Hukum Adat tentang Tanah Orang Mentawai

Hukum Adat tentang Tanah Orang Mentawai Ladang baru milik warga Peipei, Siberut Barat Daya

Sejak dahulu orang Mentawai mempunyai daerah sendiri yang dikuasai berdasarkan klaim uma (suku) secara turun temurun berdasarkan pertalian darah (genealogis) yang mengikuti garis keturunan ayah.

Menurut hukum adat yang berlaku di Mentawai, uma pemilik tanah disebut Sibakkat Laggai atau Sibakkat Polak (pemilik tanah). Pemilik tanah ini merupakan suku pertama yang menjadi penemu atau pembuka tanah dan mendirikan pemukiman bersama beserta keturunannya di suatu wilayah tanah yang belum dikuasai oleh uma lain atau orang lain.

Terkadang, tanah yang dimiliki oleh uma-uma Mentawai dibiarkan kosong tanpa ditanami apapun. Meski begitu orang Mentawai tetap membuat tanda sebagai tapal batas dengan menanam boblo (Cordyline sp) dan surak (puring/Codiaeum variegatum). Tanda ini sebagai batas (pasongan) dengan tanah milik suku lain.

 

Uma yang memiliki tanah tersebut bebas menanam di tanah milik sukunya. Seseorang atau satu keluarga (lalep) dari anggota uma yang sama berhak mengklaim tanah garapannya masing-masing. Lalep memiliki arti khusus sebagai rumah namun dalam pengertian luas mencakup sebuah rumah tangga di Mentawai yang merupakan bagian dari anggota uma. Sebagai bentuk turunan hukum kepemilikan tanah di Mentawai, tanah yang telah digarap atau diusahakan oleh salah satu keluarga (lalep) tidak bisa diambil oleh keluarga lain meski mereka masih satu suku.

 

Tanah yang diklaim itu akan menjadi milik keluarga itu secara turun temurun oleh anak-anaknya (muntogat) berdasarkan garis keturunan ayah. Namun aturan masalah pewarisan tanah (rubeijat polak) ini kemudian pada beberapa suku di Mentawai mengalami pergeseran. Jika dulu sistem pewarisan harta keluarga termasuk tanah keluarga harus di tangan anak laki-laki tapi sekarang (sekitar 2000-an) dapat diwariskan kepada anak perempuan jika keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki di pulau Siberut. Namun pewarisan kepada anak perempuan hanya dapat dilakukan sebatas pada tanah yang menjadi tanah garapan ayahnya. Tanah kosong yang menjadi wilayah kekuasaan suku anak perempuan itu tidak bisa diambilnya tanpa proses penyerahan dari keluarga besar ayahnya.

 

Tanah yang telah menjadi rubeijat muntogat (bagian dari keturunan) akan tetap menjadi miliknya meski mereka pindah ke kampung lain. Namun tanaman yang di atasnya seperti durian, rambutan dan langsat dapat diambil buahnya oleh anggota sukunya dan dibagi bersama dengan seluruh anggota uma.

 

Jika ternyata keluarga atau lalep itu tidak memiliki keturuanan maka hak untuk mengusahakannya akan jatuh kepada keluarga lain yang terdekat yakni adik atau kakak laki-laki sipenggarap.

 

Pendatang (Sitoi/Sioiakek) yang ingin mengusahakan atau mengolah tanah milik uma hanya memiliki hak pakai, baik atas tanah usahanya maupun hak atas tanah tempat rumahnya berdiri.

Agar pendatang memiliki hak mutlak (milik) atas tanah di tempat itu, mereka harus memenuhi persyaratan dengan memberikan sejumlah barang (periuk, belanga, kain maupun babi) kepada Sibakkat Laggai atau Sibakkat Polak. Pemberian tersebut sebagai alat pembayaran semacam bukti jual beli antara pemilik tanah dengan pendatang.

Sementara pendatang sekadar ingin membuka sebuah usaha di atas tanah Sibakkat Laggai atau Sibakkat Polak harus memperoleh izin secara mutlak. Tetapi meski mendapat hak mengusahakan tanah tersebut, hak si pendatang tadi hanya sebatas hasil dari usaha tanah tersebut bukan menjadi pemilik tanah tersebut.

Hukum tanah tersebut juga berlaku pada lahan-lahan kosong yang ada di hutan yang belum ditanami yang menjadi Sibakkat Laggai atau Sibakkat Polak.

Jika Si Toi yang mengusahakan tanah sebelumnya meninggal atau pindah ke tempat lain beserta keturunannya maka tanah tersebut kembali kepada Sibakkat Laggai atau Sibakkat Polak tanpa syarat apapun.

Mengenai batas tanah (pasongan) ini kadang menimbulkan masalah antar suku yang saling berbatasan. Untuk memperjelas tersebut biasanya orang Mentawai yang menjadi pemilik tanah akan menanam beberapa tanaman sebagai penanda pasongan.

Jika kemudian hari terjadi perselisihan hak kepemilikan tanah maka penyelesaian yang mereka lakukan bisa dengan cara membagi dua tanah tersebut, cara ini biasanya dikenal dengan cara kompromi (Sihombing:1979:57).

Namun ada kalahnya, suku yang tidak dapat membuktikan dasar klaim terhadap tanah tersebut akan dihukum dengan cara melepaskan tanah tersebut dan mengusir mereka di atas tanah tersebut. Tanaman yang mereka tanam sebelumnya akan menjadi milik Sibakkat Laggai atau Sibakkat Polak yang bisa memberi bukti klaimnya.

Biasanya penyelesaian sengketa tanah ini dilakukan dalam rapat adat atau parurukat yang dimediasi oleh tetua adat dari suku lain. Kemudian masing-masing pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dasar kepemilikannya.

Pembuktian yang biasa mereka lakukan dengan cara mengurai silsilah keturunan mereka dan kapan dan darimana tanah itu diperoleh dalam bentuk peradilan adat. Penjelasan itu kemudian akan dinilai oleh para tetua adat yang lainnya dan selanjutnya memutuskan persoalan tersebut.

Dalam catatan Kruyt dalam buku  Suatu Kunjungan ke Kepulauan Mentawai (1979:50), adakalanya perselisihan soal batas tanah ini meruncing menjadi aksi pembunuhan antar suku. Selain perselisihan tapal batas antar uma, perselisihan ini juga dapat terjadi antara sitoi dengan Sibakkat laggai.,

Pelepasan tanah milik suku dalam adat Orang Mentawai juga dapat terjadi sebagai alat pelunasan sanksi adat (tulou) dan mas kawin.

BACA JUGA