Sejak dahulu orang Mentawai mempunyai daerah sendiri yang dikuasai
berdasarkan klaim uma (suku) secara
turun temurun berdasarkan pertalian darah (genealogis) yang mengikuti garis
keturunan ayah.
Menurut hukum adat yang berlaku di Mentawai, uma pemilik tanah disebut Sibakkat Laggai atau Sibakkat Polak (pemilik tanah). Pemilik
tanah ini merupakan suku pertama yang menjadi penemu atau pembuka tanah dan
mendirikan pemukiman bersama beserta keturunannya di suatu wilayah tanah yang
belum dikuasai oleh uma lain atau
orang lain.
Terkadang, tanah yang dimiliki oleh uma-uma
Mentawai dibiarkan kosong tanpa ditanami apapun. Meski begitu orang Mentawai tetap
membuat tanda sebagai tapal batas dengan menanam boblo (Cordyline sp) dan surak
(puring/Codiaeum
variegatum). Tanda ini sebagai batas (pasongan)
dengan tanah milik suku lain.
Uma yang memiliki
tanah tersebut bebas menanam di tanah milik sukunya. Seseorang atau satu keluarga
(lalep) dari anggota uma yang sama berhak
mengklaim tanah garapannya masing-masing. Lalep
memiliki arti khusus sebagai rumah namun dalam pengertian luas mencakup sebuah
rumah tangga di Mentawai yang merupakan bagian dari anggota uma. Sebagai bentuk
turunan hukum kepemilikan tanah di Mentawai, tanah yang telah digarap atau
diusahakan oleh salah satu keluarga (lalep)
tidak bisa diambil oleh keluarga lain meski mereka masih satu suku.
Tanah yang diklaim itu akan menjadi milik keluarga itu secara turun
temurun oleh anak-anaknya (muntogat)
berdasarkan garis keturunan ayah. Namun aturan masalah pewarisan tanah (rubeijat polak) ini kemudian pada
beberapa suku di Mentawai mengalami pergeseran. Jika dulu sistem pewarisan harta
keluarga termasuk tanah keluarga harus di tangan anak laki-laki tapi sekarang
(sekitar 2000-an) dapat diwariskan kepada anak perempuan jika keluarga tersebut
tidak memiliki anak laki-laki di pulau Siberut. Namun pewarisan kepada anak
perempuan hanya dapat dilakukan sebatas pada tanah yang menjadi tanah garapan
ayahnya. Tanah kosong yang menjadi wilayah kekuasaan suku anak perempuan itu
tidak bisa diambilnya tanpa proses penyerahan dari keluarga besar ayahnya.
Tanah yang telah menjadi rubeijat
muntogat (bagian dari keturunan) akan tetap menjadi miliknya meski mereka
pindah ke kampung lain. Namun tanaman yang di atasnya seperti durian, rambutan
dan langsat dapat diambil buahnya oleh anggota sukunya dan dibagi bersama
dengan seluruh anggota uma.
Jika ternyata keluarga atau lalep
itu tidak memiliki keturuanan maka hak untuk mengusahakannya akan jatuh kepada
keluarga lain yang terdekat yakni adik atau kakak laki-laki sipenggarap.
Pendatang (Sitoi/Sioiakek)
yang ingin mengusahakan atau mengolah tanah milik uma hanya memiliki hak pakai, baik atas tanah usahanya maupun hak
atas tanah tempat rumahnya berdiri.
Agar pendatang memiliki hak mutlak (milik) atas tanah di tempat itu,
mereka harus memenuhi persyaratan dengan memberikan sejumlah barang (periuk,
belanga, kain maupun babi) kepada Sibakkat
Laggai atau Sibakkat Polak. Pemberian
tersebut sebagai alat pembayaran semacam bukti jual beli antara pemilik tanah
dengan pendatang.
Sementara pendatang sekadar ingin membuka sebuah usaha di atas tanah Sibakkat Laggai atau Sibakkat Polak harus memperoleh izin
secara mutlak. Tetapi meski mendapat hak mengusahakan tanah tersebut, hak si
pendatang tadi hanya sebatas hasil dari usaha tanah tersebut bukan menjadi
pemilik tanah tersebut.
Hukum tanah tersebut juga berlaku pada lahan-lahan kosong yang ada di
hutan yang belum ditanami yang menjadi Sibakkat
Laggai atau Sibakkat Polak.
Jika Si Toi yang mengusahakan tanah sebelumnya meninggal atau pindah ke
tempat lain beserta keturunannya maka tanah tersebut kembali kepada Sibakkat Laggai atau Sibakkat Polak tanpa syarat apapun.
Mengenai batas tanah (pasongan)
ini kadang menimbulkan masalah antar suku yang saling berbatasan. Untuk
memperjelas tersebut biasanya orang Mentawai yang menjadi pemilik tanah akan
menanam beberapa tanaman sebagai penanda pasongan.
Jika kemudian hari terjadi perselisihan hak kepemilikan tanah maka
penyelesaian yang mereka lakukan bisa dengan cara membagi dua tanah tersebut,
cara ini biasanya dikenal dengan cara kompromi (Sihombing:1979:57).
Namun ada kalahnya, suku yang tidak dapat membuktikan dasar klaim
terhadap tanah tersebut akan dihukum dengan cara melepaskan tanah tersebut dan
mengusir mereka di atas tanah tersebut. Tanaman yang mereka tanam sebelumnya
akan menjadi milik Sibakkat Laggai atau
Sibakkat Polak yang bisa memberi
bukti klaimnya.
Biasanya penyelesaian sengketa tanah ini dilakukan dalam rapat adat atau
parurukat yang dimediasi oleh tetua adat dari suku lain. Kemudian masing-masing
pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dasar kepemilikannya.
Pembuktian yang biasa mereka lakukan dengan cara mengurai silsilah
keturunan mereka dan kapan dan darimana tanah itu diperoleh dalam bentuk
peradilan adat. Penjelasan itu kemudian akan dinilai oleh para tetua adat yang
lainnya dan selanjutnya memutuskan persoalan tersebut.
Dalam catatan Kruyt dalam buku Suatu Kunjungan ke Kepulauan Mentawai (1979:50),
adakalanya perselisihan soal batas tanah ini meruncing menjadi aksi pembunuhan
antar suku. Selain perselisihan tapal batas antar uma, perselisihan ini juga dapat terjadi antara sitoi dengan Sibakkat laggai.,
Pelepasan tanah milik suku dalam adat Orang Mentawai juga dapat terjadi
sebagai alat pelunasan sanksi adat (tulou)
dan mas kawin.
