Bumdes Belum Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

Bumdes Belum Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa Mobil angkutan Bumdes Karonanta Desa Matobe. (Foto: Leo/Mentawaikita.com)

MENTAWAI-Untuk mempercepat gerak ekonomi desa, Kementerian Desa mendorong pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Landasan hukum pendirian Bumdes UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) yang menyebut “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa.

Saat ini, hampir semua desa yang ada di Mentawai sudah mendirikan Bumdes dan membuat program inovasi desa. Namun kebanyakan Bumdes masih sebatas berdiri atau ada yang sudah punya penghasilan tapi masih sedikit bahkan tak sedikit yang layu sebelum berkembang karena minimnya pemahaman soal Bumdes.

Seperti di Kecamatan Siberut Barat, Camat Jop Sirirui meminta pemerintah desa di wilayahnya mengganti pengelola atau pengurus Bumdes yang tak mampu mengurus lembaga ekonomi desa itu, sebab dia melihat, Bumdes belum dapat diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah tersebut.

Karena itu Jop meminta pemerintah desa mengevaluasi Bumdes sebelum melakukan penyertaan modal. "Belum menjadi penggerak ekonomi masyarakat dan kreatif, sementara potensi ekonomi di tengah masyarakat ada," katanya kepada Mentawaikita.com, Jumat (1/2/2019).

Jop menyebutkan, masing-masing desa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh Bumdes,  namun sejauh ini belum banyak yang diperbuat. Ia melihat kegagalan tersebut disebabkan sumber daya manusia yang mengelola Bumdes masih minim. 

Seperti contoh di Desa Sigapokna, Siberut Barat, Bumdes mengelola penjualan sembako di tengah masyarakat namun belum mampu berkembang dan bersaing dengan pedagang yang ada di sana. "Kita coba arahkan di Lobajau karena ada potensi ekonomi di tingkat nelayan. Misalnya ikan basah dan ikan kering," katanya. 

Menurut Jop, jika Bumdes Sigapokna serius mengelola potensi nelayan yang ada di Lobajau maka Bumdes akan berkembang dan ekonomi masyarakat akan meningkat. Misalnya dari fasilitasi alat tangkap, pembelian ikan hasil tangkapan nelayan, serta es untuk nelayan. "Begitu juga dengan Bumdes di Simalegi dalam usaha fotokopi dan Bumdes di Simatalu dalam usaha penjualan minyak. Belum berjalan dan berkembang dengan baik sehingga kalau pengelolanya kita lihat tidak mampu maka harus diganti," katanya. 

Hal sama juga terjadi di Saibi Samukop. Menurut Ketua BPD setempat, Melki Sanene, belum ada gebrakan dari gerakan ekonomi dari Bumdes.

Ekonomi warga berputar hanya menjadi pekerja bangunan proyek termasuk yang didanai desa, itupun beberapa masyarakat saja yang bekerja. “Ketika ada program pemerintah baru masyarakat diberdayakan dengan bekerja, kalau peningkatan penghasilannya itu yang belum terlihat secara signifikan,” katanya.

Inovasi dan Bumdes yang sudah ada belum jalan maksimal untuk menjawab persoalan perekonomian tersebut. “Inovasi tak ada gerakan sekarang, Bumdes pun belum ada kegiatannya, kerajinan tangan yang diprogramkan tidak terlaksana,” katanya.

Hal itu diakui Kepala Desa Saibi Samukop Binsar Saririkka.  Dana desa belum menyentuh ekonomi warga, sebab dari 2015 saat dia terpilih menjadi kades masih masa transisi. “Penyesuaian karena saya terpilih jadi kades yang jadinya dana kita terlambat,” katanya.

>Tahun 2016 pun demikian, anggaran dari pemberdayaan yang ada ketika dikurangi honor aparatur dan lembaga mengakibatkan dana pengembangan ekonomi tidak ada. Sementara pada 2017, diberikan bantuan bibit padi sebesar Rp10 juta kepada kelompok tani namun tidak menghasilkan gabah karena gagal panen. 

“Tahun 2018 kita juga membantu salah satu kelompok nelayan untuk pembelian peralatannya, setelah saya cek hasilnya juga tidak berkembang yang disebabkan di dalam anggota kelompok ada sebagian yang bukan profesinya. Bantuan lainnya ada tahun lalu hanya pemberian bantuan bibit pinang memang kedepan kelompok ini kita evaluasi kembali agar benar-benar serius,” ujarnya.

Inovasi desa menurut Binsar tidak berjalan sesuai yang diinginkan. “Bumdes kita yang dibentuk 2017 dan modalnya diberikan 2018 sudah jalan tapi belum maksimal lagi,” katanya.

Kondisi sama juga terjadi di Desa Muara Sikabaluan Kecamatan Siberut Utara. Kepala Desa Muara Sikabaluan, Aprijon mengakui dana desa belum mampu mendongkrak ekonomi masyarakat.  "Saat ini kita lihat hanya sebatas ada kegiatan pembangunan fisik saja," kata Aprijon pada Mentawaikita.com, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Aprijon, dalam periode kepemimpinannya, pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan sejalan karena ekonomi masyarakat tidak akan berjalan tanpa didukung oleh infrastruktur. "Tahun depan kita akan bagi langsung antara pembangunan fisik dengan pemberdayaan masyarakat. Misalnya pembangunan fisik dari ADD pusat sedangkan pemberdayaan dari ADD daerah, atau sebaliknya, " katanya. 

Tahun ini Muara Sikabaluan mendapat dana desa Rp2,1 miliar, naik Rp100 juta dibanding tahun lalu. “Kegiatan tahun ini masih focus pembangunan fisik di lima dusun, Dusun Nang-nang, Muara, Bose, Puran dan Pokai,” katanya.

Banyaknya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik ketimbang pemberdayaan masyarakat juga dikeluhkan warga Muara Sikabaluan, Tepa Sanide. "Selama ini pembangunan fisik itu lebih banyak dibanding pemberdayaan ekonimi masyarakat. Ekonomi masyarakat itu hanya kegiatan fisik berjalan misalnya mengambil material, bekerja di proyek," katanya. 

Kalaupun tahun sebelumnya terdapat bantuan untuk masyarakat kadang tidak tepat sasaran, penerima manfaat dan juga programnya tidak begitu tepat di masyarakat. "Kadang masyarakat tidak tahu apa bantuan yang diberikan, syaratnya apa dan mekanisme bantuannya seperti apa," katanya. 

Di Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan kondisinya juga sama. Penggunaan dana desa lebih banyak untuk pembangunan fisik sehingga alokasi untuk peningkatan ekonomi masyarakat belum menjadi prioritas. "Dana desa tidak cukup untuk pembangunan, kalau hanya fisik saja yang diperhatikan pembangunan lain bisa terbengkalai semampu anggaran itulah yang dibangun sesuai dengan prioritas," kata Kepala Desa Muntei, Agustinus Sagari beberapa waktu lalu.

Bumdes Bubuakat Muntei baru diberikan modal Rp200 juta tahun lalu, salah satunya digunakan untuk membeli mesin pengupas buah pinang. Tahun ini, nilai modal yang diberikan sama. Saat ini, Bumdes menjalankan usaha mobil angkutan umum dan penyedia air minum isi ulang. “Bumdes kita sudah punya beberapa usaha dan bisa menyerap beberapa tenaga kerja, kini tinggal dari pengurus Bumdes bagaimana menjalankannya, kita ingin Bumdes mandiri dan pengurusnya mampu mengembangkan usahanya,” kata Agustinus.

Sementara di Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan, pemerintah desa sudah bergerak lebih maju dengan inovasi desa mengembangkan daerah wisata air terjun. Tahun ini, pemerintah desa menganggarkan Rp120 juta dari dana desa untuk membangun fasilitas pendukung wisata.

Dana pembangunan fasilitas itu akan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sirikkak, yang akan membangun gapura, posko, dan jalan menuju air terjun Simalelep sepanjang 900 meter. "Dana tersebut diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) Sinaka tahun 2019," kata Tarsan Samaloisa, Kepala Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Senin (18/2).

Ia menyebutkan, air terjun Simalelep sangat cocok sekali dijadikan destinasi wisata sebab alam yang masih asri, air terjunnya sungguh indah sekali dilihat, airnya bersih. Banyak kegiatan wisata yang bisa dilakukan di sana. Di kawasan yang masih masuk dalam areal konsesi PT. Minas Pagai Lumber ini bisa dibuat lokasi pemandian, pemancingan, jalur sepeda alam maupun jalur lintas alam karena air terjun berada dalam kawasan hutan.

"Harapan kita dengan adanya sarana dan prasarana yang kita buat di destinasi air terjun Simalelep, Dusun Matobat dan Desa Sinaka akan ramai dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara, dengan ramainya kunjungan tersebut berarti bisa menjadi pendapatan desa," katanya. Air terjun Simalelep atau disebut juga air terjun Matobat berada di Dusun Matobat. Akses menuju air terjun ini cukup dekat dari pemukiman penduduk di KM 49 Pagai Selatan.

Wakil Bupati Mentawai Kortanius mengatakan keberadaan Bumdes saat ini belum sesuai harapan pemerintah, karena itu Pemda akan melakukan evaluasi bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mentawai, jika tidak sesuai maka pihak pemerintah Kabupaten akan melakukan penarikan baik itu anggaran dan lain sebagainya.

Ia berharap dana desabisa digunakan untuk pelatihan bagi kepada masyarakat seperti petani, nelayan, termasuk industri. Tak hanya itu ia juga menjelaskan satu atau dua tahun ke depan pembangunan jalan atau peningkatan ekonomi masyarakat di desa sudah bisa berjalan dengan baik. 

“Pemkab sudah memberikan bantuan mobil untuk Bumdes, mobil itu yang kita berikan untuk membantu perekonomian masyarakat, kalau mereka sebagai petani atau nelayan sudah ada yang mengangkut dari desa ke kecamatan, atau dari kampung diangkut ke pasar, ini sudah kita lakukan, tapi sampai hari ini belum ada yang memanfaatkan dengan baik, nah ini yang akan menjadi evaluasi kita,” katanya.


BACA JUGA