TUAPEJAT – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menargetkan usulan penetapan hutan adat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun ini. Saat ini, panitia verifikasi, validasi dan pemetaan wilayah adat sedang bekerja. Hal itu dinyatakan Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake dalam wawancaranya dengan wartawan usai rapat dengan panitia verifikasi dan validasi di Tuapeijat, Rabu (8/5/2019).

"Sebenarnya sekarang kita sedang membahas langkah awal secara teknis untuk memfasilitasi tim melakukan verifikasi dan validasi wilayah hutan adat," ungkapnya.

Panitia verifikasi dan validasi tersbeut melibatkan sejumlah instansi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. "Ada beberapa OPD yang menjadi panitia untuk memfasilitasi kegiatan verifikasi, validasi dan pemetaan wilayah hutan adat yang langsung di SK-kan oleh Bupati," ungkap Korta.

Menurut dia, semua usulan penetapan wilayah adat yang sudah diajukan kepada Bupati Mentawai akan diverifikasi dan dikaji secara akademis, jika sudah memenuhi maka akan diusulkan penetapan hutan adatnya kepada Menteri LHK.

Sedikitnya saat ini menurut Korta, ada 10 ribu hektar lebih dari 11 wilayah uma yang sudah dipetakan, berada di Sipora Selatan, Siberut Tengah, Siberut Selatan dan Siberut Utara.

" Ada empat kecamatan yang baru terpetakan dari 11 uma, kalau di Kecamatan Sipora Selatan letak hutan adatnya di Kecamatan Sipora Utara dan yang baru terpetakan lagi di Kecamatan Siberut Utara, nah, jika ini secara administrasi dan akademisinya kita lihat sudah memenuhi standar, tahun ini akan sudah harus kita usulkan ke kementrian (LHK), " katanya.

Ia juga mengatakan, saat ini sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. " Pemda Mentawai telah mengakui dan melindungi uma dan kita akan usulkan legitimasinya di kementrian," sebutnya.

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat menurut Korta harus direalisasikan, jika tidak maka masyarakat Mentawai juga terancam kehilangan suku dan hak-haknya, karena tanah adat merupakan identitas suatu suku di Kepulauan Mentawai.

" Orang Mentawai susah untuk berkompetisi di luar, kita lihat saja dari km 0-km 9 Tuapejat tidak ada terlihat masyarakat Mentawai yang berjualan, meskipun itu jualan goreng pisang misalnya, padahal modalnya tidak terlalu besar, tetapi masyarakat Mentawai tidak bisa berkompetisi, lalu kita masyarakat Mentawai hidup dengan lahan, untuk itu kita melindungi tanah masyarakat adat," ungkapnya.

Ia berharap masyarakat tidak menjual aset berupa tanah karena bila masyarakat sudah kehabisan lahan yang dijual kepada orang lain, dikhawatirkan akan menjadi buruh di lahannya sendiri. "Sekarang kita bisa melihat, masih ada tidak lahan masyarakat di pulau-pulau kecil, faktanya telah banyak dimiliki oleh orang luar Mentawai bahkan orang asing, lalu ke depan masyarakat Mentawai mau hidup dengan apa," ujar Korta.