Dana Desa, Jumlah Besar Rawan Penyimpangan

Dana Desa Jumlah Besar Rawan Penyimpangan Ilustrasi kebocoran dana desa. (Ilustrasi: Andrea)

MENTAWAI-Dana desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat terus meningkat setiap tahun. Tahun ini, total anggaran untuk 43 desa yang mencapai Rp118,3 miliar atau naik Rp2 miliar dari tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Pembinaaan Keuangan Desa  Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Gidalti, mengatakan pertama kali dikucurkan pada 2013, anggaran desa di Mentawai hanya Rp30 miliar untuk 43 desa. Tahun berikutnya naik menjadi Rp60 miliar dan pada 2015 melonjak menjadi Rp74,5 miliar. Lalu pada 2016 naik lagi menjadi Rp98,2 miliar dan pada 2017 menjadi Rp105 miliar, atau meningkat sekitar 6,6 persen dari tahun sebelumnya, dan tahun lalu meningkat lagi menjadi Rp116 miliar. 

Sementara Rp188 miliar dana desa tahun ini bersumber dari APBD Mentawai (10 persen DAU dan DBH) Rp64,038 miliar dan DBH), kemudian dana transfer dari APBN senilai Rp54,3 miliar. 

Saat ini, rata-rata desa yang ada di Mentawai mendapat dana desa antara Rp2 miliar hingga Rp4 miliar lebih yang bersumber dari APBN dan APBD Mentawai (yang bersumber dari DAU dan DBH) termasuk hibah dan APBD Provinsi Sumatera Barat. Bandingkan dengan awal-awal pengalokasian dana desa, masing-masing hanya mendapat Rp600 juta hingga Rp1 miliar.

Formulasi penetapan alokasi dana desa yang berbeda tiap desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa, jelas Gidalti kepada Mentawaikita.com, awal Februari lalu. 

Sementara pencairan dana desa melalui tiga termin, pertama sebesar 20 persen, kedua dan ketiga sebesar 40 persen. Selain itu menurut Gidalti, alokasi ADD untuk program atau kegiatan 70 persen sementara operasional hanya 30 persen. “Operasional itu hanya 30 persen, kalau lebih tidak boleh, karena di sistem itu sudah otomatis terkunci jika lebih, tetap 30 persen saja, 70 persen itu sudah jelas penggunaannya fisik, sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes)”, katanya.

Semakin besarnya dana desa yang dianggarkan pemerintah menurut Gidalti sudah sangat mampu mendorong peningkatan perekonomian dan juga pembangunan infrastruktur. “Untuk menggerakkan perekomian masyarakat dengan adanya anggaran  di desa  sangat mendukung, besaran anggaran juga sudah memadai, tergantung keseriusan desa lagi, kalau desa serius membangun akan sangat cepat,” katanya.

Sementara Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake menyatakan, besarnya dana desa di Mentawai untuk mengefektifkan pembangunan infrastruktur di desa agar dapat mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. 

Selain itu, kemauan Pemda Mentawai memperbesar alokasi dana desa dalam APBD untuk karena Mentawai daerah kepulauan yang berada di pesisir barat Sumatera masih tergolong daerah tertinggal.  “Kita kan membangun itu di desa, kalau anggaran yang ada di dinas terkait, ongkos mereka saja sudah berapa, bisa habis Rp10 juta lebih, itu baru satu kali jalan, kalau semua Dinas jalan, itu habis berapa miliar hanya untuk transportasi saja, belum lagi uang perjalanan dinas,” katanya kepada Mentawaikita.com di ruang kerjanya di Tuapeijat, Sipora Utara, beberapa waktu lalu.

Selain mengefektifkan pembangunan, besar anggaran desa juga bisa mengakomodir usulan dan aspirasi masyarakat sesuai kebutuhan, tidak mesti membuat proposal.

Menurut Kortanius, jika pemerintah desa dapat memaksimalkan penggunaan dana desa, maka Pemda Mentawai akan menambah anggarannya bahkan mengusulkannya ke pusat, selain itu pihak pemerintah lebih percaya kepada pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa itu sendiri, sebab pemerintah kabupaten hanya mendampingi dan memfasilitasi saja.  

Rawan Penyimpangan

Namun besarnya dana desa di Mentawai rentan disalahgunakan dan berpotensi ada penyimpangan. Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki sejumlah temuan terkait penyalahgunaan penggunaan dana desa di daerah kepulauan itu. 

Inspektur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Miko Siregar, mengatakan berbagai hal yang mempengaruhi penyalahgunaan itu seperti regulasi dan kelembagaan, tata laksana desa,  kualitas dan integritas SDM aparatur desa serta pengendalian dan pengawasan. 

“Masalahnya adalah sering ditemukan kenyataan kepala desa memegang atau menguasai uang dan membelanjakan sendiri, dengan demikian pertanggungjawaban keuangan berupa penyediaan dukungan belanja stay dokumen berupa SPj kegiatan tidak cukup tersedia, hal  ini sering menjadi kecurangan, yang tidak hanya  berdampak timbulnya potensi kerugian keuangan desa, tetapi juga ketidaktertiban pertanggungjawaban keuangan per semester atau  tahunan.  Kenyataan ini masih mencerminkan pola kekuasaan kepala desa sebelum dikenal ADD dan DD,” kata Miko kepada Mentawaikita.com beberapa waktu lalu.

Ini disebabkan tugas dan fungsi aparatur desa tidak sesuai dengan fungsi jabatan struktural dan fungsionalnya. Selama ini kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa, tapi secara fungsional adalah Pengguna Anggaran (PA).  Sementara itu jajaran perangkat desa di bawahnya kemudian oleh kepala desa diangkat sebagai pelaksana teknis kegiatan bagi program kegiatan yang  ditetapkan dalam APBDes seperti bendahara desa, jelas Miko.

Sebagai contoh, tiga desa di Siberut Barat yang berada di pesisir barat Mentawai, harus menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2018 karena kesalahan penggunaan dana desa.

Camat Siberut Barat, Jop Sirirui mengatakan, tiga desa itu, Sigapokna, Simalegi dan Simatalu tersebut berutang sehingga pemerintah desa harus menutupnya dengan menghemat biaya operasional. Utang tersebut terjadi akibat adanya pelaksanaan proyek fisik yang mangkrak, upah pekerja yang belum dibayar hingga material suplayer yang belum terbayar.

“Pada 2017 Pemerintah Desa Simalegi berutang kepada proyek sebesar Rp300 juta dan saat ini masih berutang sekira Rp200 juta, dan pemerintah Desa Simatalu berutang sebesar Rp250 juta dan mulai tertutupi sehingga utang tertinggal sekira Rp100 juta, begitu juga dengan Desa Sigapokna,” katanya kepada Mentawaikita.com, awal Februari lalu.

Penyelesaian pekerjaan fisik proyek yang dibiayai dari dana desa juga sering tidak tepat waktu sehingga kadang mendatangkan protes dari masyarakat.

Seperti kejadian di Desa Maileppet Kecamatan Siberut Selatan, sejumlah warga mendatangi kantor desa pertengahan Januari lalu proyek fisik desa yang belum selesai seperti plat dekker padahal tahun sudah berganti, termasuk rencana bantuan untuk kelompok ternak ayam yang belum diberikan.

Saat audiensi Alexisius Samaileppet, warga setempat mempertanyakan kepada pemerintah desa jalan yang dibangun seperti platdeker dan pembangunan lain seharusnya pada tahun 2018 pembangunan tersebut sudah selesai 100 persen. “Mestinya akhir 2018 proyek fisik selesai namun awal 2019 masih dikerjakan, jelas Alexius Samaileppet, warga Maileppet dalam pertemuan tersebut.

Buruknya tata kelola dana desa Mentawai oleh pemerintah desa juga terlihat pada pelaporan penggunaan dana yang sering terlambat. Menurut Gidalti, dari 43 desa yang ada, baru tiga desa yang menyelesaikan laporan 2018 tepat waktu.

“Terkait dengan pelaporan penggunaan dana desa kita di Mentawai, hanya ada tiga desa saja yang bisa meyerahkan laporannya tepat waktu, yaitu Desa Sipora Jaya, Desa Sidomakmur dan Desa Bukit Pamewa,” katanya saat diwawancara kedua kali di kantornya di Tuapeijat, awal Februari lalu.

Keterlambatan itu, menurut Gidalti karena kebanyakan pemerintah desa baru menyelesaikan laporan saat mendekati waktu penyerahan laporan bahkan dikerjakan di Tuapeijat (ibu kabupaten Mentawai), akibatnya aparatur desa bersangkutan bisa lama di Tuapeijat hingga sebulan hanya menyelesaikan laporan saja.

Konsekuensi dari laporan yang terlambat membuat BKD Mentawai tidak mencairkan dana termin berikutnya sampai laporan diserahkan atau bahkan aka nada pemotongan. Ini tentu akan berdampak pada pekerjaan proyek fisik yang bisa saja akan selesai terlambat.

“Kalau untuk pencairan dana desa, tidak ada kendala, lancar – lancar saja, kalau, pelaporannya itu tepat waktu juga, yang menjadi kendala kan selama ini cuma laporan masing – masing desa yang lambat, kalau sudah diserahkan ke kita, itu langsung kita proses, dan cairkan,” katanya.

Keterlambatan laporan tersebut diakui Kepala Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kepulauan Mentawai, Binsar Saririkka kepada Mentawaikita.com, awal Februari lalu. Penyebabnya karena fasilitas kurang, staf juga kurang. Namun laporan 2017 dan 2018 menurutnya mulai lebih cepat.

Sementara, Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Siberut Tengah, Aranlius yang bertugas mendampingi penggunaan dana desa mengatakan, kapasitas   staf aparatur desa yang minim menjadi soal dalam pengelolaan anggaran, bahkan ada yanggg hanya tamatan SD.

“SDM yang sangat lemah yang berakibat pelaporan terlambat termasuk kapasitas BPD sebagai lembaga pengawas juga masih kurang,” kata Aranlius di tempat terpisah.

Ia juga mengungkapkan, ada sejumlah kegiatan pembangunan di desa yang tidak sesuai perencanaan. “Seperti yang terjadi pada 2017 hasil temuan Inspektorat dan BPK, Pemerintah Desa Cimpungan dan Saliguma harus mengembalikan dana ke rekening desa sebesar Rp280 juta serta Saibi hanya sekira Rp200 ribu.

Selain itu, transparansi dan keterbukaan informasi anggaran desa juga belum menyeluruh. Misal di Siberut Tengah, dua desa belum memasang papan pengumuman anggaran desa di kantornya yang bisa diakses publik.

“Desa Saibi sudah mengumumkan APBDesa, dua lainnya, Desa Saliguma dan Cimpungan belum ada dan sudah dilayangkan surat teguran namun tidak ditanggapi hingga sekarang dan rencananya jika tidak dibuat juga terpaksa pendamping yang akan membuat spanduk tersebut,” jelas Aran.

Minimnya partisipasi masyarakat di beberapa desa juga menyebabkan proyek pembangunan tak tepat sasaran ditambah kualitas BPD selaku pengawas masih rendah. “Partisipasi masyarakat juga sangat minim saat penentuan penggunaan dana desa ini,” tambah Aran.

Mereka menurut Aran kebanyakan apatis dan tidak mau tahu setiap kegiatan ADD ini apakah bermanfaat atau tidak. 

Cerita menarik didapat dari Ketua BPD Saibi Samukop, Melki Sanene. Partisipasi masyarakat dalam penentuan penggunaan anggaran desa minim karena yang sering dilibatkan hanya staf desa, LPM dan beberapa orang lainnya.

“Terus terang inilah kadang jadi polemik, saat membuat RPJM, RKPdes hanya yang diberikan pembahasan penyempurnaan saja, itu yang sering dilakukan sejak 2015,” jelasnya.

Akibatnya menurut Melki, wajah Saibi sebagai pusat kecamatan tak berubah. Jalan penghubung pusat kecamatan ke wilayah pesisir seperti Sua, Totoet dan Sibuddaoinan hingga Kaleak belum ada,” katanya.

Meski laporan penggunaan dana desa ke Pemkab Mentawai lancar namun pelaporan LKPD (Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa) ke BPD sering kali tidak dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Wabup Kortanius Sabeleake mengakui masih adanya kekurangan dalam pengawasan pembangunan di tingkat kecamatan dan desa.

“Kita akui bahwa pengawasan administrasi di tingkat kecamatan ke bawah kita gagal, masih sangat kurang. Saya mau katakan gagal karena itu akan menjadi evaluasi kita, termasuk penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD), termasuk PPL pertanian, pengawasan puskesmas, dan sebagainya pokoknya di tingkat Kecamatan,” ujar Kortanius beberapa waktu lalu.

Dia melihat koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD dalam pengelolaan dana desa masih kurang serasi. “Pengawasannya  dan pelaporannya hanya dibuat sendiri - sendiri tidak melalui forum,” katanya.

Selain itu, serapan dana desa selama ini paling banyak untuk pembangunan fisik namun mutu dan kualitasnya kurang bagus. Akhirnya, jalan atau bangunan kembali rusak dan kembali diperbaiki, siklus ini terjadi setiap tahun yang menyebabkan ketidakefektifan dana desa.

Padahal jika untuk pencairan dana desa, tidak ada persoalan di tingkat pemda, tergantung cepat atau tidaknya laporan dari pemerintah desa. “Kalau pelaporannya atau pertanggungjawaban keuangannya cepat maka pencairan dana desa juga cepat, otomatis bisa langsung, tetapi kalau pertanggungjawabannya tahap pertama lambat, maka kita akan lambat juga,” katanya. 

Perketat Pengawasan

Menyadari masih banyaknya kebocoran dalam penggunaan dana desa, Pemda Mentawai mengetatkan pengawasan dan koordinasi antar pemerintah di level kabupaten, kecamatan hingga desa serta meningkatkan kapasitas aparatur desa.

Inspektur Kantor Inspektorat Mentawai, Miko Siregar mengatakan upaya perbaikan dan peningkatan tata kelola dana desa dilakukan melalui perbaikan regulasi  desa, tata kelola dana desa,  penguatan kelembagaan, serta optimalisasi pengendalian dan pengawasan dilakukan berkesinambungan.  

Upaya perbaikan juga dilakukan terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan integritas. “Dilakukan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan terhadap aparatur desa sehingga mereka dapat beradaptasi dengan sistem dan tuntutan peraturan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa,” kata Miko.

Selain itu menurutnya, fungsi pendamping desa harus dimaksimalkan karena masih ada persoalan tingginya tingkat kesukaran rentang kendali akibat kondisi geografis pedesaan di Mentawai.

Audit yang dilakukan Inspektorat terhadap pelaksanaan APBDes, ada beberapa desa yang harus mengembalikan atau menyetor dana ke kas umum desa. Terhadap itu Inspektorat kata Miko, akan mengoptimalkan penanganan pengembalian potensi kerugian keuangan desa melalui Tuntutan Perbendaharaan/Tututan Ganti Rugi (TP/TGR). Sementara itu, dalam rangka mengoptimalisasi fungsi penanganan kasus kerugian keuangan daerah, termasuk keuangan desa, Bupati Kepulauan Mentawai telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan aparat penegak hukum  dengan kejaksaan dan kepolisian untuk menangani pengaduan masyarakat. 

“Karena semua pihak memiliki kepentingan dan akses untuk mengawasi keuangan daerah dan desa,  kita berharap fungi PKS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perlu diketahui bahwa pengaduan kasus kerugian keuangan daerah/desa oleh masyatakat akan ditindaklanjuti melalui PKS apabila pengaduan masyarakat disertai bukti awal kerugian dan disertai identitas pihak yang melakukan pengaduan,” Ujar Miko. Audit yang dilakukukan Inspektorat terhadap pelaksanaan APBDes, ada beberapa desa yang harus mengembalikan atau menyetor dana ke kas umum desa, Miko enggan menyebutkan nama desa yang mengembalikan atau menyetor dana ke kas umum desa.

Terhadap itu Inspektorat kata Miko, akan mengoptimalkan penanganan pengembalian potensi kerugian keuangan desa melalui Tuntutan Perbendaharaan/Tututan Ganti Rugi (TP/TGR). Sementara itu, dalam rangka mengoptimalisasi fungsi penanganan kasus kerugian keuangan daerah, termasuk keuangan desa, Bupati Kepulauan Mentawai telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan aparat penegak hukum  dengan kejaksaan dan kepolisian untuk menangani pengaduan masyarakat. 

Sementara itu, Pemda Mentawai juga melakukan peningkatan kapasitas aparatur desa mengelola keuangan. “Upaya kita terutama di pemberdayaan itu kan maksimal, kita akui di pemberdayaan kita lemah, sudah pernah melakukan  pelatihan pemberdayaan tapi tidak sekedar pelatihan pembinaan tetapi langsung pengawasan langsung implementasi dilatih dan dibina di tingkat masyarakat,” kata Wabup Mentawai, Kortanius.

Untuk itu pihaknya akan melakukan penyerentakan pemilihan kepala Desa termasuk BPD, supaya saat melakukan pelatihan dan pembinaan juga serentak, sehingga pembiayaannya sekaligus, tidak mesti menunggu Kepala Desa lain yang masih dilantik, maka dari itu untuk menyerentakkan pemilihan kepala saat ini pihak pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup) sehingga 2022 pemilihan Kepala Desa Sudah serentak.

Sementara untuk menertibkan pelaporan agar tepat waktu, tahun ini Pemda Mentawai akan memberlakukan sistem keuangan desa secara online, baik itu pelaporannya, pertanggungjawabannya, dan sebagainya. “Tapi memang ini harus dibarengi dengan pengawasan pihak kecamatan termasuk kabupaten,” jelas Kortanius.

Sementara di tingkat kecamatan, koordinasi dengan desa dan pemkab serta pengawasan penggunaan dana desa akan diefektifkan termasuk peningkatan kapasitas staf kantor camat. 

Untuk itu, Camat Siberut barat Jop Sirurui sudah melangkah lebih maju dengan mengganti aparatur desa lalu mengadakan seleksi. 

"Seluruh aparatur pemerintah desa kita ganti dengan melakukan seleksi. Kita tempatkan di pemerintah desa yang tamatan sarjana. Seleksi ini dilakukan tim kecamatan yang sudah dibentuk. Camat tinggal melihat dan menetapkan saja," katanya.

Selain itu, Jop juga mengganti sekretaris desa yang ada di tiga desa di wilayahnya dengan orang yang sarjana dan memiliki potensi dan pikiran yang baik untuk kemajuan desanya masing-masing. 

"Sekretaris desa yang dari ASN kita tarik ke kantor camat dengan berbagai pertimbangan. Untuk mengangkat sekretaris desa diluar ASN kita mengikuti aturan Permendagri yang ada," katanya.

Selain itu, Jop juga akan memperketat verifikasi penggunaan anggaran tingkat kecamatan sehingga anggaran desa tidak habis hanya karena biaya makan, penginapan serta transportasi dan akomodasi pemerintah desa selama di Tuapeijat. 

"Pada aparatur pemerintah yang baru kita tekankan untuk melakukan kordinasi dan verifikasi di tingkat kecamatan sebelum ke Tuapeijat karena ini termasul soal SDM, administrasi dan jalur," katanya.





BACA JUGA