Tanah Bersengketa, Pembangunan Rumah Ibadah Dihentikan

Tanah Bersengketa Pembangunan Rumah Ibadah Dihentikan Perwakilan Suku Sanene berdiskusi di depan bangunan rumah ibadah yang tanahnya disengketakan. (Foto: Rinto/Mentawaikita.com)

SIRISURAK- Suku Sanenek di Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan MentawaI menghentikan sementara pekerjaan pembangunan masjid di Sirisurak pada 15 Februari lalu karena tanah lokasi bangunan masih bersengketa antara Suku Sanene dengan Suku Sabulukkungan.

Suku Sanene memasang plang bertuliskan “Tanah masih bersengketa, dilarang mendirikan bangunan” di lokasi pembangunan rumah ibadah itu.

Melki Sanene, Sikebbukat Suku Sanene mengatakan, awal mula sengketa bermula pada 22 Agustus 2017, saat itu Suku Sabulukkungan yang mengklaim kepemilikan tanah di Sirisurak menjualnya untuk lokasi pembagunan masjid seluas 17x20 meter persegi ke pengurus masjid atas nama Irwan Rahman seharga Rp20.400.000, disertai surat jual beli tanah.

Mendapat Informasi tanah dijual, Suku Sanenek yang juga mengklaim tanah tersebut memasalng plang larangan pendirian bangunan tanpa izin mereka. Pada 2018, musyawarah penyelesaian sengketa tanah yang digelar antara Suku Sanenek dan Sabulukkungan di Desa Saibi Samukop yang juga dihadiri Pemerintah Desa Muara Siberut Kecamatan Siberut Selatan, memutuskan tanah dibagi dua namun surat kesputusan itu tak ditandatangai kedua belah pihak. Keduanya tak menerima jika tanah dibagi dua.

Karena merasa titik temu belum ada, Suku Sanene masih belum mengizinkan adanya pendirian bangunan di tanah bersengketa sehingga tiba-tiba pondasi bangunan didirikan. "Kami hentikan pekerjaan bangunan masjid ini karena tanahnya masih sengketa dan belum selesai persoalannya, kami bukan melarang pembangunan masjid ini tapi ini murni hanya soal tanahnya saja, kalau tidak bersengketa silakan saja dibangun (masjid) dan tak ada masalah,"ujar Melki Sanenek di lokasi tanah bersengketa, 15 Februari.

Suku Sanene, jelas Melki, tak mempersoalkan pembangunan masjid. "Tanah kami di sini masih ada yang kosong, silakan dirikan bangunannya dan sampaikan ke kami, bila perlu status tanah kami hibahkan karena ini untuk kepentingan umum, tapi ini plang yang kami pasang pertama dulu saja dibongkar," katanya.

Semestinya, menurut Melki, pihak pengurus pembangunan masjid menyampaikan rencana pendirian bangunan ke sukunya sehingga mereka bisa memberi arahan pembangunan ke lokasi lain.

Sementara, perwakilan pengurus pembangunan masjid, Mijariwan Sageileppak mengakui lokasi tanah masjid masih bersengketa, mereka berani memulai pembangunan karena plang larangan membangun sudah dibuka perwakilan Suku Sabulukkungan. "Ketika plang larangan suku Sanenek dibuka, kami disuruh untuk mengerjakan pembangunan masjidnya, iya kami lakukan dan sudah jalan selama seminggu dan kami kira sudah tak ada persoalan lagi," ujar Mijariwan.

Ia mengaku, pihaknya hanyalah korban atas sengketa tanah lokasi masjid tersebut. Namun dia menerima larangan yang disampaikan Suku Sanene. “Kalau ini sudah langkah Suku Sanenek, kami tetap menerimanya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi,"ujarnya.

Luas masjid yang akan dibangun 10x12 meter persegi, kini pekerjaan tinggal pemasangan lobrik dan pengecoran tapak kerangka besi.

Sementara Nius, perwakilan Suku Sabulukkungan yang membuka plang larangan di lokasi tanah sengketa tak bisa dihubungi untuk konfirmasi karena tinggal di Subelen.

BACA JUGA