Minimnya Akses Kelola Hutan Picu Konflik SDA di Sumbar Sepanjang 2018

Minimnya Akses Kelola Hutan Picu Konflik SDA di Sumbar Sepanjang 2018 Direktur LBH Padang Wendra Rona Putra mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar menyampaikan catatan kritis pengelolaan SDA 2018

PADANG--Ketimpangan pengelolaan sumber daya alam yang memarjinalkan masyarakat adat dari hak pengelolaan sumber daya alam dan akses kepada hutan memunculkan konflik di Sumatera Barat sepanjang 2018. Konflik ini muncul karena pengabaian negara terhadap hak konstitusional masyarakat atas sumber daya alam. Padahal jaminan perlindungan hak-hak masyarakat sudah diatur UUD 45 Amandemen IV, Pasal 28A-28C. Selain itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan secara pasti bagaimana negara harus menjamin pemenuhan hak rakyat secara ekonomi dan sosial seperti air, tanah dan ruang angkasa secara adil dan berkelanjutan, hal itu dikatakan Wendra Rona Putra, Direktur LBH Padang yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS) membacakan Catatan Kritis Awal Tahun Pengelolaan Sumber Daya Alam Sumatera Barat di Padang, Senin malam (21/1/2019).

Dari kompilasi data yang dikumpulkan KMSS yang terdiri dari Walhi Sumatera Barat, LBH Padang, Nurani Perempuan, Perkumpulan Qbar, PBHI Sumbar dan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM),  sepanjang 2018, 20 kasus konflik sumber daya alam terkjadi pada pada 80.637 hektar lahan. Dari konflik sumber daya alam itu, yang terbesar terjadi di sektor hutan dan lahan dengan 8 kasus, yang memperebutkan 49.407 hektar lahan disusul sektor tambang dan energi terjadi 5 kasus yang melibatkan 29.840 hektar dan sektor pembangunan infrastruktur dengan 7 kasus di lahan seluas 1.190 hektar.

“Dua kasus yang dominan dan menjadi perhatian publik adalah adalah pembangunan geothermal (pembangkit listrik energi panas bumi) di Salingka Gunung Talang, Kabupaten Solok dan tambang emas di Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman. Sebab dua kasus itu menyebabkan kriminalisasi terhadap 12 masyarakat dan 59 orang mengalami intimidasi  bahkan 54 diantaranya mengalami luka fisik,” katanya.

Ketimpangan yang paling jelas terlihat pada alokasi ruang Kepulauan Mentawai, dari 601.100 hektar luas daratan Mentawai, 82 persen atau 491.935,29 hektar merupakan kawasan hutan negara dan hanya menyisakan 18 persen untuk APL (109.199 Ha). Dari 82 persen kawasan hutan itu, 183.378,87 ditetapkan menjadi Taman Nasional Siberut yang tidak bisa diakses oleh masyarakat. Sedangkan hutan produksinya sedang dan akan dikuasai oleh korporasi. Dari 246.011,41 hektar hutan produksi, 125.605 hektar menjadi konsesi IUPHHK-HA, dan 20.110 hektar dicadangkan untuk IUPHHK-HTI, sisanya tetap teralokasi untuk korporasi. Sementara di APL, selain digunakan untuk pemukiman dan perladangan masyarakat, infrastruktur dan fasilitas pemerintah, sebanyak 2.639 hektar juga akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Makin tingginya kejadian konflik sumber daya alam, selain ruang kelola masyarakat yang sempit juga disebabkan sulitnya masyarakat mengakses informasi tentang pengelolaan sumber daya alam dari pemerintah seperti informasi terkait izin tambang, izin perkebunan maupun di bidang kehutanan seperti IUPHHK-HA maupun IUPHHKHTI. Contohnya pada kasus konflik geothermal di Solok dan tambang emas di Simpang Tonang, Kabupaten Pasaman. Tidak adanya informasi yang transparan terkait proyek serta tertutupnya izin operasional perusahaan memicu konflik dengan masyarakat. Keterbukaan informasi baru didapat setelah masyarakat dan organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan sengketa informasi melalui Komisi Informasi Daerah Sumbar.

“Tercatat pada 2017-2018, ada tiga kasus sengketa informasi yang diajukan dan ketiga sengketa informasi tersebut, dimenangkan oleh masyarakat sipil, dengan putusan yang menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh masyarakat sipil adalah informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Wendra.

Janji pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial masih jauh dari target alokasi perhutanan sosial seluas 610.688 hektar. Dari 2011 hingga 2018, baru terealisasi 208.352 hektar atau 34 persen dari target.

“Selain itu implementasi hutan adat di Sumatera Barat juga sangat lemah  dan dapat menjadi alat ukur ketidakseriusan pemerintah memenuhi hak konstitusional masyarakat adat. Hingga Januari 2019, belum satupun hutan adat di provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan, padahal putusan MK No. 35 Tahun 2012 menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat, dan bukan lagi sebagai hutan negara,” katanya menambahkan.

Sementara Direktur Eksekutif Walhi Sumbar, Uslaini menyatakan, persoalan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum baik menambah kerusakan lingkungan di Sumbar. “Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha sektor sumber daya alam yang melanggar aturan dan pengawasan menyebabkan kasus-kasus kerusakan lingkungan masih terjadi seperti illegal logging, pembabatan hutan mangrove, pembangunan di kawasan hutan,” katanya.

Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan juga dikritik Direktur YCMM, Rifai yang juga hadir dalam kegiatan tersebut. “Kejahatan penebangan ilegal selalu melibatkan jaringan uang dan kekuasaan. Saya pikir tindakan-tindakan ilegal ini tidak hanya di lokasi yang tidak ada konsesi, tapi juga terjadi di wilayah yang ada konsesinya. Misalnya dua perusahaan di Mentawai yang juga melakukan dugaan tindakan pelanggaran. Kami sudah melaporkan (ke pemerintah/Kementerian LHK), data, foto dan titik koordinatnya sudah dilaporkan, tapi tidak ada tindakan yang konkrit dari pemerintah. Kita sudah melakukan berbagai upaya, saya kira kawan-kawan organisasi masyarakat sipil lain juga begitu, namun apakah ini bisa dinilai berhasil atau tidak, itu juga jadi pertanyaan. Selama ini kami telah berupaya mendampingi masyarakat menolak izin yang masuk ke Mentawai dan mendorong lahirnya Perda Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Mentawai. Namun sampai hari implementasi perda tersebut juga belum terlaksana,” katanya.

Karena itu Rifai meminta agar ke depan jangan lagi ada konflik terkait pengelolaan sumber daya alam. Ia juga meminta pemerintah menyelesaikan konflik yang ada dan menudna pemberian izin baru.

Dari semua konflik perebutan ruang kelola sumber daya alam itu, perempuan merupakan kelompok paling rentan menjadi korban. Data dari WCC Nurani Perempuan menyatakan, sepanjang 2018, ada 8 kasus kekerasan terhadap perempuan di sektor sumber daya alam.

“Apakah pemerintah di Sumbar memperhatikan keterwakilan perempuan dalam pembuatan kebijakan. Pengabaian terhadap perempuan itu jelas terjadi. Maka pelibatan perempuan dan pencerdasan perempuan mesti dilakukan. Pengabaian perempuan dalam kebijakan pembangunan yang ada saat ini terjadi. Kebijakan ini memicu terjadinya pemiskinan perempuan dalam pembangunan. Ke depan kebijakan pembangunan mesti memperhatikan keterlibatan perempuan dalam setiap rencana pembangunan,” kata Direktur WCC Nurani Perempuan, Yefri Hariani dalam acara itu.

Menanggapi implementasi hutan adat di Sumatera Barat, Kabid Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Sumbar, Yonefis yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, persoalan dan konflik yang menyangkut lingkungan sangat tinggi di sektor kehutanan karena di Sumbar luas kawasan hutan kita seluas 56 persen dari luas daratan.

“Untuk menjawab persoalan akses masyarakat terhadap kawasan hutan sudah diatur dalam PermenLHK No. 83 tahun 2016 yang mengatur tentang Perhutanan Sosial dengan lima skema. Di Sumbar hanya ada dua skema yang berkembang yaitu Hutan Desa/Nagari dan Hutan Kemasyarakatan. Nah untuk Hutan Adat memang belum ada yang terbit izinnya. Sedang proses saat ini di Kepulauan Mentawai dan Malalo. Yang akan segera terbit adalah Hutan Adat di Koto Besar Dharmasraya karena lokasi yang diajukan tidak dalam kawasan hutan tapi di APL. Nah selain itu ada program Tanah Objek Reforma Agraria yang mana kawasan tersebut sudah diakses oleh masyarakat, sudah bermukim masyarakat disana, akan dikeluarkan statusnya dari kawasan hutan. Untuk keterlibatan perempuan, di kehutanan kami punya yang namanya KWT dan juga soal keterwakilan gender dalam setiap kegiatan kehutanan. Bersama Perkumpulan Qbar kami telah melahirkan Pergub tentang Perhutanan Sosial,” katanya.




Terkait perbaikan tata kelola sumber daya alam di Sumatera Barat, Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat mengeluarkan 9 rekomendasi untuk Pemprov Sumbar yakni:

1. Menyelesaikan seluruh konflik sumber daya alam dengan meninjau ulang semua izin usaha yang berkonflik dengan masyarakat adat. Terutama berkaitan dengan tumpang tindih lokasi izin usaha dengan tanah adat, hutan adat, kawasan pemukiman, areal pertanian dan perkebunan masyarakat. Semua kawasan yang tumpang tindih, mestinya dikeluarkan dari lokasi izin usaha, konsekuensi pemerintah harus menciutkan luasan izin usaha yang telah diberikan kepada perusahaan;

2. Mengimplementasikan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal, terutama yang mengatur        tentang pengembalian hak ulayat kepada pemilik ulayat pada saat izin pemanfaatannya habis;

3. Membuka semua data perizinan sektor sumber daya alam (SDA) kepada publik;

4. Menagih tanggung jawab perusahaan. Terutama berkaitan dengan kepatuhan dan ketaatan terhadap semua kewajiban perusahaan sesuai izin yang mereka kantongi. Seperti, kewajiban reklamasi dan kegiatan pasca tambang untuk perusahaan-perusahaan tambang batubara;

5. Berani menempuh jalur hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha sektor SDA;

6. Melindungi masyarakat dengan menghentikan penggunaan kekuatan TNI-POLRI dalam menghadapi konflik perizinan dan mengutamakan mekanisme kearifan lokal dalam penanganan kasus;

7. Mengimplementasikan hutan adat, sehingga Pemprov Sumbar perlu mendorong pemerintah kabupaten menyusun peraturan daerah terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;

8. Dampak sosial dari konflik sumber daya alam khususnya yang mengakibatkan trauma terhadap perempuan dan keluarga harus segera dipulihkan;

9. Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam tidak dilakukan dengan paksaan dan kekerasan terhadap rakyat, khususnya pada perempuan.    


BACA JUGA