APBD-P Mentawai 2019; Naik Rp6,6 Miliar, Defisit Rp5,8 Miliar

APBDP Mentawai 2019 Naik Rp66 Miliar Defisit Rp58 Miliar Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake menyampaikan tanggapan tentang Ranperda Perubahan APBD Mentawai Tahun 2019. (Foto: Suntoro/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Belanja Daerah pada Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 rencananya mengalami kenaikan senilai Rp6,6 miliar dari APBD 2019, semula Rp1,078 triliun menjadi Rp1.084,6 triliun.

Sementara Perubahan APBD 2019 juga masih defisit Rp5,835 miliar namun masih bisa ditutupi oleh penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 dengan besaran sama sehingga sisa lebih pembiayaan tahun ini sama dengan nol. Sementara asumsi daerah dalam APBD P termasuk penerimaan pembiayaan menjadi sebesar Rp1,090 triliun.

Hal ini berdasarkan nota pengantar Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 yang disampaikan Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake pada rapat paripurna di Kantor DPRD Mentawai pada Senin, (19/8).

Berikut penjabaran postur belanja daerah pada APBD Perubahan 2019 yakni Belanja tidak langsung senilai RpRp425,2 miliar, belanja lansung Rp659,4 miliar. Belanja langsung meliputi belanja pegawai senilai Rp103,6 miliar, belanja barang dan jasa senilai Rp225,7 miliar dan belanja modal senilai Rp330,05 miliar. Selain itu terdapat suntikan dana penyertaan modal senilai Rp6 miliar ke Perusda Mentawai.

Asumsi awal pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2019 termasuk pembiayaan menjadi Rp1,090.6  triliun, mengingat adanya pengurangan pendapatan pembiayaan daerah yang awalnya ditargetkan sekira Rp123,8 miliar menjadi Rp11,8 miliar.

Penurunan pendapatan pembiayaan daerah disebabkan oleh asumsi awal pinjaman daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sekira Rp106,4 miliar tidak dapat terealisasi, hal ini disebabkan adanya rekomendasi Kemendagri yang membatasi ruang Pemda dalam pengembalian pokok pinjaman dimana harus dikembalikan dalam kurun waktu hingga masa jabatan berakhir Bupati dan Wakil Bupati pada 2022.

Berdasarkan kajian APBD Mentawai tidak mampu mengembalikan dalam batas waktu yang telah ditentukan sehingga Pemda Mentawai membatalkan peminjaman sebagai sumber penerimaan daerah tersebut dari PT. SMI.

Faktor lain juga pada asumsi SiLPA tahun 2018, awalnya diprediksi Rp17,4 miliar menjadiRp11,8 miliar sesuai hasil pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban APBD 2018, sehingga dengan beberapa asumi yang dijabarkan berimbas pada asumi belanja daerah dan harus menyesuaikan pendapatan daerah dan ditetapkan bahwa belanja daerah dalam APBD Perubahan menjadi Rp1,084.6 triliun atau mengalami penurunan 7,16 persen.

Untuk mengatasi persoalan defisit yang dihadapi Pemda beberapa tahun terakhir ini, maka melalui Ranperda APBD 2019 Pemkab Mentawai mengambil beberapa kebijakan, salah satunya pengurangan beban anggaran untuk kegiatan multiyears, khusus yang dibiayai dari pinjaman daerah.

Yosep Sarogdok, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengatakan pada arah penggunaan APBD Perubahan 2019, pada pembangunan infrakstruktur masih prioritas, seiring dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. “Kita masih prioritas pembangunan infrastruktur,” kata Yosep di tempat terpisah.

Begitu juga kata Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake ditemui usai penyampaian nota kemaren. “Infrastruktur masih menjadi prioritas kita, kalau infrastruktur terbangun akses seperti layanan kesehatan, pendidikan akan lebih mudah,” kata Kortanius Sabeleake.

Reporter: Patrisius Sanene, Silvester Suntoro Sarogdok

BACA JUGA