Perempuan Diwajibkan Duduk di Lembaga BPD

Perempuan Diwajibkan Duduk di Lembaga BPD Sosialisasi Perbub No 8 tahun 2019 tentang Pemilihan dan Penetapan Anggota BPD. (Foto: Rinto/Mentawaikita.com)

SAIBI SAMUKOP-Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai dipersiapkan pemerintah setempat mengingat masa bakti Anggota BPD lama berakhir tahun ini.

Persiapan tersebut dimulai pemerintah melalui sosialisasi Perbub nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota BPD yang berlangsung di kantor desa, Jumat (22/3/2019).

Camat Siberut Tengah Jasti Onarelius Saguruk mengatakan sesuai Perbub, jumlah anggota BPD yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.

Ketentuannya, jumlah penduduk sampai 2.000 jiwa dengan Anggota BPD 5 orang, lebih dari itu sampai 4.000 jiwa jumlah anggota BPD 7 orang dan lebih dari 4.000 jumlah anggota BPD sampai 9 orang.

Lalu, untuk Desa Saibi Samukop, Jumlah penduduk masih diatas 3.000 an dengan anggota BPD yang dipilih nantinya sebanyak 7 orang. “Tujuh anggota BPD yang dipilih nantinya 1 orang harus ada wakil perempuan, bisa dipilih keterwakilan perempuan dan bisa wakil wilayahnya, ini penekananannya dan diharuskan ada wakil perempuan," ujar camat usai sosialisasi.

Adanya penekanan di perbub tersebut, dijelaskan Jasti kesetaraan genderisasi mesti dimunculkan. Pada tahun-tahun yang lalu wakil perempuan tidak ada yang menduduki lembaga pemerintah terendah.

Jasti mengakui tidak adanya wakil perempuan yang duduk di lembaga pemerintah disebabkan pemerintah sedikit tidak peduli pada perempuan. “Contohnya saja pada rapat-rapat yang hadir atau yang diundang hanya bapak-bapak dan tokoh masyarakat, yang perempuannya tidak ada, hingga mereka merasa tidak dihargai, jadi kelemahan kita tidak konsolidasikan dan tidak melakukan penekanan," tuturnya.

Menurut Jasti, dengan adanya penekanan di Perbub yang mewajibkan ada keterwakilan perempuan yang akan duduk nantinya dilembaga pemerintah, jadi motivasi kaum perempuan yang akan tampil di tengah masyarakat. “Jadi saatnya perempuan ada di pemerintahan, saya optimis tahun ini ada yang duduk, jika tidak ada harus diisi atas kebijakan pemerintah desa nantinya,” ucapnya.

Kepala Desa Saibi Samukop Binsar Saririkka menyebutkan wacana adanya keterwakilan perempuan di lembaga pemerintah bukan hanya ditahun ini saja, namun juga sudah ada tahun sebelumnya. “Karena tahun ini ada acuannya, akan kita usahakan dan tidak boleh dilanggar dan diwajibkan," ujarnya.

Menurut Binsar, tidak adanya keterwakilan perempuan disetiap lembaga, selama ini kaum perempuan merasa tidak mampu dan tidak memiliki keberanian. “Kita di desa ini selalu terbuka untuk umum bagi yang mau calon Kadus ataupun anggota BPD, yang penting berani tampil berhadapan dengan masyarakat, kalau soal peran perempuan ini kita belum lihat apa pentingnya nanti, mungkin pentingnya kesetaraan gender ini,"ucapnya.

Namun untuk jadwal pemilihan BPD, jelas Binsar, pembentukan panitia dihari Senin (25/3) panitia bekerja ektra selama sebulan untuk penjaringan hingga Mei sudah terpilih BPD yang baru Saibi Samukop. “Harapan kita BPD baru nantinya mendukung pemerintah desa dengan kerjasama yang baik dan dapat menterjemahkan visi-misi kita, karena membangun desa tidak cukup dengan kepala desa, juga dibutuhkan BPD untuk meraih semuanya,"ujarnya.

BACA JUGA