BKPSDM Mentawai Masih Menunggu Informasi Resmi Penerimaan PPPK

BKPSDM Mentawai Masih Menunggu Informasi Resmi Penerimaan PPPK Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM Mentawai, Simbetsim Saleleubaja. (Foto: Suntoro/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT--Terkait dengan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK/P3K) tahap kedua kategori umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai masih menunggu informasi pasti dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat.

“Terkait penerimaan PPPK, kita saat ini masih menunggu informasi baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (Kemenpan RI) maupun BKN pusat sebagai pelaksana teknis, meskipun ada informasi yang beredar di media sosial,” kata Kepala Bidang Kepegawaian di BKPSDM Mentawai, Simbetsim Saleleubaja, Kamis (16/5/2019).

Meski banyak informasi yang beredar belum bisa dipastikan atau diterima begitu saja, seperti informasi penerimaan PPPK bulan Juni, pihak BKPSDM belum bisa pastikan jika ada informasi hal-hal seperti itu kalau bukan dari BKN pusat.

“Kalau menyikapi informasi secara umum, memang tahun ini akan ada, namun kapan bulannya, tanggalnya kita belum tahu pasti, bahkan ada yang mengatakan tahun ini akan ada peneriman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tapi bagi kami itu sifatnya masih informasi umum, belum bisa juga kami keluarkan semacam statement, bahwa ini betul ada atau tidak,” ungkap Simbetsim.

Sementara jika penerimaan PPPK dibuka, maka prosedur penerimaannya sama seperti tes PPPK bulan lalu bagi Kategori II (K2), namun kata Simbetsim, kalau penerimaan PPPK tahap kedua bukan hanya sisa K2 saja namun umum, baik yang baru tamat kuliah, maupun yang sudah bekerja di Instansi.

“Kalau tahap kedua ini kan umum, bukan lagi khusus, baik yang sisa K2 kemarin, maupun yang sudah bekerja maupun tidak. Tapi kalau sisa K2 tetap persyaratannya adalah Strata 1 (S1), itu ketentuannya, kalau yang lain nanti disesuaikan dengan pengumuman persyaratan, apakah S1 yang diterima atau tamatan SMA, itu tergantung pada informasi yang disetujui seperti apa,” ungkapnya.

Untuk formasi yang dibutuhkan yakni, tenaga teknis, kesehatan dan guru, sedangkan tenaga penyuluh masih digunakan, sebab pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai dengan Kementerian Pertanian tidak ada Memorandum of Understanding (MoU). 

BACA JUGA