San Andi Iklas: Dulu Jalan Tanah dan Harus Buka Sepatu ke Kantor

San Andi Iklas Dulu Jalan Tanah dan Harus Buka Sepatu ke Kantor Ilustrasi jalan kaki (www.mentawaikita.com)

SIKAKAP - San Andi Iklas yang kini menjadi Kepala Desa Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, dahulunya merupakan Ketua DPRD Mentawai periode pertama setelah Mentawai otonom. Bagaimana dia mengenang Mentawai menjadi kabupaten dan kondisi saat itu?

Berdasarkan ingatan Andi, pergerakan menjadikan Mentawai kabupaten dimulai sejak 1996, waktu itu ada 100-an masyarakat Mentawai yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat datang ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, untuk menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya menginginkan Mentawai menjadi kabupaten sendiri. "Bulannya saya lupa," katanya kepada MentawaiKita.com, Rabu (3/10).

Pergerakan dilanjutkan tahun 1998, saat ratusan masyarakat yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat datang ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Menteri Dalam Negeri yang bergabung dalam organisasi Forum Komunikasi Masyarakat Mentawai (FKMM) menyampaikan beberapa keinginan diantaranya melepaskan Mentawai dari Kabupaten Padang Pariaman.

Setahun kemudian sejumlah organisasi masyarakat Mentawai yang bergabung diantaranya FKMM, Lembaga Masyarakat Adat Pagai Utara Selatan (LMAPUS) dan organisasi lainnya kembali mendatangi DPR RI dan Menteri Dalam Negeri mendesak agar secepatnya pengesahan Mentawai menjadi kabupaten sendiri.

Pada 4 Oktober 1999, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Nomor 49 Tahun 1999 tentang Penetapan dan Pengesahan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sementara penandatanganan pengesahan Kabupaten Kepulauan Mentawai diprasasti di atas batu warna hitam dan tinta emas oleh Menteri Dalam Negeri Faisal Tanjung (waktu itu) tanggal 12 Oktober 1999, dengan Pejabat Bupati Badril Bakar, tak lama setelah itu Pejabat Bupati Badril Bakar diganti oleh Antonius Samangilailai hingga November 2001, Edison Saleleubaja dilantik jadi Bupati Mentawai.

Pada tahun 2000 itu, juga dilantik 20 orang anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di dermaga Tuapeijat, Sipora Utara dengan kantor DPRD pertama di KM 0, sekarang kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pertama itu dipakai Dinas Perhubungan Mentawai. "Karena masih baru, APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai pertama disahkan itu lebih kurang Rp100 juta.

Andi mengenang, kondisi Tuapeijat waktu itu, rumah-rumah masih sepi, jalan masih tanah. Kalau mau ke kantor DPRD, dia harus membuka dan menenteng sepatu dan menggulung celana. "Karena itu, prioritas pertama kita peningkatan infrastruktur dan sumber daya," katanya.

Sementara Kantor Bupati Mentawai dulu berada di Kantor Dinas Kesehatan sekarang. Sedangkan kantor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan dinas lainnya menumpang di rumah warga yang ada bahkan ada juga di Padang.

Pembangunan yang dilakukan mulai dari perkantoran dan jalan di pusat ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapeijat. Sementara membangun sumber daya manusia, diawali dengan penerimaan pegawai negeri sipil dan memberikan beasiswa kepada beberapa mahasiswa.

Jika dilihat kondisi infrastruktur Mentawai setelah 19 tahun menurut Andi telah jauh berubah, apalagi APBD Mentawai jauh meningkat, sudah mencapai Rp1 triliun lebih. "Pembangunan sudah dilakukan di semua sektor, tapi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ada beberapa hal yang harus diadakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti Pengadilan Negeri rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, Lanal dan Samsat.

BACA JUGA