DPRD Mentawai Sahkan Tiga 3 Perda Baru

DPRD Mentawai Sahkan Tiga 3 Perda Baru Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet usai Rapat Paripurna Terbuka pengesahan tiga perda oleh DPRD Mentawai. (Foto: Silvester Suntoro/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mentawai akan mengesahkan tiga peraturan daerah  melalui rapat paripurna terbuka di Aula DPRD Km 4.5, Sipora Utara, Senin (15/7/209). Tiga perda yang akan ditetapkan, yaitu Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa, Peraturan Daerah Tata Cara Cadangan Pangan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok mengatakan untuk mengesahkan perda tersebut, pihaknya akan meminta pendapat dari  Komisi 1 DPRD Mentawai yang diwakili oleh Sekretaris Komisi 1, yakni Nelsen Sakerebau.

"Dalam mekanismenya, pimpinan untuk menyampaikan maksud tujuan dari rancangan peraturan tersebut, dan diberikan waktu untuk eksekutif untuk menanggapi rancangan terhadap peraturan tersebut", ungkapnya.

Sementara Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet, menyampaikan pendapatnya untuk hasil persetujuan peraturan yang telah dibentuk tersebut mengharapkan dapat membantu menertibkan lajunya pemerintahan yang lebih baik serta diharapkan dapat diterapkan dengan baik. "Kami berharap perda yang dibentuk dapat menertibkan lajunya pemerintahan serta dapat diterapkan dengan baik," katanya.

Tak hanya itu, Yudas juga berharap agar organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan peraturan yang sudah disetujui tersebut untuk menindaklanjuti dengan cepat. "Sehingga harapan kita pengelolaan perangkat desa dapat ditata secara baik, dan untuk pengolahan pangan diharapkan dapat dikelola dengan baik dengan mengutamakan pangan lokal sehingga pada saat menghadapi kondisi darurat bencana tetapi mentawai tetap dalam kondisi baik dalam ketahanan pangan," ujarnya.

Untuk pengelolaan asset dengan kondisi aset yang banyak tidak ditemukan dan sekarang sudah tertata dengan baik, dan kondisi penertiban aset saat ini sudah bisa menjadi lebih baik di bawah pengelolaan  Badan Keuangan Daerah (BKD) dan inspektorat, jelas Yudas.

BACA JUGA