Wagub Sumbar: Pemekaran Desa di Mentawai Dorong Percepatan Pembangunan

Wagub Sumbar Pemekaran Desa di Mentawai Dorong Percepatan Pembangunan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit (dua dari kanan) bersama Bupati Mentawai (paling kiri) dalam Rapat Pembahasan Pemekaran Desa Mentawai di Aula Pemprov Sumbar, Senin (8/7/2019). (Foto: dokumentasi Humas Pemprov Sumbar/Mentawaikita.com)

PADANG- Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyatakan pemekaran desa di Mentawai merupakan sebuah keharusan dalam percepatan pembangunan daerah, agar keluar dari kategori daerah tertinggal. Dari tiga kabupaten yang tertinggal di Sumatera Barat, diyakini kabupaten Pasaman Barat dan kabupaten Solok Selatan telah berhasil keluar dari daerah tertinggal hasil dari penilaian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) tahun 2019.

Hal ini diungkap Nasrul Abit dalam Rapat Pembahasan Kajian Universitas Andalas tentang Rencana Penataan Desa di Kabupaten Mentawai, bersama Kementerian PDT, Kementerian Dalam Negeri, Universitas Andalas, dan beberapa utusan kementerian terkait lainnya,  bersama beberapa OPD di lingkungan Pemprov Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Senin (8/7/2019).

Nasrul Abit juga menyatakan, saat ini kondisi geografi daerah Mentawai sulit, juga kehidupan masyarakat yang berkelompok berjauh-jauhan masih belum terjangkau dalam pelayanan kesehatan, pendidikan. Selain itu infrastruktur jalan yang masih belum terbangun sehingga menyulitkan akses masyarakat mendapat layanan pemerintah. “Dengan perlakuan khusus pemekaran wilayah dapat memudahkan percepatan pembangunan Mentawai sejajar dengan kabupaten/ kota lainnya di Indonesia,” katanya seperti dikutip dari rilis Humas Pemprov Sumbar.

Sementara Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan (PMK) menyampaikan, pada dasarnya pemerintah bisa memahami apa yang diajukan oleh Pemda Memtawai dan Provinsi Sumbar.

“Kami mohon di dukung di pusat ,dan sebenarnya ini keputusan politis saja. Sekecil Singapura saja bisa jadi negara,  kalau persyaratan pembentukan desa maka kita cari jalan untuk memenuhinya,  yang pertama dibuat skala prioritas desanya. Jelaskan nama desa induknya apa, usulan desanya dan aspek pertimbangannya, seperti gerografisnya , pelayanan publiknya, sosiologis, demografi, serta antropologi, harapan saya pada saat dimekarkan jangan sampai persoalan-persoalan  pelayanan publik tidak terlaksana, artinya permasalahan pelayanan bisa maksimal,” ujarnya.

Dia juga meminta diberikan argument kuat untuk pelaksanaan pemekaran tersebut termasuk alasan dan kondisi realita yang memungkinkan setiap orang perlu dan penting dengan pemekaran desa di Kepulauan Mentawai.

Sementara berdasarkan kajian Profesor Helmi dari Universitas Andalas, sebanyak 16 desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi prioritas untuk dimekarkan. Sebanyak tujuh desa berada di Kecamatan Sikakap dan sembilan lainnya di Sipora Utara.

“Secara sustantif Kepulauan Mentawai cukup luas arealnya, akan tetapi penduduk relatif masih sedikit. Akibat dari luas wilayahnya pelayanan publik tidak maksimal, oleh sebab itu penataan desa ini bukan hanya dilihat dari pembentukan saja tapi adalah salah satu paket kebijakan public,” jelas Profesor Helmi dalam pertemuan sama.

Selain itu, pemekaran desa di Mentawai sangat penting menurut Helmi karena pascagempa lalu menyebabkan masyarakat berpindah yang juga mengakibatkan akses pelayanan jauh.

Pemekaran desa ini sudah diusulkan Pemda Mentawai sejak 2012 lalu kepada Kemenko PMK. Dari 43 desa yang ada di Mentawai saat ini, diusulkan pemekarannya menjadi 83 desa dengan sejumlah alasan diantaranya wilayah yang luas dan akses yang sulit. 

BACA JUGA