengan pihak keamanan, operator chainsaw yang sudah dibayar beberapa waktu lalu.

"Awalnya persoalan ini terjadi, dulu almarhum bapak saya Aliluddin tepatnya pada tanggal 23/9/1964 membeli tanah kepada suku Saleilei, dengan lokasi, Buggei Siata, Rua Monga, Mapaddegat, Batmasokut, dan Tirik Makalabai seharga Rp1,3 juta, dulu tidak ada luas, hanya dihitung tempat lokasi saja," kata Rasyidin saat ditemui di rumahnya, Senin (5/8/2019).

Sedangkan Laban dan warga Puro membeli tanah di Masokut dengan membayar uang senilai Rp3,6 juta, jadi bukan Rp6,8 juta. “Karena diputusan hakim saudara Laban menyampaikan bahwa uang yang disetor Laban kepada kami dengan jumlah di atas namun kenyataan dengan bukti kwitansi hanya Rp3,6 juta  jadi sebagaian itu foto kopi,” katanya.

Saat ini sudah dihitung luas lahan yang dimiliki di Masokut seluas 110 hektar dalamnya ada pohon kelapa dan resort seperti Luluni dan Jupis. “Itu semua tanah kita mereka sudah di surati bahwa harus mengosongkan lahan namun tifak juga dilakukan," jelasnya.

"Sebenarnya tanaman itu tidak ditebang karena itu sumber kehidupan masyarakat, tetapi karena setiap ada penggilan si pemilik kelapa atau resort tidak pernah hadir, makanya dengan cara ini lagi kami lakukan, saya juga memang sebagai wakil rakyat di Mentawai, namun saya juga tidak merusak kehidupan masyarakat, kalau pemilik kelapa dan resort datang berdiskusi kita bisa carikan solusinya namun ditunggu sampai saat ini belum datang," katanya.

Karena tidak ada jawaban maka pengadilan langsung melakukan eksekusi tepatnya pada tanggal (24/7/2019), dengan bantuan pihak keamanan. “Eksekusi kita lakukan karena masih diberikan tawaran kepada pemilik tanaman maka mereka diberi waktu 14 hari terhitung dari tanggal 24 Juli, kalau juga tidak dikosongkan maka dianggap menyerahkan hartanya milik penggugat, dan akan dieksekusi,” katanya.


BACA JUGA