Menunggak Dana Proyek Rp15,7 Miliar, Pemda Mentawai Didemo Kontraktor

Menunggak Dana Proyek Rp157 Miliar Pemda Mentawai Didemo Kontraktor Aksi unjuk rasa yang dilakukan kontraktor di Tuapeijat menuntut utang proyek kepada Pemda Mentawai. (foto:patris/mentawaikita,com)

TUAPEIJAT-Seratusan kontraktor atau pengusaha jasa kontruksi dan pekerja bangunan di Mentawai, Sumatera Barat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, pada Selasa (8/1/). Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai segera melakukan pembayaran utang proyek yang belum lunas sejak 2017-2018.

Kontraktor yang tergabung dalam organisasi Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Kontruksi Mentawai (Forkompi) meminta Pemda Mentawai segera membayar utang kepada kontraktor yang menunggak sejak 2017 lalu hingga 2018 sekira senilai Rp15,7 miliar.

Pada materi tuntutannya para kontraktor meminta Pemda Mentawai melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk segera memproses surat seluruh Surat Perintah Membayar (SPM) terhadap pekerjaan yang sudah serah terima pertama atau Provisional Hand Over (PHO) dan segera menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 15 Januari 2019.

Kedatangan para pengunjuk rasa ke Kantor BKD Mentawai, di Kilometer 4 Tuapeijat sekira pukul 09.00 WIB menggunakan mobil jenis pick up dan sepeda motor sambil membawa spanduk dan alat peraga berisi tuntutan yang dipimpin oleh Zuanda Purba selaku Koordinator Lapangan (Korlap).

Tiba di BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai mereka langsung melakukan orasi menuntut haknya dan meminta Kepala BKD Mentawai, Rinaldi menemui mereka, penyampaian aspirasi ini juga mendapat pengawalan dari pihak kepolisian Polres Mentawai.

Beberapa saat kemudian setelah melakukan mediasi dengan pengunjuk rasa, Rinaldi selaku Kepala BKD Mentawai akhinya keluar menemui kontraktor dan menjelaskan kepada mereka terkait isi tuntutan mereka, namun untuk menjelaskan lebih detail pihaknya mengajak para rekanan tersebut untuk masuk berdialog ke dalam ruangan dengan berapa perwakilan.

Dialog tersebut dihadiri Sekda Mentawai Martinus Dahlan, Inspektur Inspektorat Miko Siregar, Serieli BW, Kepala Bagian Hukum Pemda Mentawai serta dari pihak kontraktor Simon Lajira selaku Ketua Forkompi sekaligus penanggung jawab aksi, Zuanda Purba Korlap serta perwakilan lainnnya.

Dari hasil dialog pengunjuk rasa tersebut Pemda Mentawai melalui Kepala BKD Mentawai melalui berita acara disepakati bahwa kegiatan yang terutang pada pada tahun anggaran 2018 yang telah dilakukan serah terima pekerjaannya tetapi belum terbayarkan pada tahun anggaran akan diproses pembayarannya setelah melalui proses pengesahan DPA kegiatan serta perubahan penjabaran pada anggaran 2019 disahkan, paling lambat pada 31 Januari 2019 sudah selesai pembayarannya kepada pihak rekanan.

Kemudian kegiatan yang masih terutang pada 2017 yang telah tercatat pada APBD 2019 akan dilakukan proses legislasi pembayaran melalui audit Inspektorat atau melalaui jalur pengadilan, putusan audit Inspektorat atau pengadilan menjadi dasar pembayaran.

 “Untuk kegiatan pada 2017 sudah diusulkan oleh Dinas PU Mentawai dan masih perlu audit Inspektorat, jika sudah dilakukan semua dipenuhi baru sebagai dasar audit kita baru bisa melakukan pembayaran, kemudian kegiatan pada 2018 akan diproses terkait pengesahan DPAnya,” jelas Rinaldi.

Ada pun kegiatan yang akan dibayarkan kepada kontraktor pada 2017 yang masih terutang pada 2018 yakni pembangunan jalan Rogdok-Mabukkuk, pembangunan jembatan di Siberut Utara, pembangunan jalan di Sipora Selatan, pembangunan jalan di Siberut Utara, pembangunan jalan Taileleu, pembangunan jalan Puro-Rogdok, Matotonan, Rehab jembatan di Siberut Selatan dan Siberut Tengah, pembangunan jembatan di kilometer 19 Belekraksok, peningkatan jembatan Mabukkuk-Taileleu dan pembanguan Jalan Simpang 3 Limu-Mapinang.

Pemda Mentawai beralasan lambannya pembayaran beberapa kegiatan alasan dananya belum terkucur dari pemerintah pusat sehingga banyak mekanisme yang harus diselesaikan terkait dengan administrasi  sebagai legalitas pencairan. 

Rinaldi, mengatakan bahwa angka Rp15,7 miliar yang akan dibayarkan Pemda Mentawai kepada pihak rekanan tersebut belum bisa dikategorikan utang. “Angka Rp15,7 belum bisa dikategorikan utang sebelum dilakukan audit atau keluar putusan pengadilan, Rp328 miliar mohon diralat tidak benar datanya itu,” kata Rinaldi.

 RALAT

Pada berita sebelumnya Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Kontruksi Mentawai (Forkompi) menyebutkan utang Pemda Mentawai kepada kontraktor yang menunggak sejak 2017 lalu hingga 2018 sekira senilai Rp349,9 miliar yang terinci utang 2017 senilai Rp328,2 miliar dan utang Pemda Mentawai pada 2018 senilai Rp15,7 miliar.

Berita sebelumnya berjudul "Utang Menunggak Ratusan Miliar, Kontraktor Demo Pemda Mentawai", judul berita itu kemudian diubah menjadi " Menunggak Dana Proyek Rp15,7 Miliar, Pemda Mentawai Didemo Kontraktor"

Pengubahan judul berita disesuaikan dengan klarifikasi data yang disampaikan kembali oleh Ketua  Forum Komunikasi Pengusaha Jasa Kontruksi Mentawai (Forkompi) Simon Lajira dengan menyebutkan jumlah utang Pemda Mentawai hanya senilai Rp15,7 miliar seperti jumlah yang dituliskan pada berita di atas. 

Klarifikasi lengkapnya seperti di bawah ini: 


Simon Lajira, penanggung jawab aksi unjuk rasa yang dilakukan kontraktor menuntut Pemda Mentawai membayar utang proyek yang belum terbayarkan pada Selasa, (8/1/2019) mengklarifikasi data angka utang Pemda Mentawai yang disebutkan pada berita sebelumnya keliru.

“Saya mau klarifikasi data angka utang Pemda Mentawai Rp328,2 miliar yang saya sampaikan sebelumnya itu keliru itu tidak ada, mohon maaf terjadi kesalahan penyebutan angka yang benarnya itu Rp15,7 miliar, mohon diralat yang saya sebut tadi,” kata Lajira mengklarifikasi pada Selasa, (8/1/2019).

Miko Siregar, Inspektur Inspektorat juga membantah angka utang hingga ratusan miliaran itu tidak benar. “Dari mana dapat data itu, data itu tidak benar, ini sudah terjadi kesalahan, data akura itu bisa tanya BKD Mentawai,” jelas Miko.

BACA JUGA