Kepala Desa Sikakap : Dukungan Masyarakat Penentu Kesuksesan Pembangunan Desa

Kepala Desa Sikakap  Dukungan Masyarakat Penentu Kesuksesan Pembangunan Desa Kepala Desa Sikakap, San Andi Ikhlas (Foto : Supri/mentawaikita.com)

San Andi Iklas SS, MM yang terpilih menjadi Kepala Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap pada 20 Agustus 2018 hingga 2024 bukanlah orang baru yang berkecimpung dalam lembaga pemerintahan yang erat kaitannya dengan politik. Sebelum menjadi kepala desa Sikakap, San Andi Iklas telah menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sikakap.

Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode 2001-2004 menggantikan Edison Saleleubaja yang terpilih menjadi Bupati Mentawai saat itu. San Andi Iklas aktif berperan memperjuangkan menjadikan Mentawai menjadi kabupaten lepas dari Padang pariaman.

Saat menjabat kepala Desa Sikakap, Andi memasukkan penataan lingkungan desa sebagai salah satu program prioritasnya.

Bagaimana langkahnya selama ini? Berikut petikan wawancara wartawan Mentawaikita.com, Supri Lindra dengan San Andi Ikhlas pada pertengahan November lalu.

Apa saja langkah yang dilakukan saat memulai pergerakan menjadikan Mentawai kabupaten sendiri?

Pergerakan perjuangan menjadikan Mentawai sebagai Kabupaten Kepulauan Mentawai sejak tahun 1996 melalui berbagai organisasi disponsori oleh masyarakat dan mahasiswa asal Mentawai.

Tahun 1996 ada sekitar 100 orang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa mendatangi kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasi salah satunya meminta agar Mentawai menjadi kabupaten sendiri lepas dari Kabupaten Padang Pariaman.

Kemudian pada 1998 sekitar 100 orang masyarakat dan mahasiswa Mentawai yang bergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Mentawai (FKMM), dan Lembaga Masyarakat Adat Pagai Utara Selatan pergi ke Jakarta mendatangi kantor Menteri Dalam Negeri dan kantor DPR RI untuk menyampaikan aspirasi menjadikan Mentawai menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Perjuangan itu berhasil Kabupaten Kepulauan Mentawai disahkan tahun 1999 melalui Undang-Undang nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Drs Badril Bakar diangkat menjadi Pejabat Bupati Mentawai pada 1999-2001, kemudian digantikan oleh Plt .Bupati Mentawai Antonius rentang Januari sampai November 2001. Nopember 2001 dilantiklah Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai definitif Edison Saleleubaja.

Bagaimana kondisi Tuapeijat yang menjadi ibu kota Kabupaten Mentawai saat itu?

Keadaan Tuapeijat waktu pertama jadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat memprihatinkan sekali dimana jalan belum ada, kendaraan belum ada, bahkan rumah masyarakat jarak rumah satu dengan rumah lainnya satu kilometer.

Waktu itu kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di KM 0 tepatnya di kantor perhubungan sekarang. Karena jalan belum sebagus sekarang, waktu itu bila hari hujan pergi ke kantor kita terpaksa harus buka sepatu dan naikkan celana ke atas sesampai di kantor baru kaki dibersihkan kembali dan kaki celana diturunkan lagi. Setelah itu baru dipakai kembali sepatu,

sejak menjadi Kabupaten Kepulauan Mentawai dimulailah pembangunan di Tuapeijat baik itu fisik maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Apa bentukan pelayanan publik yang mesti ditingkatkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai?

Sekarang ini kalau pelayanan publik sudah bisa dikatakan sudah lengkap, tapi masih ada beberapa layanan publik yang belum ada seperti pengadilan negeri, lapas atau rutan, dan kantor Samsat. Selama ini masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai bila mau bayar pajak kendaraan baik roda dua maupun roda empat harus ke Padang.

Untuk membayar pajak saja masyarakat harus menghabiskan waktu paling tidak tiga hari di Padang dengan biaya paling sedikit Rp1 juta untuk penginapan, transportasi dan makan.

Sekarang ini bila ada sidang pengadilan terpaksa harus ke Padang, kalau Pengadilan Negeri dan lapas atau rutan sudah ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai tentu tidak perlu lagi mengirim orang yang bersangkutan dengan hukum ke Padang.

Apa saja program prioritas Anda selama menjabat sebagai kepala Desa Sikakap?

Program prioritas saya selama menjadi kepala Desa Sikakap yakni penataan tata kelola Pemerintahan Desa, Penataan Pemukiman Masyarakat, termasuk masalah jalan, Sumber Daya Manusia (SDM). SDM Aparatur Pemerintahan Desa, peningkatan kapasitas organisasi, dan masalah ekonomi.

Bagaimana cara Anda meningkatkan ekonomi masyarakat?

Dalam bidang ekonomi pemerintah desa akan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sikakap, sebab sekarang ini kita berharap BUMDes Laggai Pasikelietta Desa Sikakap menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Desa Sikakap. Hal itu kita buktikan pada tahun 2018 melalui Anggaran Dana Desa (ADD) kita anggarkan Rp50 juta dana untuk BUMDes dan satu buah mobil bantuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menurut Anda di bidang ekonomi apa yang bisa dikembangkan?

Pertama sekali yang harus di tingkatkan itu adalah Sumber Daya Manusia (SDM), sebab selama ini masyarakat kita di Desa Sikakap belum fokus dalam satu kegiatan ekonomi. Misal dia memiliki tanah yang luas tapi tidak fokus dalam mengelola tanah miliknya, sebagai petani hanya separuh hati dan sebagai nelayan juga separuh hati, untuk itu yang harus di tingkatkan pertama itu adalah SDM.

Di Desa Sikakap yang bisa dikembangkan di bidang ekonomi itu pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa. Misal di Dusun Sikakap Barat, Dusun Sibaibai itu bisa dikembangkan perikanan.

Sementara di Dusun Sikakap Tengah, Dusun Sikakap Timur dan Dusun Seay Baru itu bidang jasa sebab di tiga dusun itu pusat perdagangan masyarakat. Kemudian Dusun Mabolak, Dusun Mapinang, Dusun Berkat Baru, Dusun Berkat Lama, Dusun Pinatektek, Dusun Seay Lama dan Dusun Bakat Monga itu bidang pertanian dan peternakan sebab di dusun tersebut banyak lahan masyarakat yang bisa dijadikan persawahan dan perkebunan.

Berapa ADD Desa Sikakap Tahun 2018?

Tahun 2018 Desa Sikakap mendapatkan ADD sebesar Rp2,4 milyar dengan kegiatan fisik yang kita lakukan sebanyak 12 kegiatan.

Bagaimana cara Anda meningkatkan SDM masyarakat?

Cara yang dilakukan adalah melakukan kunjungan setiap minggu di tengah masyarakat dan langsung memberikan arahan agar masyarakat fokus dalam satu kegiatan pertanian.

Sesuai dengan pengalaman bila ada bantuan misalnya bantuan untuk perikanan semua masyarakat kita mengaku nelayan, begitu juga bila ada bantuan perkebunan semua masyarakat kita mengaku sebagai petani.

Langkah pertama dilakukan adalah mendata kembali kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok nelayan, kelompok pertanian, dan kelompok peternakan.

Bagaimana langkah Anda jika terjadi permasalahan di tengah masyarakat?

Pertama kita lihat dulu bentuk masalahnya kalau bersangkutan dengan hukum seperti pembunuhan, pencabulan dan pemerkosaan diserahkan kepada kepolisian. Kalau seperti perkelahian mulut itu akan kita coba menyelesaikannya dengan cara musyawarah,

Kalau masalah tanah akan kita cari dari mana asal tanah tersebut didapatkan dan penyelesaian nya juga dilakukan cara musyawarah kalau tidak bisa diselesaikan di tingkat desa maka akan kita minta bantu pihak pemerintah kecamatan.

Tidak ada kasus yang tidak bisa diselesaikan asalkan kita menyelesaikan persoalan itu dengan tenang dan hati yang bersih tidak dengan egois.

Untuk itu saya mohon bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat Desa Sikakap agar dapat mendukung kerja dan program Desa Sikakap sebab tanpa dukungan dari masyarakat program kerja Pemerintah Desa Sikakap tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, termasuk dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sikakap.

BACA JUGA