Konflik Tanah Bikin Pemda Mentawai Selektif Bangun Infrastruktur

Konflik Tanah Bikin Pemda Mentawai Selektif Bangun Infrastruktur Pemerintah Desa Muntei dan Malancan bersama warga dan didampingi YCMM berdialog dengan Bupati serta Wakil Bupati Mentawai, Senin (11/3/2019). (Foto: Bambang/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Munculnya kasus penyegelan lahan di atas bangunan pemerintah membuat pihak pemerintah selektif memprogramkan pembangunan fasilitas di suatu daerah agar tidak sia-sia dan menguras energi dan anggaran dalam menyelesaikannya.

Misalnya kasus penyegelan lahan pembangunan SMPN 4 Siberut Utara yang ada di Dusun Malancan Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Kepulauan Mentawai. Saat dilaksanakan pembangunan tahun lalu, masyarakat yang mengklaim lahan lokasi sekolah itu bermasalah dan terjadi sengketa.

"Jadinya kita trauma atas kejadian ini. Kita tidak ingin membangun itu kalau lokasi atau lahannya belum betul-betul duduk," kata Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet, Senin, 11 Maret 2019 saat audiensi pembangunan dan layanan dasar daerah dampingan YCM Mentawai Program Peduli Kemitraan Partnership dengan Pemda Mentawai.

Apalagi menurut Yudas, terkait persoalan lahan pembangunan SMPN 4 Siberut Utara tersebut, ada oknum masyarakat yang mengklaim pemilik lahan memberikan komentar yang menyinggung hati kepala daerah.

"Bangun sajalah sekolah di kampung bapak bupati dan wakil bupati. Jangan di tanah kami," kata Yudas menirukan bahasa salah seorang warga.

Padahal pembangunan yang dilakukan pemerintah bukan untuk sementara namun jangka panjang dan dirasakan masyarakat. "Kita membangun itu sekali dan dianggarkan sekali. Sehingga kalau itu bermasalah akan sangat berdampak terhadap program dan anggaran," katanya.

Sementara, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabeleake mengatakan untuk melaksanakan pembangunan tidak begitu sulit di tengah masyarakat namun yang sulit bagi pemerintah yaitu persoalan tanah. "Lahan yang sudah diserahkan atau dihibahkan pada pemerintah yang diserahkan secara hukum digugat kembali. Ini membuat kita kecewa," katanya.

Lebihlanjut dikatakan Kortanius, persoalan adanya masalah lahan di tengah masyarakat membuat Pemerintah Mentawai tidak dipercayai di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan kementerian dengan alasan anggaran tak terserap karena kegiatan tidak bisa dilaksanakan.

"Orang akan bilang bupati, wakil bupati bohong ketika anggaran tidak terpakai karena persoalan di lapangan. Atau orang akan menilai bahwa bupati dan wakil bupati membangun tanpa dasar yang jelas. Sementara dasar kita jelas dari awal terkait adanya lahan yang diserahkan dari masyarakat secara hukum," katanya.

Afdal Martin, Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara menjamin persoalan lahan di Malancan seperti lokasi pembangunan SMPN 4 Siberut Utara sudah selesai dan surat penyelesaian perkara akan disampaikan secara resmi kepada Pemda Mentawai. "Hasil gelar perkara sudah selesai yang mana pemilik tanah ulayat lokasi pembangunan SMPN 4 Siberut Utara adalah Sirisurat. Bukan Sirisurak," katanya.

Diakui Afdal Martin, persoalan saling klaim lahan di Malancan kerap terjadi yang membuat proses pembangunan di Desa Malancan mengalami kendala. Namun pemerintah desa bertekad menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ada aktor-aktor tertentu yang memainkan isu tersebut di tengah masyarakat terutama bagi suku yang tidak tahu ranji. Namun yang menjadi pegangan bagi pemerintah desa adalah saksi sempadan dan ranji dari orang-orang yang bisa di percaya," katanya.

 

BACA JUGA