KKP Mentawai: Perlu Disediakan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Kerapu

KKP Mentawai Perlu Disediakan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Kerapu Keramba jaring apung milik kelompok nelayan di Sikakap. (Foto: Supri/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT-Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Kepulauan Mentawai berharap Pemerintah Pusat mempertimbangkan dan mendukung penyediaan kapal angkut untuk menjemput ikan hidup hasil budi daya nelayan keramba di Mentawai yang jauh dari pelabuhan utama.

Sebab sejak adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 32 tahun 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup yang membatasi kapal ikan asing memuat ikan hidup hanya di satu pelabuhan muat singgah di Indonesia. Aturan ini menyebabkan tak ada lagi kapal asing berbendera Hongkong yang datang membeli ikan kerapu nelayan keramba di Sikakap, Mentawai.

“Ini kebijakan pemerintah juga, dilema juga kita sekarang, produk kita ada tapi kita tidak bisa menjual ke luar, sekarang nelayan jaring apung yang ada di Sikakap hanya jual ikan mati saja kepada pembeli lokal dan harganya lebih rendah, tidak menggembirakan, membuat para nelayan putus asa, nasib kita juga sama dengan nelayan lain yang ada di Sumatera Barat dan kita sudah mengkoordinasikan hal ini dengan (pemerintah) provinsi,” kata Edi Sukarni, Plt Kepala DKP Kabupaten Kepulauan Mentawai, beberapa waktu lalu.

Saat ini, dari 18 kelompok nelayan keramba jaring apung yang terdiri dari 180 anggota di Sikakap yang bembesarkan bibit ikan kerapu, hanya tinggal 11 kelompok saja yang aktif mengolah keramba bantuan Kementerian KP pada 2016 lalu. Turunnya jumlah nelayan keramba karena tidak adanya kapal pengangkut ikan hidup yang datang lagi ke Sikakap sejak 2016.  Satu-satunya jalan nelayan dapat menjual ikan kerapu hidup ke Teluk Guo di Pesisir Selatan namun harganya jauh lebih rendah, lokasinya jauh.

Sementara menurut Edi, untuk dapat mendatangkan kapal pengangkut ikan itu, nelayan harus mampu memenuhi kuota 2 ton ikan. Tentu saja nelayan keramba Sikakap belum mampu memenuhi kuota itu. “Beda dengan dulu tidak mesti menunggu 2 ton misalnya, ada sekitar 500 kilogram, atau di bawah itu bisa langsung diangkut dengan kapal asing (Hongkong) yang biasa membeli ikan ke Mentawai, kita memprediksi kebijakan ini juga terkait dengan antisipasi pajak,” kata Edi.

Di beberapa wilayah di Indonesia seperti Natuna, Belawan dan Lampung, distribusi berjalan lancar karena sudah ada kapal pengangkut yang membawa hasil budidaya mereka. Hal serupa bisa juga di daerah lain, tinggal menanti pihak yang bersedia mengadakan kapal, jelas Edi.

Kebijakan ini juga muncul untuk perlindungan sektor perikanan tangkap, dilakukan demi membenahi masalah illegal fishing yang menghantui kedaulatan Indonesia. Namun Edi tak memungkiri, kebijakan itu berimbas banyak kepada nelayan keramba. Banyak dari mereka harus jadi buruh dan petani. Sesekali masih mencari ikan untuk dijual ke warga.

Merosotnya pendapatan nelayan karena pemilik keramba tak lagi sanggup membeli kerapu tangkapan nelayan. Dulu pemilik keramba membeli kerapu nelayan dengan harga mulai Rp90.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Kondisi ini kata Edi Sukarni tak menguntungkan bagi nelayan, karena biaya makan kerapu di keramba sangat mahal, dalam satu bulan bisa habis 60 kilogram pakan. 

BACA JUGA