Puailiggoubat Edisi 387 (1 - 14 Juli 2018)

Untuk menindaklanjuti usulan pengakuan dan penetapan wilayah hukum adat, Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai menggandeng sejumlah akademisi dari Universitas Andalas untuk melakukan verifikasi.

Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 124 Tahun 2018 tentang Tim Pendampingan Kajian Pemetaan Wilayah Hukum Adat Kabupaten Kepulauan Mentawai, April lalu. Tim yang terdiri dari bupati, wakil bupati, sekda, kepala Bappeda dan sejumlah kabid dan kasi di sejumlah OPD akan memberikan masukan dan arahan terhadap materi dan substansi penyusunan Kajian Wilayah Hukum Adat Mentawai, dan memberikan data terkait penyusunan kegiatan kajian pemetaan hukum wilayah adat.

BACA JUGA