Indeks SPBE Mentawai Masih Rendah

Indeks SPBE Mentawai Masih Rendah Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake. (Foto: Suntoro/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Indeks penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kepulauan Mentawai saat ini  1,9 dan masih jauh mencapai indeks 2,6 atau kategori baik. Penerapan SPBE ini sejak keluarnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Indonesia.

Wakil Bupati Mentawai Kortanius Sabeleake mengatakan, Mentawai menargetkan bisa mencapai indeks 2,6 tahun depan, sebab dengan SPBE atau e-government diharap bisa memaksimalkan sistem kerja di pemerintahan daerah dengan tujuan laporan dalam bentuk data bisa dikirim langsung kepada pimpinan daerah atau pusat secara cepat tanpa menunggu waktu lama.

“Indeks SPBE kita sangat rendah, padahal standar SPBE yang baik itu di angka 2,6 maka target kita tahun depan harus sampai di situ, kalau sudah diisi tower-tower BTS kita yang bisa internetan, sehingga kita meminta laporan pertanggungjawaban, laporan evaluasi, jelas Kortanius, Kamis (4/4/2019).

Karena itu, menurutnya penting dilakukan peningkatan sumber daya manusia terkait teknologi dan IT. “Maka saya katakan Kominfo adalah sumber informasi, ke depan itu harus ada kantor representatif, harus ada sarana yang lebih representatif, dan juga harus ada orang yang punya integritas yang baik, intelektual yang baik, karena sebagai pengelola data ada yang dikawal disitu, karena data ini ada yang bisa kita transparan dan ada juga tidak,” ujarnya.

Lebih lanjut disebutkan Korta, ada beberapa hal yang bisa membangun SDM di bidang teknologi, seperti sarana jaringan harus ada serta merekrut orang yang siap bekerja, dan memiliki basic atau ilmu, bila perlu dilakukan pelatihan.

Tak hanya dalam pelaksanaan SPBE, pemerintah juga harus membangun server tersendiri sebagai sarana dan penampung dokumen serta memperlancar sistem komunikasi yang lebih cepat tanpa hambatan, seperti jaringan yang kurang maksimal dan sebagainya, sehingga perlu server khusus, sebab penggunaannya online.

Sementara Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Mentawai, Benny Sinaga menyampaikan hal yang sama terkait pengembangan SPBE di Mentawai, dimana pemerintah pusat mengajak pemerintah daerah agar sistem ini bisa terwujud.

“Dengan adanya sistem ini maka perkembangan  pembangunan daerah bisa diketahui oleh masyarakat banyak, bagaimana hal itu bisa dikonsumsi atau diterima, maka dibuat konsep bagaimana ini bisa cepat diterima masyarakat,” katanya.

“SPBE ini ada konsep Government to Government, kemudian Government to Business, seperti e-perizinan, dan sebagainya,” ungkap Benny. 

BACA JUGA