Sulit Bangun Infrastruktur di Daerah Rawan Banjir, Pemda Minta Warga Pindah

Sulit Bangun Infrastruktur di Daerah Rawan Banjir Pemda Minta Warga Pindah Sungai Silakoinan sering meluap dan menyebabkan banjir Dusun Bekkeiluk, Salappak hingga Magosi Desa Muntei, Siberut, Mentawai. (Foto: Ocha/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Beberapa daerah di wilayah Kabupaten Mentawai menjadi daerah rawan bencana, seperti banjir, longsor, abrasi dan bencana lainnya. Sehingga kondisi seperti ini membuat pemerintah sulit untuk melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat karena pertimbangan kondisi geografis.

"Pemerintah tidak ingin yang dibangun itu tak termanfaatkan bagi masyarakat karena banjir yang kerap terjadi saat musim hujan atau ancaman bencana lainnya," kata Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet saat audiensi rencana pembangunan dan layanan dasar bagi masyarakat dua daerah dampingan YCM Mentawai melalui Program Peduli Kemitraan Partnership, Senin (11/3/2019).

Dia mencontohkan, daerah Bekkeiluk Desa Muntei Kecamatan Siberut Selatan. Daerah tersebut merupakan daerah rawan banjir setiap terjadi musim hujan yang membuat aktifitas masyarakat jadi terganggu. "Artinya kalau kita mau bangun jalan, penerangan, sekolah dan lainnya seakan sia-sia karena ancaman bencana ini. Maka kita berharap masyarakat untuk segera melakukan relokasi agar aman dan pembangunan yang akan diarahkan ke sana tidak sia-sia," katanya.

Misalnya, di katakan Yudas untuk program penerangan seperti PLTS (Pembangkit Listril Tenaga Surya) di daerah rawan banjir akan sia-sia karena bisa mengakibatkan konsleting ketika alat atau sentral kena air. Sehingga ketika sudah dibangun pertama dan rusak akan sulit untuk mengarahkan pembangunan itu kembali pada daerah dan program yang sama. "Contohnya saja PLTS di Siberut Barat Daya yang terbakar hanya karena rembesan air. Apalagi karena faktor banjir. Jadi masyarakat harus relokasi," katanya.

Menanggapi itu, Kepala Dusun Bekkeiluk Nikodemus Sagulu, mengakui daerahnya rawan banjir saat musim hujan sehingga aktifitas warga terganggu bila musim hujan terjadi. "Sejak kami berada di lokasi pemukiman sekarang kondisinya selalu banjir saat hujan sehingga sulit menata lingkungan", katanya.

Padahal sebenarnya, sebelum berumah di pemukiman sekarang, warga Bekkeiluk tinggal di arah bagian dalam hutan yang berjarak sekitar 3-4 Km dari tepi sungai. Namun karena masuknya PKMT tahun 2014 masyarakat pindah ke lokasi dekat sungai dengan alasan agar akses masyarakat lebih mudah. "Saat di pemukiman lama kami aman dari banjir. Namun yang sekarang daerahnya rawan banjir", katanya.

Terkait dengan hasil audiensi tersebut pemerintah desa, dusun dan masyarakat akan melakukan musyawarah bersama untuk mencari lokasi yang lebih aman dari ancaman banjir. "Kita akan musyawarahkan kembali dengan masyarakat,” katanya.

Kepala Desa Muntei, Agustinus Sagari mengatakan Desa Muntei merupakan desa rawan banjir terutama dusun yang dekat dengan aliran sungai seperti Magosi Salappak, Bekkeiluk hingga dusun yang ada di pusat desa. "Ada dusun yang harus direlokasi dan ada dusun yang lokasinya hanya perlu jalur sungainya dinormalisasi," katanya.

Masyarakat yang terdampak bila terjadi banjir diantaranya Dusun Magosi 23 KK atau 95 jiwa, Salappak 91 KK atau 418 jiwa dan Bekkeiluk 28 KK atau 102 jiwa.

Larun Sapeai, pendamping lapangan Program Peduli YCM Mentawai wilayah Silakoinan mengatakan perlu adanya kelompok dari tiga dusun di jalur Sungai Silakoinan yang membersihkan aliran sungai dari kayu, pohon kelapa dan pohon pisang yang tumbang didalam sungai karena hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya banjir saat musim hujan. "Perlu ada gotong-royong melalui kelompok ini pada waktu tertentu ketika aliran sungai mulai banyak kayu atau pohon yang bertumbangan", katanya.

Hal tersebut, dikatakan Larun tergantung dari kerjasama masyarakat, kepala dusun, pemerintah desa dan membangun sistem kerja. "Pemerintaj desa mungkin dapat memfasilutasi dari segi mesin pemotong kayu yang kecil yang lebih mudah dipakai pada jalur sungai", katanya. 

BACA JUGA