Pemda Mentawai Usulkan BTS Berbasis 4G

Pemda Mentawai Usulkan BTS Berbasis 4G Tower (BTS) jaringan telepon di Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara yang barus aja beroperasi. (Foto: LEo/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT- Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengusulkan kembali bantuan 70 unit Base Transceiver Station (BTS) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI). Dalam usulan ini, Pemda Mentawai meminta pembangunan tower BTS yang bisa menggunakan internet langsung dengan sistem fourth-generation technology atau 4G.

“Walaupun itu kecil, tetapi sudah bisa menggunakan internet langsung, seperti wifi atau paket data, karena sudah 4G, itu kita usulkan,” kata Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake, Kamis (4/4/2019) di ruang kerjanya.

Usulan tower BTS tersebut guna mempercepat akses komunikasi di Kepulauan Mentawai agar bisa menjangkau seluruh wilayah yang tersebar di berbagai pelosok, sebab jika berpatokan dengan Telkomsel maka pembangunan jaringan komunikasi di Mentawai jadi lambat, dan tentunya banyak persyaratan yang menuntut dibangunnya tower swasta, seperti jumlah konsumen atau penduduk harus lebih dari 500 jiwa dalam satu wilayah.

“Ini bukan hanya kebutuhan pemerintah pusat, namun juga kebutuhan kita masyarakat Mentawai, karena ini merupakan bagian dari layanan publik maka kita advokasi, karena ini kebutuhan kita seperti sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, sementara di Kepulauan Mentawai dijangkau semua daerah dengan sistem ini, terutama jaringan seluler,” katav

Bukan tanpa alasan Pemda Mentawai menggalakkan pembangunan jaringan komunikasi, sebab banyak hal yang bisa dimanfaatkan, baik peningkatan ekonomi masyarakat serta sistem kerja pemerintah saat ini sudah menggunakan e- Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Di sisi lain, pemerintah pusat menuntut kita mengirimkan data dengan cepat, dengan sistem elektronik, untuk itu kita menyampaikan langsung ke pusat. Kalau pemerintah pusat meminta kita seperti ini, sementara kita di ujung sana belum ada sinyal, kalau hanya menggunakan APBD kami berapa, boleh-boleh saja kami menggunakan APBD, tapi kami membangun infrastruktur menggunakan dana apa,” ungkap Korta.

Menurutnya, jika sistem e-Government ingin diberlakukan  dengan baik, maka permohonan pihak Pemda juga perlu dijawab oleh Pemerintah pusat, agar jaringan komunikasi berjalan dengan baik, terutama di daerah benar-benar blank spot. “ini memang kebutuhan kita, kita butuh, tapi ini perlu dijawab,” ujarnya.

Bukan itu saja, Pemda Mentawai juga mengusulkan jaringan internet untuk di daerah-daerah, atau keperluan di kantor desa, sekolah, serta di gedung pelayanan kesehatan lainnya sebanyak 100 lebih dengan penandatanganan MoU. 

BACA JUGA