AMAN Mentawai: Tahun Ini Akan Jadi Momentum Kebangkitan Masyarakat Adat Mentawai

AMAN Mentawai Tahun Ini Akan Jadi Momentum Kebangkitan Masyarakat Adat Mentawai Deklarasi AMAN Mentawai sekaligus Musyawarah Daerah Pengurus Daerah AMAN Mentawai, Mei 2011 (Foto: Rachmadi)

MENTAWAI--Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara yang diperingati hari ini, 17 Maret menjadi momentum bangkitnya masyarakat adat Mentawai mendapatkan pengakuan negara melalui penetapan Perda Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat oleh DPRD Mentawai.

"Masyarakat adat kepulauan Mentawai telah mengalami berbagai permasalahan yang menyangkut eksistensinya sebagai unsur berdirinya negara. Hak-hak yang mereka miliki dirampas dan bahkan dipenjara karena mempertahankan hak-haknya sebagai pemilik wilayah adat serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya," jelas Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Mentawai Rapot Pardomuan Simanjuntak kepada Mentawaikita, Kamis 17 Maret 2016.

Hari ini tepat 17 tahun berdirinya AMAN, selama itu berbagai upaya telah ditempuh masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dari negara, atas keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal dan hak-hak tradisionalnya, ujar Rapot.

Di Mentawai, AMAN yang dibentuk 15 Mei 2011 telah menjalankan berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan eksistensi masyarakat adat Mentawai yang berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya dan mandiri secara ekonomi di 13 komunitas anggota yaitu Sioban, Matobe', Saureinu', Rokot, Goiso'Oinan, Tiop, Puro, Salappak, Rogdok, Magosi, Gotab, Saibi dan Pokai.

Menurut Rapot, Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan peluang bagi masyarakat adat untuk bangkit menunjukkan eksistensinya. "Hutan adat bukan lagi hutan negara," ini merupakan tantangan dan peluang yang harus dijawab oleh masyarakat adat dengan menunjukkan keberadaannya yang memiliki sejarah asal-usul, memiliki wilayah adat yang jelas, memiliki kelembagaan adat dan aturan adat.

"Kita telah melakukan penggalian sejarah asal-usul melalui studi etnografi dan telah menghasilkan 68 dokumen komunitas masyarakat adat yang memiliki sejarah asal-usul, memiliki wilayah adat, memiliki aturan adat dan fungsi kelembagaan adatnya. PD AMAN Kepulauan Mentawai juga telah melakukan pelayanan pemetaan wilayah adat secara partisipatif di 9 anggota komunitas, 3 diantaranya telah diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Dalam Negeri, sedangkan 6 peta lainnya sedang dalam proses verifikasi untuk kemudian disahkan oleh sikebbukat (kepala) suku, batas sepadan, dan pemerintah setempat," jelas Rapot.

Sementara di sisi kebijakan untuk pengakuan keberadaan masyarakat adat kepulauan Mentawai, AMAN Kepulauan Mentawai bersama dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) telah mendorong dan berpartisipasi dalam pembuatan draft Ranperda PPHMA Mentawai.

"AMAN mengapresiasi kinerja Bupati Kepulauan Mentawai yang telah menginisiasi lahirnya draft ranperda PPHMA Mentawai. Apresiasi yang tulus juga diberikan kepada DPRD Mentawai yang telah menetapkan Ranperda PPHMA Mentawai menjadi salah satu Program Legislasi Daerah tahun 2016. Proses yang akan berjalan adalah bahwa pada 21 Maret 2016, DPRD Mentawai telah mengagendakan rapat paripurna penyampaian nota penjelasan tentang Ranperda PPHMA Mentawai, ini yang kita tunggu," kata Rapot.

Pengakuan Keberadaan Masyarakat adat adalah amanat konstisusi UUD 1945 amandemen ke II, yang pada pasal 18B ayat 2 menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Demikian juga pada Pasal 28I ayat 3 menyebutkan "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban." Pengakuan masyarakat hukum adat juga telah dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.

"Jadi tidak ada lagi keragu-raguan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat ini karena secara konstitusi diakui," katanya.

Dasar hukum untuk penetapan pengakuan keberadaan masyarakat adat, kearifan lokal dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Untuk itu masyarakat adat Mentawai perlu melakukan upaya-upaya untuk menyongsong penetapan pengakuannya melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kepulauan Mentawai, jelas Rapot.

(Ocha Mariadi)

BACA JUGA