KPID Sumbar Evaluasi Izin Radio di Mentawai

KPID Sumbar Evaluasi  Izin Radio di Mentawai Wakil Ketua KPID Sumatera Barat, Yumi Aryati. (Foto: Silvester Suntoro/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT—Lembaga penyiaran di Mentawai harus memiliki izin penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

“Setiap radio dan media penyiaran lainnya yang belum memiliki izin dari Kemenkominfo RI maka media tersebut belum boleh beroperasi atau melakukan penyiaran. Namun sebagai daerah kepulauan dengan kategori terdepan, terisolir dan tertinggal, izin frekuensinya dapat menyusul,” jelas Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat, Yumi Ariyati, saat melakukan evaluasi dengar pendapat terkait izin penyiaran radio yang dilakukan di Mentawai.

Menurut Yumi, evaluasi dengar pendapat merupakan awal dari proses izin yang dilakukan oleh KPID dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkom RI). Tak hanya itu, setelah pihaknya mendengar sidang EDP dari tokoh masyarakat, selanjutnya pihak KPID akan melakukan rapat pleno dimana pleno merupakan keputusan tertinggi oleh Komisioner KPID Sumbar untuk memutuskan layak atau tidaknya radio di Mentawai diberi rekomendasi kelayakannya.

“Nah, itu nanti kalau layak kita akan berikan maka akan diserahkan proses ini ke pusat, yaitu ke Kemenkominfo, kalau tidak layak kita akan berikan surat pemberhentian siaran. Mudah – mudahan dengan hadirnya tokoh – tokoh masyarakat yang hadir pada sidang EDP ini, karena mereka memberikan tanggapan – tanggapan positif terhadap program – program siaran yang dipresentasikan, mudah – mudahan diberi rekomendasi kelayakan untuk radio di Mentawai” kata Yumi kepada Mentawaikita.com pada Jumat (7/12/2018) di Tuapeijat, Sipora Utara.

Jika sudah diberikan izin kelayakan maka akan diberikan uji coba siaran selama enam bulan bagi radio yang sudah mendapatkan rekomendasi, setelah disurati oleh Kemenkominfo melalui rekomendasi KPID Sumbar. Evaluasi dengar pendapat juga merupakan proses yang harus dilewati oleh lembaga penyiaran tersebut untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Kemenkominfo Republik Indonesia.

BACA JUGA