Terkait PAW, Ketua DPC Partai Gerindra Mentawai Nilai DPRD Mentawai Tak Konsisten

Terkait PAW Ketua DPC Partai Gerindra Mentawai Nilai DPRD Mentawai Tak Konsisten Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Mentawai, Maru Saerejen. (foto: dok pribadi)

PADANG-Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Mentawai Maru Saerejen menilai DPRD Mentawai tidak konsisten terkait belum dilantiknya dua pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Mentawai yang mengundurkan diri karena pindah partai politik.

Menurut Maru, ada kedua anggota DPRD Mentawai dari Partai Gerindra, Alisandre Zalukhu dan Gerson yang mengajukan permohonan pengunduran diri baik sebagai kader partai maupun sebagai keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Atas dasar itulah DPRD melalui bupati mengusulkan pemberhentian (keduanya) kepada Gubernur Sumatera Barat," katanya kepada Mentawaikita.com melalui pesan pesan Whatsapp, Jumat (30/11).

"Sikap ketidakkonsistenan lembaga DPRD yang mana satu sisi mengusulkan dan memohon untuk diterbitkan SK-nya oleh gubernur dan setelah gubernur meresponnya dan menerbitkan SK atas surat dan usul DPRD melalui bupati, tiba-tiba kemudian tidak lagi dilantik oleh DPRD sendiri yang mulanya memohon, ini menjadi preseden buruk baik bagi kelembagaan maupun kedaerahan kita," katanya.

Berita terkait: Jadwal Pelantikan 3 PAW Anggota DPRD Mentawai Belum Jelas

Sehubungan dengan pemberhentian kedua anggota DPRD Mentawai dari Partai Gerindra oleh Gubernur Sumbar tersebut, Maru dalam kapasitas sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Mentawai melaporkan dan menyampaikan situasi perkembangan partai di daerah kepada DPP.

"Sehubungan itu DPP melalui surat Mahkamah Partai Gerindra menginstruksikan saya mengusulkan nama pengganti antar waktu ke DPRD untuk diusulkan ke Gubernur," katanya. Setelah kedua anggota DPRD dari Partai Gerindra diberhentikan secara resmi oleh Gubernur, maka keduanya mengajukan gugatan ke PTUN.

Kemudian DPC Partai Gerindra Kabupaten Kepulauan Mentawai menyurati DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang pengusulan PAW dan atas dasar itu DPRD tentunya memverifikasi surat, usulan dan kelengkapan dan persyaratan PAW, dan setelah terpenuhi, dengan kewenangan DPRD berdasarkan PP No. 12 tahun 2018 maka DPRD mengusulkan calon pengganti antar waktu ke Gubernur Sumbar melalui Bupati Kepulauan Mentawai.

"Usulan DPRD Kepulauan Mentawai tentang pengganti antar waktu DPRD dari Partai Gerindra melalui Bupati Kepulauan Mentawai kepada Gubernur Sumbar diajukan setelah kedua anggota DPRD dari Partai Gerindra Kepulauan Mentawai (telah) lebih dahulu mengajukan permohonan sengketa di PTUN," jelasnya.

Sengketa PTUN yang diajukan tidak berkaitan dengan pengganti, dan jika sengketa yang diajukan oleh kedua anggota dewan yang telah diberhentikan itu dikaitkan tidak dilantiknya calon anggota dewan pengganti yang telah terbit SK-nya tertanggal 8 November 2018, janggal menurut Maru.

"Kenapa DPRD melalui Bupati mengusulkan penggantian ke Gubernur jika dianggap gugatan itu jadi alasan masih sengketa?" tanyanya. Karena itu Maru menilai DPRD Mentawai tak konsisten jika (gugatan) itu jadi dasar dan dalil untuk memperlambat pelantikan calon anggota dewan PAW yang telah terbit SK-nya.

"Berdasarkan hasil sidang PTUN kemaren, kedua penggugat itu menyampaikan niat dan rencana pencabutan gugatan di dalam ruangan terbuka di PTUN tapi belum ditanggapi oleh Pemprov," katanya.

BACA JUGA