Diduga Rusak Lingkungan Pulau Putoutougat, Pemilik Nasara Resort Jadi Tersangka

Diduga Rusak Lingkungan Pulau Putoutougat Pemilik Nasara Resort Jadi Tersangka Lokasi Nasara Resort di Pulau Putoutougat Kecamatan Sipora Utara Kepulauan Mentawai. (Foto: Dokumentasi Mentawaikita.com)

TUAPEIJAT--Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai menetapkan ST, pemilik Nasara Resort di Pulau Putotougat Desa Tuapeijat Kecamatan Sipora Utara Kepulauan Mentawai sebagai tersangka kasus dugaan pengrusakan lingkungan beberapa waktu lalu.

"ST sebagai pemilik Nasara Resort sudah kita tetapkan sebagai tersangka atas dugaan pengrusakan lingkungan," kata AKBP Hendri Yahya, Kapolres Kepulauan Mentawai pada Selasa, (13/11).

Menurut Hendri, ST diduga telah melanggar pasal 109 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Penyidikan kasus dugaan pengrusakan lingkungan yang dilakukan untuk pembangunan Nasara Resort sudah berjalan selama 6 bulan dan baru pada awal November 2018 polisi menetapkan ST sebagai tersangka.

Meski sudah menjadi tersangka, ST yang merupakan WNA asal Australia ini sudah tidak berada lagi di Indonesia karena sudah pulang ke negaranya. Hal tersebut menurut Hendri, baru diketahui saat penyidik Polres Mentawai akan meminta keterangan dari tersangka, meski demikian Polres Kepulauan Mentawai akan terus mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

Kasus ini mencuat saat adanya laporan masyarakat bahwa ada aktivitas eksploitasi penambangan pasir di sekitar lokasi pembangunan Nasara Resort dengan menggunakan alat berat jenis eskavator.

Pasir tersebut digali dan digunakan untuk menimbun tanaman mangrove atau bakau yang akan dijadikan lokasi pembangunan resort. Akibatnya, penggalian pasir meninggalkan kubangan besar dan mangrove di sekitar lokasi menjadi rusak.

Sementara itu, Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Mentawai Tasliatul Fuaddi mengapresiasi dan mendukung langkah hukum Polres Mentawai dalam kasus dugaan pengrusakan ekosistem mangrove itu.

Saat ini, Dinas Kehutanan Sumatera Barat bersama Pemkab Kepulauan Mentawai tengah mendata izin-izin resort-resort wisata di daerah itu, terutama yang berada di kawasan hutan negara seperti kawasan hutan produksi (HP).

Dikatakan Fuad, panggilan akrab Tasliatul Fuaddi, KPH Mentawai saat ini mendorong resort-resort wisata yang berada dalam kawasan HP segera mengurus izin agar legal dengan pola kerjasama maupun izin sesuai PermenLHK No. 49 Tahun 2017.

"Berdasarkan koordinasi Dishut Sumbar dengan Kementerian LHK, ada dua cara untuk pengurusan legalitas resort yang berada di kawasan hutan negara, pertama pola kerjasama dengan Kementerian LHK, kedua pola izin melalui KPH," jelas Fuad, Senin (12/11).

Izin bisa dikeluarkan KPH, jelas Fuad, jika sudah ada desain tapak untuk membagi kawasan usaha dengan kawasan publik.

BACA JUGA