205 Honorer K2 Mentawai Diprioritaskan untuk Rekrutmen PPPK

205 Honorer K2 Mentawai Diprioritaskan untuk Rekrutmen PPPK Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Mentawai, Simbetsim Saleleubaja. (Foto: Suntoro/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT—Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan memprioritaskan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK/P3K) dari sisa tenaga honor K2 sebanyak 205 orang, tahun ini.

Rekrutmen PPPK merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan tujuan untuk mensejahterakan tenaga honorer yang tidak lulus atau tidak bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka dari itu muncul aturan baru pengangkatan honorer menjadi PPPK, dengan gaji hampir setara dengan PNS, namun tidak dapat menerima tunjangan hari tua.

Prioritas yang akan direkrut untuk eks tenaga honorer K2 (THK2) pada posisi guru/dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian yang memenuhi syarat.

Kepala Bidang Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Mentawai, Simbetsim Saleleubaja mengatakan, penerimaan PPPK yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat akan berlangsung dua tahap, namun tahap pertama akan diutamakan Tenaga Guru sisah K2, sementara tenaga Kesehatan utnuk K2 sudah tidak ada.

“Kalau tahap pertama yang itu khusus, terutama tenaga guru, kesehatan dan penyuluh. Untuk sisa K2 kita ada sekitar 205 orang, 117 merupakan tenaga guru,s edangkan 88 lagi merupakan tenaga teknis yang ada di beberapa instansi,” kata Simbetsim saat ditemui, Kamis (31/1/2019) di ruang kerjanya.

Sementara sisa K2 ini yang pernah jadi honorer pada tahun 2004 sampai sekarang, namun bagi yang memenuhi persyaratan dan sudah ada berkasnya di BKPSDM yang pernah ikut ujian pada tahun 2013 lalu, sedangkan untuk tenaga penyuluh yang sudah sarjana atau pendidikannya srata satu (S1), sedangkan tenaga kesehatan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari BKN pusat, jelas Simbetsim.

Namun, Simbetsim belum bisa memastikan jadwal seleksi PPPK. “Kalau rapat koordinasi itu sudah dilakukan, namun saat ini kita tinggal menunggu juknis pelaksanaan tes PPPK, kalau juknisnya sudah diserahkan ke kita, baru kita ketahui waktu pelaksanaannya kapan, persyaratannya apa, sistem ujiannya bagaimana. Saat ini kita belum bisa memberikan kepastian, kita takut salah informasi, percuma kita katakan hari ini, setelah keluar Juknisnya ternyata beda, kan itu yang kita takutkan,” ujarnya.

BACA JUGA