Masyarakat Mentawai Wajib Punya BPJS Kesehatan

Masyarakat Mentawai Wajib Punya BPJS Kesehatan Perwakilan warga dan pemerintah desa yang menjadi dampingan YCM Mentawai beraudiensi dengan Bupati dan Wakil Bupati Mentawai tentang pembangunan dan layanan dasar (Foto : Bambang/MentawaiKita.com)

TUAPEIJAT-Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Kortanius Sabeleake mewajibkan masyarakat untuk mengurus dan memperoleh kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) agar mendapat jaminan layanan kesehatan pada saat dibutuhkan.

"Masyarakat wajib punya itu, pemerintah sudah anggarkan hingga Rp9 miliar tahun ini agar masyarakat mendapat jaminan kesehatan," kata Kortanius saat audiensi pembangunan dan layanan dasar dengan dua daerah dampingan Program Peduli Kemitraan Partnership YCM Mentawai di kantor bupati Mentawai, Senin (11/3/2019).

Dua daerah dampingan Program Peduli tersebut diantaranya Kampung Gorottai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara dan Silakoinan (Bekkeiluk, Salappak, Magosi) Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan.

"BPJS Kesehatan selama ini yang didata itu hanya kepala keluarga, semestinya semua anggota keluarga," ujarnya.

Lanjut  Kortanius, untuk mengakses BPJS kesehatan atau JKN cukup dengan melampirkan KTP yang ada NIK (Nomor Induk Kependudukan dan KK (Kartu Keluarga). "Jangan lagi tunggu sakit baru mengurus kartu sehingga pelayanannya terlambat bahkan tidak terlayani", katanya.

Kepala Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan, Agustinus Sagari mengatakan hingga saat ini pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengakses layanan yang diberikan pemerintah seperti JKN, administrasi kependudukan serta layanan lainnya.

"Apalagi dengan adanya Program Peduli YCM Mentawai, daerah dampingan itu difasilitasi untuk mengurus administrasi kependudukan dan layanan lainnya. Termasuk di luar daerah dampingan,"  katanya.

Larun Sapeai, pendamping Program Peduli YCM Mentawai di wilayah Silakoinan mengatakan, dari data yang dikumpulkan dari masyarakat baik yang daerah dampingan maupun diluar dampingan di Desa Muntei terdapat 160 kartu yang akan diperbaharui datanya karena kesalahan nama, tanggal lahir dan data lainnya.

"Datanya sudah kita serahkan pada BPJS dan sedang dalam perbaikan," ucapnya.

Selain data untuk BPJS Kesehatan, untuk administrasi kependudukan ikut difasilitasi pengurusannya di tingkat kabupaten seperti pembuatan dan perbaikan KK, akta nikah, akta lahir.

Di Gorottai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara terdapat 18 data administrasi kependudukan yang difasilitasi Program Peduli, diantaranya pengurusan akta lahir, akta nikah dan perbaikan KK.

"Untuk BPJS kesehatan kita fasilitasi satu orang diluar daerah dampingan karena keluarga pasien terkendala biaya mengurus ke kabupaten, sementara anaknya yang menderita tumor butuh pertolongan cepat," kata Oreste Mandui, pendamping Program Peduli wilayah Gorottai.

Reza Fernanda, Project Manager Program Peduli Kemitraan Partnership YCM Mentawai mengatakan salah satu target dari program yaitu memfasilitasi masyarakat untuk mengakses administrasi kependudukan, seperti akta nikah, akta lahir, KK, BPJS Kesehatan/ JKN.

"Kendala selama ini di masyarakat adalah akses dan biaya yang besar serta kurangnya pemahaman masyarakat dalam melengkapi data serta manfaat dari administrasi kependudukan," katanya. 

BACA JUGA