Pemprov Sumbar Akan Bentuk Badan Pengawas Guru SMA di Daerah

Pemprov Sumbar Akan Bentuk Badan Pengawas Guru SMA di Daerah SMAN 1 Siberut Utara Kabupaten Mentawai. Tahun depan pengelolaan pendidikan tingkat SLTA menjadi wewenang pemerintah provinsi. (Foto: Bambang)

PADANG- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat Syamsulrizal mengatakan, proses pengalihan pengelolaan pendidikan tingkat SLTA dari kabupaten dan kota ke provinsi sedang berlangsung. Ditargetkan Januari 2017 sudah selesai.

"November kita targetkan siap, kondusifnya mungkin Januari 2017," ujarnya.

Pemindahan wewenang tersebut menurut Syamsulrizal tidak akan mengubah pengelolaan secara drastis, hanya sebatas pemindahan birokrasi yang harus dilalui guru yang dulunya di bawah pemkab atau pemko menjadi di bawah pemprov.

"Karena itu kita akan membentuk badan pengawas bagi guru-guru di tingkat daerah. "Badan pengawasnya ada di tingkat kabupaten/kota tapi koordinasi ke pemprov," katanya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, manajemen pengelolaan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, berpindah ke pemerintah provinsi. Pemerintah kota dan kabupaten masih bertanggung jawab terhadap pengelolaan SD hingga SMP sederajat.

(Taufiq Siddik)

Tahun-depan-sma-smk-di-mentawai-dikelola-pemprov-sumbar


BACA JUGA