12 Jam Perjalanan Demi Mengawal Surat Suara

12 Jam Perjalanan Demi Mengawal Surat Suara Logistik pemilu yang dibawa dengan pompong dari Bojakan ke Muara Sikabaluan, pusat Kecamatan Siberut Utara, Mentawai untuk rekap tingkat kecamatan. (Foto: Bambang/Mentawaikita.com)

SIKABALUAN-Sampan pompong yang berisi logistik pemilu baru saja sandar di anak sungai pinggir Dusun Muara Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentwai, Sabtu, 20 April 2019. Saat itu jam menunjukkan pukul 18.30 WIB. Di atas sampan terlihat Bripda Bernardinus, anggota Polres Mentawai duduk di bagian depan sampan membelakangi logistik pemilu serentak yang terdiri dari kotak surat suara dan bilik suara.

"Ada kendala di jalan saja. Harusnya jam 06.00 WIB sudah sampai," katanya saat naik di darat.

Dikatakan Bripda Bernardinus, logistik pemilu dari PPS Bojakan meluncur dari Bojakan menuju Sikabaluan untuk diserahkan ke PPK Siberut Utara pada pukul 15.00 WIB menggunakan dua armada pompong. Namun karena satu pompong mengalami kendala pada kerusakan baling-baling mesin karena menabrak potongan kayu membuat keterlambatan setengah jam perjalanan.

Logistik pemilihan umum presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari Bojakam merupakan logistik yang terakhir masuk di tingkat PPK. Berdasarkan data PPK, arus balik logistik pemilu mulai masuk di PPK pada 18 April 2019 yang dimulai dari PPS Sotboyak, Mongampoula, Sirilogui, Malancan, Muara Sikabaluan dan Bojakan.

Bojakan merupakan daerah yang paling sulit dalam membawa logistik pemilu bila dibandingkan dengan Kecamatan Siberut Barat, seperti Simatalu dan Simalegi. Meski di Simatalu yang terdiri dari 13 dusun jaraknya jauh, namun sudah bisa ditempuh dengan sepeda motor dan naik pompong. Misalnya ke Saikoat, Limu, Bojo, Muntei, Simalibbeg, Paipajet, Suruan, Kulumen, Masaba dan Limau.

Namun, untuk Bojakan yang terdiri dari tiga dusun seperti Dusun Bojakan, Lubaga dan Bai' membutuhkan tenaga yang ekstra agar dapat menjangkau daerah tersebut. Dua dusun ter sulit yaitu Lubaga dan Bai'. Secara administrasi Lubaga dan Bai'masuk Kecamatan Siberut Utara dengan wilayah Desa Bojakan. Namun bila dilihat dari kondisi geografis lapangan, Lubaga dan Bai'dapat dijangkau melalui jalur sungai Simatalu.

Dari Bojakan, untuk menuju Lubaga dan Bai' mesti melawati jalan setapak di tengah hutan lebat yang berbukit dan masuk didalam sungai. Sedikit beruntung bila musim kering karena jalan bukit tidak licin dan air sungai mengering.

"Sebelum keberangkatan logistik ke Lubaga dan Bai' sempat terjadi hujan sehingga jalan setapak berlumpur sampai pertengahan antara mata kaki dan lutut orang dewasa," kata Bripda Bernardinus.

Diceritakan Bernadinus, logistik pemilu untuk Bojakan berangkat dari PPK Siberut Utara sekitar pukul 14.00 wib. Diantaranya 15 kotak surat suara, 15 bilik suara beserta logistik lainnya dan pihak pengamanan. Tiba di Bojakan sekitar pukul 17. 00 Wib. Di Bojakan pihak PPS mempersiapkan petugas yang akan mengkordinir perjalanan logistik di Lubaga dan Bai'serta mempersiapkan petugas yanh akan membawa logistik.

"Saya mendapat tugas untuk mengamankan logistik dan pemilihan di Bai' ," katanya.

Kondisi jalan yang berlumpur, berjalan di tengah hutan, di dalam sungai tidak asing bagi Bernardinus. Karena putra asal Simatalu ini sewaktu masih dibangku SD-SMP dan SMA kerap melawati jalur ini saat libur sekolah.

"Kami berangkat dari Bojakan menuju Bai' sekitar jam sembilan. Tiba di Dusun Bai' sekitar pukul setengah tujuh malam. Ada sembilan jam setengah menempuh perjalanan", katanya.

Sementara anggota polri lainnya yang bertugas dan mendapat pengalaman dalam pengamanan pemilihan umum 2019 yaitu Bripda Maradona. Brigadir polisi dua asal Sirilogui ini mendapat kesempatan untuk pengamanan di Dusun Bojakan.

"Pengalaman pertama untuk ke Bojakan," katanya.

Kamilus, ketua PPS Bojakan mengatakan dari pemilu presiden, legislatif dan pilkada yang dilakukan selama ini pemilu serentak merupakan pemilu yang terberat. Berat dalam membawa logistik untuk tiba di TPS, berat dalam perekapan karena ada lima macam kertas surat suara yang akan di rekapitulasi.

"Ini yang terberat. Sehingga untuk membawa logistik dan perekapan butuh waktu satu minggu," katanya.

Dikatakan Kamilus, untuk membawa logistik pemilu serentak kali ini butuh lima pemikul kotak surat suara dari Bojakan ke Bai. Begitu juga dengan Bojakan ke Lubaga. Biasanya hanya butuh satu hingga dua orang yang memikul kotak surat suara.

"Karena satu TPS lima kotak surat suara maka butuh lima tukang angkat diluar petugas PPS yang memonitoring di TPS sambil membawa bilik suara", katanya.

Kotak surat suara dari bahan kardus dikatakan Kamilus tidak cocok untuk medan Mentawai, seperti wilayah Lubaga dan Bai' karena rusak saat berjalan didalam air. Apalagi saat musim hujan.

"Kotak surat suara itu diikat menggunakan tali dari hutan agar bisa dipikul dari belakang. Seperti membawa tas ransel", katanya.

Diceritakan Kamilus, pernah sekali pada sebuah pemilihan umum saat pulang membawa logistik dari Lubaga dan Bai' sedang musim banjir akibat curah hujan yang tinggi. Pihak KPPS dan PPS serta petugas keamanan terpaksa berenang didalam sungai sambil membawa kotak surat suara berisi hasil perolehan suara.

"Waktu itu kotaknya masih dari aluminium. Kita bungkus plastik semua dokumen dan kita masukkan dalam kotal lalu kita jaga agar tidak hanyut. Kalau kondisi itu sempat terjadi seperti yang lalu kita tidak tahi seperti apa jadinya", katanya.

Waktu tempuh normal dari Bojakan ke Lubaga atau dari Bojakan ke Bai' selama 9 jam. Bisa lebih bila dalam perjalanan terjadi hujan lebat dan banjir sehingga waktu bisa menjadi diatas 9 jam. "Makanya logistik itu paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan pemilu. Kemaren ini hampir terlambat karena kami tiba malam hari dan besoknya pemilihan", katanya.

Robertus, sekretaris Desa Bojakan mengatakan untuk wilayah Desa Bojakan pada pemilihan 17 April 2019 mengalami minus anggaran pendistribuasian logistik. Dari Rp15 juta yang diajukan untuk tiga TPS, yang diterima hanya Rp7 juta.

"Kami memakai biaya operasional PPS untuk menutupi itu karena target kami pemiliham sukses", katanya.

Untuk biaya membawa logistik pemilu presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota membutuhkan dua unit perahu pompong dari PPK menuju PPS Bojakan. Biaya satu unit perahu pompong Rp1,5 juta untuk pergi dan pulang. Artinya untuk berangkat dan pulang butuh Rp3 juta. Upah angkat kotak surat suara dari Bojakan ke Lubaga dan Bojakan ke Bai' masing-masing jalur Rp1,5 juta. Artinya butuh biaya Rp3 juta. Begitu juga dengan bagian sungai Simatalu saat menuju Dusun Lubaga dan Bai'menggunakan perahu pompong.

"Belum termasuk biaya maka dan minum petugas keamanan dan ini belum termasuk petugas TPS membawa bilik suara", katanya.

Untuk anggaran yang aman dibagian wilayah Bojakan yang terdiri dari Bojakan, Lubaga dan Bai' yaitu Rp15 juta untuk sekali penyelenggaraan dan minimnal Rp10 juta. "Kalau teknis kami dilapangan tidak bisa mengakali dengan biaya operasional maka tidak terselenggara", katanya.

Tumel Priadis dari Cv. Fajarindo Bahari yang menjadi rekanan pendistribusi logistik pemilu di Siberut Utara mengatakan pihaknya sudah menyerahkan pengelolaan biaya distribusi logistik pada PPK Siberut Utara.

"Soal biaya dan teknis sudah kita serahkan pada PPK karena mereka lebih paham soal kondisi lapangan," katanya. 

BACA JUGA