Anggaran Terbatas, Mentawai Sulit Keluar dari Status Daerah Tertinggal

Anggaran Terbatas Mentawai Sulit Keluar dari Status Daerah Tertinggal Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake. (Foto: Suntoro/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Berada di kepulauan terluar, Kabupaten Mentawai hingga saat ini masih menyandang status daerah tertinggal, satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat, sementara Pasaman Barat dan Solok Sleatan yang sebelumnya berstatus sama berhasil dientaskan dan tidak lagi jadi daerah tertinggal berdasarkan SK Menteri PDT No. 79 Tahun 2019.

Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake mengatakan, sulitnya Mentawai keluar dari status daerah tertinggal ketimbang Pasbar dan Solsel, karena berada di kepulauan terluar dengan biaya pembangunan sangat tinggi, wilayah geografis luas dan dana terbatas.

Jangan berkecil hati, wilayah mereka merupakan wilayah daratan, kita lautan, biaya kita mahal, transportasi semuanya mahal, komunikasi mahal, kalau mereka minyak satu drum bisa untuk keliling sepuluh kali lipat, hanya satu kabupaten, nah kita untuk satu desa saja tidak cukup, berbeda kita, ,” katanya kepada Menatwaikita.com, Rabu (7/8/2019).

Menurut dia, infrastruktur Mentawai jauh tertinggal dari kabupaten dan kota yang berada di daratan Sumatera. Daerah lain sudah duluan terlepas dari daerah tertinggal karena kabupaten lain sudah duluan memiliki listrik atau fasilitas infrastruktur, seperti jalan, serta fasilitas umum lainnya. “Sekolah mereka sudah selesai, puskesmas mereka sudah ada, sudah selesai, jalan mereka sudah ada, apalagi, semuanya mereka hampir selesai, air mereka sudah ada,” ungkapnya.

Sementara di Mentawai (pembangunan) harus mulai dari nol, sebelumnya SMP hanya ada enam, SMA juga hanya empat, puskesmas hanya empat yang ada di kecamatan lama, seperti Kecamatan Pagai Utara Selatan, Sipora, Muara Siberut dan Sikabaluan. Sedangkan sekarang Mentawai sudah memiliki 32 SMP, SMA 13.

“Anggaran yang diberikan kepada kita sama dengan kabupaten lain, padahal (pembangunan) mereka sudah selesai, sumber daya manusianya sudah ada, tinggal pakai, semuanya mereka sudah ada, kita belum ada, jalan kita masih nol, kantor kita masih nol, listrik kita masih nol, kita semua mulainya dari nol, tapi anggaran yang diberikan kepada kita oleh pemerintah dengan jumlah  sama dengan daerah lain, kecuali anggaran untuk Kepulauan Mentawai dilebihkan baru masuk akal, baru bisa komentari,” katanya Kortanius.

Untuk mengejar ketertinggalan SDM, Pemkab Mentawai sejak lama sudah menyekolahkan putra putri daerah ke perguruan tinggi. “Sekarang berapa orang yang kita sekolahkan, kita kuliahkan, kita biayai pendidikannya, kalau daerah lain mereka sudah selesai, sudah siap, tinggal pakai saja, sementara kita belum sama sekali, mereka sudah ada pegawainya, sudah ada jabatannya tinggal memindahkan saja, sementara kita harus berjuang untuk itu,” ujarnya.

Meski demikian, Mentawai saat ini sedang berkembang, hanya orang tertentu yang tidak bisa berkembang atau tidak mau berkembang, ia mencontohkan sekarang sepanjang jalan sudah ada pedagang atau pendatang. “Kalau ada yang mengatakan tidak ada perubahan, ya anda yang tidak berubah, orang lain berubah kok, sekarang orang-orang sudah banyak datang ke Mentawai bangun rumah dan sebagainya, tandanya Mentawai sudah berubah,” katanya.

Perubahan Mentawai yang cukup nyata menurut Korta salah satunya infrastruktur jalan yang dibangun pemerintah seperti trans Mentawai, jaringan telekomunikasi dan fasilitas penerangan. Termasuk memperbanyak sekolah dan pusat layanan kesehatan. Dengan dibukanya akses jalan dan layanan dasar, diharapkan masyarakat bisa lebih dilayani.

Untuk itu, Pemda Mentawai menyiapkan anggaran Rp85 miliar untuk membangun jalan trans Mentawai dengan sistem multiyear sebanyak 16 paket, selain dari Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Dana Desa (ADD).

Kita bekerja sama dengan pihak TNI untuk membantu kita membuka akses dulu, dan jalan kita sampai ke Sioban itu trans Mentawai yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), jadi yang kita buka nantinya itu sudah bisa kita usulkan ke nasional atau pusat, tapi kalau belum kita buka maka tidak bisa kita serahkan ke pusat, kita buka lalu kita lakukan pengerasan baru kita serahkan,” katanya.

Jalan ini menjadi prasyarat penting untuk membuka akses masyarakat. Dengan adanya akses jalan darat maka biaya yang dikeluarkan lebih murah, selain itu petugas kesehatan bisa mudah melayani masyarakat ke daerah-daerah, termasuk dengan ekonomi, termasuk pendidikan akan terbantu, juga kesehatan.

Karena itu ketersediaan anggaran yang cukup menurut Kortanius salah satu prasyarat agar Mentawai dapat segera mengentaskan diri dari daerah tertinggal. “Pemerintah harus menambah anggaran khusus untuk Mentawai, jangan sampai Mentawai berjuang sendiri, Selama ini Bupati Mentawai (Yudas) harus pergi mencari keluar, dan kita tidak usah malu tentang 3T,” tuturnya.

Karena keterbatasan anggaran itu, menurut Korta, Pemda Mentawai harus membuat skala prioritas pembangunan, tidak bisa melakukan pembangunan sekaligus.

BACA JUGA