Sibakkat Laggai Sepakat Lahan Sibuddaoinan Dikelola Menjadi Lokasi Pariwisata

Sibakkat Laggai Sepakat Lahan Sibuddaoinan Dikelola Menjadi Lokasi Pariwisata Rapat perwakilan suku di Saibi membahas penyerahan lahan Sibuddaoinan menjadi objek wisata. (Foto : Rinto/mentawaikita.com)

SAIBI SAMUKOP— Sibakkat laggai (suku pemilik tanah) di Desa Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyepakati penyerahan lahan yang berlokasi di Sibuddaoinan menjadi areal pembangunan pariwisata yang akan dikelola Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan yang di fasilitasi Pemerintah Desa Saibi Samukop di balai desa, Kamis (6/12/2018).

Suku-suku yang bersedia menyerahkan lahan tersebut yakni Sanenek, Satoko, Saruruk, Saroro, Sakailoat/Sabettliakek, Saguruk, Sakeru/Salakkau. Lahan yang diserahkan terletak di sepanjang pantai dari Dusun Sibuddaoinan sampai ke Dusun Kaleak termasuk juga bakaunya dengan ukuran lebarnya dari pantai ke jalan rabat beton sekitar 30 meter.

Parulian Saguruk (45), perwakilan suku Saguruk mengatakan, penyerahan lahan tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk mengembangkan objek wisata di Sibuddaoinan.

“Kita sangat dukung sekali dengan bentuk menghibahkan lahan kita hari ini,” katanya pada MentawaiKita.com, Kamis (6/12/2018).

Pada poin kesepakatan tersebut, kata Parulian, meski telah ada penyerahan lahan namun saat mulai pengelolaan harus melibatkan si pemilik lahan dan masyarakat sekitar.

“Melibatkan salah satu pihak suku kita sebagai tanda terima kasih atas lahan kita dan melibatkan masyarakat agar meningkatnya ekonomi dan jangan terjadi seperti daerah lain yang dikelola oleh swasta yang akhirnya kita diusir ketika kita mau berkunjung,” ujarnya.

Renatus Saruruk (53), Sikebbukat (tetua) suku Saruruk menjelaskan, lahan yang dihibahkan berupa hutan bakau dan pantainya. “Di lahan kita itu di Sibuddaoinan masuk dalam lokasi pariwisata karena ini progam pemerintah dan kita serahkan demi kemajuan dan kepentingan kita bersama,” jelasnya.

Perwakilan Suku Sanenek, Surkino Sanenek (50) menyebutkan, Sibuddaoinan sudah cukup lama ditunggu untuk dibangun tempat wisata oleh pemerintah. “Jadi sekarang ini kita sangat dukung sekali kalau untung dan ruginya itu pasti ada tapi yang terpenting melibatkan masyarakat di dalamnya,” ujarnya.

Menurut Surkino, meski sudah menyepakati penghibahan lahan menjadi objek wisata masih ada warga yang belum sadar akan pentingnya wisata. Ia menyoroti soal tingkah beberapa oknum warga yang masih menebangi pohon cemara laut di pantai padahal itu sangat penting menjaga ekosistem dan keindahan.

“Mudah-mudahan ketika sudah ada pembangunan Parawisata ini warga dan kita bisa sadar akan tentang ini,” katanya.

Meski sebagian besar suku telah sepakat menyerahkan lahan, namun Suku Sanakkat menolak menyerahkan tanahnya dengan sistem hibah.

Elieser Sanakkat (54), perwakilan Suku Sanakkat mengatakan, dirinya memiliki lahan yang tidak begitu luas di Sibuddaoinan, namun dirinya tidak mau menyerahkan tanahnya kepada pemerintah dengan sistem hibah.

“Yang kita mau itu Sewa atau kontrak dan sistem beli, alasan kita tidak ada hanya maunya seperti itu tapi kalau soal Sibuddaoinan jadi tempat wisata kita sangat setuju sekali,” ujarnya.

Meski masih ada suku yang keberatan menyerahkankan lahannya, Kepala Desa Saibi Samukop, Binsar Saririkka, tidak menghambat proses pembangunan pariwisata di Sibuddaoinan,

“Setahu saya setiap pembangunan masuk dari pemerintah tidak ada sistem disewa atau beli, tetap hibah, kalau suku itu tidak mau hibah tidak masalah dan tidak akan diganggu,” katanya. 

BACA JUGA