Tanah di Lokasi HPH, Rumah Huntap di Mentawai Belum Bisa Urus Sertifikat PTSL

Tanah di Lokasi HPH Rumah Huntap di Mentawai Belum Bisa Urus Sertifikat PTSL Rumah hunian tetap warga di Sabeugunggung Desa Betumonga. (Foto: dokumentasi Mentawaikita.com)

PAGAIUTARA- Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Mentawai belum bisa mengukur tanah dan memasukkan ratusan rumah warga yang berada di lokasi relokasi tsunami atau hunian tetap di Pagai Utara dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau program sertifikat tanah gratis pemerintah.

Lokasi itu adalah Dusun Muntei Kilometer 8, Baru-baru Km 10  dan Dusun Sabeuguggung Km 14, alasannya karena tanah berada dalam areal konsesi HPH PT. Minas Pagai Lumber, dimana statusnya merupakan hutan produksi.

Guntur, staf lapangan BPN Mentawai mengatakan, BPN sudah mulai mengukur tanah di Desa Betumonga, Pagai Utara sejak akhir Juli lalu. Berdasar surat tugas, pengukuran untuk 100 sertifikat meliputi rumah atau permukiman, perladangan atau persawahan.

"Saat ini telah diukur sekira 300 lahan, permukiman maupun perladangan," katanya kepada Mentawaikita.com 9 Agustus .

Sebelumnya pada April yang lalu, BPN telah merampungkan pengukuran di Desa Saumanganya meliputi 18 dusun, sebanyak 1.560 sertifikat nantinya akan diterbitkan. “Sesuai dengan tugas dari atasan bahwa untuk Desa Saumanganya hanya mengukur permukiman atau lokasi rumah saja, belum lagi untuk mengukur perladangan ataupun persawahan, untuk lebih lanjutnya pengukuran ladang atau sawah tergantung dengan surat tugas, jika ada kami akan turun lagi mengukur, untuk sementara belum ada perintah, tentang terbitnya sertifikat sekira akhir tahun ini atau awal tahun depan, sekarang sedang proses," katanya.

Sementara ratusan rumah warga di Dusun Muntei , Baru-baru dan Dusun Sabeuguggung diukur karena  titik kordinatnya masih berada di kawasan konsesi  HPH, selain di Betumonga, di Dusun Gulu-guluk Desa Saumanganya, ada sekira 34 rumah dan di Dusun Manganjo ada 7 rumah juga yang belum bisa diukur karena juga berada di lokasi HPH, jelas Guntur.

“Untuk sementara dibatalkan dulu, sebelum ada kepastian tanah tersebut, kami tidak berani jika  tanah masih di kawasan HPH, jika sudah ada izin dari pihak perusahaan atau pemerintah, kami akan turun ukur lagi,” ujarnya.

Frans Harlan, warga Mabulaubuggei mengatakan di Saumanganya tanah yang diukur BPN hanya lokasi rumah saja, sementara di desa lain seperti di Matobe Kecamatan Sikakap, sudah diukur  perladangan ataupun persawahan. Ia berharap BPN juga mengukur areal perladangan dan sawah warga.

BACA JUGA