Gubernur Sumbar Minta Bupati dan Walikota Dukung Percepatan Realisasi Perhutanan Sosial

Gubernur Sumbar Minta Bupati dan Walikota Dukung  Percepatan Realisasi Perhutanan Sosial Gubernur Sumbar menandatangani komitmen percepatan dan pengembangan perhutanan sosial Sumatera Barat. (Foto: dokumentasi Perkumpulan Qbar)

PADANG--Untuk mempercepat realisasi program perhutanan sosial di Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Sumatera Barat bersama Perkumpulan Qbar  dan KKI Warsi mendiseminasikan Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial kepada sejumlah kepala daerah tingkat kabupaten kota serta NGO, KPH dan akademisi, Selasa (14/5) lalu.

Percepatan perhutanan sosial sangat penting untuk memenuhi target realisasi Sumatera Barat. Hingga saat ini, sudah ada 138 izin perhutanan sosial di Sumbar dengan luas areal 205.773 hektar dengan rincian 86 Hutan Nagari seluas 170.185 hektar, 46 Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 28.418 hektar, empat Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 6.935 hektar, 1  Kelompok Hutan Adat seluas 35 hektar dan 1 Kelompok Kemitraan Kehutanan seluas 200 hektar. Disamping itu, sedang difasilitasi pengusulan dan verifikasi sekitar 60.000 hektar lagi di tingkat tapak dan sedang berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam sambutannya menyampaikan Sumbar memiliki kawasan hutan 2,3 juta hektar atau sekitar 57 persen dari luas daratan wilayahnya. Hutan Sumatera Barat merupakan penyangga kehidupan dan ekosistem hutan tropis serta benteng alam kunci di Sumatera Tengah.

“Hampir sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS)  besar dan sedang hulunya berasal daerah Sumatera Barat sehingga apabila kondisi hutan Sumatera Barat rusak akan berdampak bagi daerah tetangga seperti Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumut,” jelasnya.

Ketergantungan kehidupan masyarakat terhadap hutan di Sumatera Barat cukup tinggi dimana sebagian besar nagari dan desa berbatasan langsung dengan kawasan hutan.  Dengan kondisi topografi dan aksesibilitas yang jauh di pinggir hutan, terbatasnya luas lahan garapan serta rendahnya pengetahuan dan tingkat ekonomi masyarakat sering menimbulkan konflik atau benturan antara pemerintah dan masyarakat terhadap kawasan hutan.

“Karena itu Pemda Sumbar menyambut baik program perhutanan sosial yang dapat mendorong pelibatan masyarakat secara lebih aktif dalam mengelola hutan dengan pemberian akses legal untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja  serta memecahkan persoalan ekonomi dan sosial melalui pemanfaatan sumber daya alam hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup,” katanya. 

Perhutanan sosial, diharapkan Irwan dapat menghidupkan kembali kearifan lokal dan budaya masyarakat Minangkabau dalam mengelola hutan secara baik dan benar seperti pola rimbo larangan, hutan simpanan,  parak dan sebagainya.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozawardi menyatakan momentum diseminasi  langkah awal dalam mengatur koordinasi, integrasi, sinkronisasi para pihak dalam mendukung perhutanan sosial.<

“Oleh karena itu, meminta dukungan dan peran serta kita semua untuk terlibat dan membangun Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Selanjutnya, pasca diseminasi ini agar Dinas Kehutanan sebagai leading sektor, segera menfasilitasi penguatan kelembagaan dan penyusunan rencana kerja Pokja PPS,” katanya. 

Disamping itu, agar implementasi Peraturan Gubernur ini berjalan efektif dan terukur, kepala OPD terkait di Provinsi Sumbar agar dapat mensinkronkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang saat ini sedang disusun untuk Tahun Anggaran 2020  dengan Rencana Kerja Perhutanan Sosial dilokasi-lokasi yang sudah berizin atau sedang mengusulkan perhutanan sosial, jelas Yozawardi.

Sementara First San Hendra Rivai, Direktur Perkumpulan Qbar menilai Peraturan Gubernur tersebut merupakan terobosan baru dalam mendorong perhutanan sosial di Sumatera Barat. Peraturan ini dijadikan sebagai pijakan pemerintah daerah bersama-sama untuk mendukung perhutanan sosial, mulai dari proses pengusulan, penyusunan rencana kerja bahkan sampai proses pasca izin berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing- masing.

“Selain itu dukungan terhadap perhutanan sosial ini juga bisa dilakukan oleh dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat sipil,” katanya dalam kesempatan terpisah, Kamis (16/5/2019).

Dalam mendukung Program Perhutanan Sosial ini, bersama Dinas Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan, Qbar juga telah melakukan pendampingan di sekitar 62 kelompok perhutanan sosial yang tersebar di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang. Selama proses pendampingan telah melahirkan sekitar 55 (lima Puluh Lima) kelompok dengan luasan 55.576 Ha.

“Realisasi perhutanan sosial tidak hanya sebatas mendapatkan izin saja, tetapi perlu pengembangan usaha yang lebih maju, konkrit dan inovatif. Sehingga, keberadaan perhutanan sosial ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pemerintah nagari dan pemerintah daerah,” katanya. 

Pada diseminasinya ini juga dilakukan penandatanganan komitmen percepatan dan pengembangan perhutanan sosial, yang diwakili Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Biro Ekonomi serta penyerahan Hak Pengelolaan Hutan Nagari oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup ke Gubernur Sumbar yang selanjutnya diserahkan ke LPHN Kampung Baru Korong Nan Ampek, LPHN Koto Rantang, LPHN Kamang Hilia, LPHN Lunang. Selanjutnya juga adanya penyerahan bantuan alat ke KTH Aur Serumpun Pasia Laweh, LPHN Kamang Hilia, Hkm Sikayan Balumuik.

BACA JUGA