Pembayaran BPJS Kesehatan Kini Harus Sesuai UMR atau UMP

Pembayaran BPJS Kesehatan Kini Harus Sesuai UMR atau UMP Ilustrasi kartu BPJS. (Foto: Suntoro/Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT—BPJS Kesehatan akan melakukan rekonsiliasi kepesertaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Honorer) dimana 2 persen premi dibayarkan oleh gaji peserta dan 3 persennya lagi dibayar oleh Intansi tempat pegawai bekerja.

 

“Hal itu sesuai Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, kita BPJS Kesehatan disuruh untuk melakukan rekonsiliasi kepesertaan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (Pegawai Honorer),” kata Antony, Kepala BPJS Kesehatan Kepulauan Mentawai, pada Selas (4/12/2018) di ruang kerjanya.

 

Sebelum Perpres ini keluar, pembayaran BPJS kesehatan tidak dipengaruhi gaji, baik gajinya sedikit ataupun banyak, pembayaran BPJS masih disesuaikan dengan besar gaji saja, namun saat ini semua pembayaran kepesertaan BPJS sama, karena harus disesuaikan dengan Upah Minimun Regional (UMR) atau Upah Minimum Propinsi (UMP).

 

“Kalau di Mentawai kan belum memiliki standar Upah Minimum Kabupaten (UMK), jadi saat ini kita masuh berpatokan UMP Sumatera Barat, kalau Sumbar itu kan standar UMP-nya Rp2,1 juta lebih. Nah namun meskipun gajinya di bawah UMP atau tidak sesuai UMP, namun penghitungan pemotongan iurannya harus sesuai dengan UMP Sumbar, maka semua sama dipotong 2,1 persen, baik penghasilannya Rp700 ribu, Rp1,6 maupun Rp1,2 juta, potongan sama,” lanjut Antony.

 

Untuk meratakan pemotongan 2,1 persen dari gaji non PNS saat ini, tidak harus serta - merta menaikkan gaji Pegawai non PNS, hanya preminya BPJS saja yang disesuaikan dengan UMP.

Antony menyebutkan sebenarnya kartu peserta BPJS sudah dinonaktifkan per 1 Desember 2018, namun sampai saat ini pihak BPJS Kesehatan seluruh Indonesia belum melakukan penonaktifan sebab berita acaranya belum terkumpul semua.

 

“Sebenarnya kita yang rugi, karena kita bayar terus ke puskesmas, karena OPD sudah lagi tidak membayar, kalau OPD kan sampai November batasnya, tapi kalau memang OPD mau membayar sampai Desember tidak jadi masalah, cuma untuk penonaktifnya kita belum tahu, apakah besok atau lusa belum kita terima infonya dari BPJS Kesehatan, karena kita tidak bisa melakukan penonaktifan sepihak, harus serentak,” ujarnya.

BACA JUGA