Perbup Pelaksanaan Perda PPUMHA Mentawai Diteken, Verifikasi Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Proses

Perbup Pelaksanaan Perda PPUMHA Mentawai Diteken Verifikasi Pengakuan Masyarakat Adat  Dalam Proses Uma Sabalukkungan di Puro, Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Foto: Rus/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Setelah setahun menunggu sejak Perda Pengakuan dan Perlindungan Uma Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (PPUMHA) No. 11 Tahun 2017 ditetapkan, Peraturan Bupati tentang peraturan pelaksana perda tersebut diteken 25 Maret 2019 lalu. 

“Pengakuannya sudah sah, Itu sudah ditandatangani oleh Bupati, dan sudah ada sama kita. Kalau untuk tim verifikasi sudah dibentuk, dan Surat Keputusanya (SK) sudah kita buatkan juga, itu terhitung per 25 Maret 2019, dan sebagian SK tersebut sudah diambil,” kata  Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Serieli BW kepada Mentawaikita.com, Rabu (10/4/2019) di ruang kerjanya di Tuapeijat, Sipora Utara.

Tim verifikasi terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Keluarga Berencana (DPMD2KB), tokoh adat, tokoh masyarakat, Bagian Hukum Pemda Mentawai, perwakilan desa, akademisi dari Universitas Andalas, Bappeda Mentawai dan bagian perizinan. 

Sementara proses verifikasi usulan pengakuan wilayah adat, kata Serieli BW, diawali rapat bersama tim yang sudah dibentuk harus melakukan rapat bersama dengan tujuan menginventarisasi usulan-usulan yang sudah diajukan masyarakat, “Nanti akan dilihat dan dicek apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ada,” ujarnya.

Sementara kendala-kendala dalam proses pembentukan tim serta pelaksanaannya tergantung persyaratan serta kajian-kajian atau susunan termasuk keberadaan wilayah adat sebelumnya sudah atau tidak. “Termasuk pemetaan wilayah adatnya, karena di saat diusulkan ini kan sudah bercampur dengan hak adat dengan hak milik, ini juga akan menjadi konflik itu,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dimana dalam Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan  dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah” dan pada Ayat (2) lebih diperjelas bahwa, “Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Saat ini, sudah ada tujuh suku atau uma yang menyerahkan permohonannya agar wilayah hukum adatnya diakui, yaitu Uma Sapojai, Uma Samanggeak, Uma Sagoroujou, Uma Samalelet, Uma Siripeibu, Uma Rokot dan Uma Saureinu. “Yang ada sama kita sampai saat ini baru tujuh suku atau uma yang kita terima, selebihnya kurang tahu, apakah ada diserahkan kepada Lingkungan Hidup atau di DPRD, tapi yang ada cuma itu,” ungkapnya.

Dia juga berharap pengakuan uma bisa selesai dan masyarakat bisa diakui wilayahnya serta nilai-nilai budayanya.

“Kalau dari Pemerintah ini mendukung ya, untuk segera dilakukan pengakuan, sehingga hak-hak hukum adat ini bisa segera dituntaskan, terutama masalah budaya, lahan dan sebagainya, termasuk nilai-nilai hukum adat masyarakat itu sendiri, itu juga nanti bisa membantu Pemda Mentawai dalam hal proses-proses pembangunan ke depan, jadi kita mengapresiasilah ” ungkapnya.

Sementara prosesnya sendiri hingga tiga bulan, bahkan bisa diperpanjang jika belum selesai, sejak diterima administrasi pengusulan, bisa lebih cepat jika dokumen-dokumen atau persyaratan yang diserahkan terpenuhi sesuai.

BACA JUGA