Puailiggoubat Edisi 393 (1 - 14 Oktober 2018)

Penetapan wilayah adat sebagai wujud pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat Mentawai masih melalui jalan berliku.

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sudah sah sejak November tahun lalu, namun peraturan bupati sebagai turunan dari perda tersebut tak kunjung keluar.

Keseriusan para pembuat kebijakan di Kepulauan Mentawai dipertanyakan karena beberapa kali pertemuan yang digagas untuk memberi masukan penyusunan perbub, gagal dilakukan. Terakhir, Diskusi Terfokus (Focus Group Discussion) yang digelar Yayasan Citra Mandiri Mentawai di Tuapeijat, 20 September lalu tak dihadiri instansi terkait seperti Bappeda. Diskusi yang bertajuk Percepatan Hutan Adat Mentawai, Antara Kesiapan Regulasi Daerah dan Proses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gagal menemukan kesepakatan.

FGD tersebut dihadiri YCM Mentawai, AMAN Mentawai, Dinas Lingkungan Hidup serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang diwakili Kasubag Hukum. Sementara Bappeda, Dinas Pendidikan, DPRD tidak hadir dalam FGD. Acara yang dibuka Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Nikolaus Sorot Ogok berakhir tanpa ada hasil keputusan.

BACA JUGA