Ini Fakta-Fakta Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mentawai

Ini FaktaFakta Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mentawai Toinong Sijaga di Peipei yang masuk Kawasan Ekonomi Khusus Mentawai tempat pembangunan pelabuhan marina. (Foto: Gerson/mentawaikita.com)

PEIPEI-Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Mentawai di Siberut Barat Daya sedang proses perizinan. Proyek yang sejatinya bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi Mentawai namun masih menyisakan berbagai problem yang harus segera diselesaikan pemerintah agar tidak menjadi konflik di kemudian hari.

Redaktur Mentawaikita.com, Gerson Merari Saleleubaja mendatangi Desa Pasakiat Taileleu di Kecamatan Siberut Barat Daya, lokasi tempat KEK akan dibangun guna menyigi problem-problem yang terjadi dalam proses perizinan.

Berikut fakta-fakta yang ditemukan:

1.Tidak Semua Pemilik Tanah Dilibatkan Dalam Musyawarah

Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) Rencana KEK Mentawai Bay Resort yang disusun oleh konsultan PT. Adibanuwa pada tahun 2018, tanah yang telah dibebaskan dari masyarakat oleh pihak pemrakarsa atau penanggungjawab kegiatan KEK yakni PT. Putra Mahakarya Sentosa tersebut seluas 2.553 hektar dari total 2.639 hektar, sisanya dalam proses pengurusan sertifikat. Tanah sebanyak 2.553 tersebut terbagi ke dalam 616 sertiifikat atas nama beberapa pemilik tanah yang dikeluarkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertanggal 15 Februari 2018.

Meski dalam dokumen tersebut mencantumkan telah berhasil melepaskan ribuan hektar tanah dari kepemilikan suku atau hak milik perseorangan namun kenyataan di lapangan, beberapa kawasan yang diplot ke dalam areal KEK belum bebas dari hak milik tanah dan hak milik tanaman masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Klaim dalam dokumen yang menguraikan luas tanah yang sudah dibebaskan membuat gusar Josef Sakobou (41), salah satu warga Dusun Peipei, Desa Taileleu.

Josef mengaku tidak pernah dilibatkan padahal di atas tanah yang diklaim masuk areal KEK terdapat kebun kelapa miliknya sebanyak 80 batang dan tanah pribadi seluas 1 hektar yang dibelinya dari Suku Saeppu sebagai pemilik tanah ulayat.

Tanah Josef yang diklaim sepihak oleh perusahaan PT. Putra Mahakarya Sentosa dan memasukkan dalam areal KEK berada di daerah Puaggabat yang berlokasi di Tanjung Sijaga atau masyarakat lokal kenal sebagai daerah Makakaddut.

Dari peta penggunaan KEK atau masterplan of Mentawai Bay Resort yang terdapat dalam dokumen Andal dengan kode halaman I-30, tanah dan kelapa milik Josef serta warga lainnya akan menjadi tempat pembangunan hotel dan lake village, pembangunan water front residence, water front apartmen, mall dan kondominium serta hotel, shopping arcade dan art market. Sementara di depannya akan dibangun pelabuhan marina.

Mengetahui tanah dan kelapa miliknya masuk areal KEK, Josef mengaku menolak dan dia dicap sebagai provokator oleh camat Siberut Barat Dayua ketika itu, Hatisama Hura. Ia hanya menyayangkan, saat pembahasan, tidak semua warga pemilik tanah dan tanaman yang diundang.

Josef sempat menemui Boedi Sentosa, Direktur PT. Putra Mahakarya Sentosa yang kerap datang ke Peipei mengurus pelepasan tanah sekaligus pembeli tanah milik masyarakat untuk dijadikan areal KEK. Seingat Josef pertemuan itu terjadi sekira tahun 2017.

Kepada Boedi, Josef meminta agar tanah dan kelapa miliknya tidak diganggu. Saat itu Boedi berjanji mengeluarkan tanah dan kelapa milik Josef dari areal KEK. Tetapi meski telah dijanjikan tanah dan kelapanya akan dikeluarkan dari areal KEK, tidak ada bukti tertulis yang menjadi pegangan Josef.

"Janji untuk mengeluarkan tanah dan kelapa saya dari areal KEK hanya disampaikan secara lisan oleh Boedi, namun dokumen yang saya pegang bahwa tanah dan kelapa saya telah dikeluarkan sampai saat ini tidak ada," katanya, Sabtu, 25 Agustus.

Menurut Josef bukan hanya dirinya yang menolak penyerahan tanah dan tanaman kepada Boedi, tapi ada sekitar 30 orang yang menolak berasal dari Peipei hingga Taileleu.

Selain persoalan tanah di Puaggabat, Josef menyebutkan di Bat Simaruei atau di Danau Mangeungeu juga mereka memiliki tanah yang dibeli dari Suku Sagugurat pada zaman nenek moyang mereka sekitar 20 hektar. Dari peta perencanaan, areal sekitar danau ini akan menjadi tempat pembangunan hotel dan lake village.

Saat Sagugurat yang diklaim telah menyerahkan tanah kepada Boedi menjadi areal KEK, ternyata tanah yang dibeli oleh Sakobou ikut masuk dalam areal itu termasuk kebun sagu dan tanaman lain di atas tanah tersebut. Jarak tanah milik Sakobou di daerah itu dengan danau sekitar 100 meter.

Jika benar informasi yang disampaikan oleh Bonifasius, mantan kepala dusun Peipei yang juga menjadi penghubung antara Boedi dengan masyarakat di lapangan bahwa areal yang akan dikelola KEK ini berjarak 150 meter dari bibir danau, maka otomatis tanah Sakobou ikut masuk meski mereka belum pernah menyerahkan tanah tersebut dan membahas hal itu kepada PT. Putra Mahakarya Sentosa.

Sehari sebelumnya, Bonifasius, mantan kepala dusun Peipei menyebutkan dari informasi yang didapatnya dari Boedi, Rencana awal daerah Puaggabat akan dibangun jalan, daerah itu akan menyasar selebar 60 meter yang memanjang sejauh 250 meter dari bibir pantai yang dimulai dari toinong (tanjung) Sijaga.

Kemudian di Danau Simangengeu menurut Boni, areal yang akan diambil oleh perusahaan sejauh 150 meter dari tepi danau hingga ke atas, di luar itu tidak diambil.

Sampai saat ini Josef bersama rekan-rekannya bertahan tidak menyerahkan tanah dan tanaman kepada Boedi sampai mendapat kata sepakat.

Menurut Josef, ganti rugi untuk sebatang kelapa menurut tuntutan mereka yakni Rp5 juta dan harga beli tanah Rp500 ribu per meter. "Jika itu tidak dipenuhi, KEK tidak boleh menebang dan mengambil tanah kami," ujar Josef.

2.Saling Klaim dalam Suku

Bungbung Kabatik (43), warga Peipei juga belum menerima penyerahan tanah miliknya secara sepihak yang dilakukan oleh Suku Sakerebau atau nama Jonas Patuagai Sakerebau.

Bungbung sampai saat ini masih mempertahankan tanah yang didapat dari pamannya yang juga bersuku Sakerebau seluas 4 hektar yang telah dimasukkan dalam areal KEK saat suku Sakerebau dari pihak Jonas Sakerebau yang tinggal di Dusun Malilimok, Desa Katurei menyerahkan tanah kepada Boedi. Tanah tersebut berada di lokasi yang diplot sebagai tempat pusat bisnis KEK.

Jonas menurut versi Bungbung, meski menyerahkan tanah kepada pengelola KEK bukanlah suku Sakerebau sebab suku Sakerebau yang disematkan oleh Jonas hanya mewarisi suku ibu. Dalam adat istiadat di Siberut, pewarisan tanah dan suku hanya melalui anak laki-laki atau bapak bukan dari pihak ibu.

Menurut dia, suku Sakerebau yang berhak atas tanah di Peipei adalah mereka yang tinggal di Dusun Torolaggo, Desa Katurei. "Merekalah suku Sakerebau yang sah sebab keturunan dari anak laki-laki Sakerebau," jelasnya.

Menurut dia, Jonas dan dirinya berposisi sama dalam garis keturunan suku Sakerebau yakni keponakan dari garis keturunan anak perempuan dari suku Sakerebau sehingga dari segi adat istiadat kepemilikan tanah bukanlah milik mereka.

Mereka hanya mewarisi atau memiliki tanah suku Sakerebau jika pamannya yang bersuku Sakerebau menghibahkan tanah kepada mereka untuk dimiliki atau sekadar diolah.

Menurut Bungbung, tanah 4 hektar yang dimilikinya di Peipei diperoleh dari pamannya yang bernama Sigogoi Manai, Apei, Bujean. Mereka adalah garis keturunan asli suku Sakerebau yang semestinya berhak atas tanah di Peipei.

Ia menyebutkan, pada saatnya nanti konflik tanah tidak akan dapat dihindari jika proses penyerahan tanah tidak melibatkan seluruh anggota suku.

Pada rapat yang digelar Mei 2016 yang digelar di kecamatan oleh Camat (ketika itu) Hatisama Hura, suku Saeppu yang diundang yakni Aman Egai suku Saeppu Paipajet dan beberapa anggota suku Saeppu yang berdiam lama di Peipei.

Selain tanah yang terletak antara Peipei dengan Taileleu, Bungbung juga memiliki tanah seluas 4 hektar di daerah Mabukku bagian ke atas ke arah Rogodok yang telah diplot sebagai areal pembangunan bandara.

Sama hal dengan Josef, ketika diprotes kepada Boedi, Bungbung hanya diberi janji bahwa tanahnya akan dikeluarkan dalam areak KEK namun tidak ada perubahan dari peta penggunaan. Ia juga tidak memiliki bukti semacam surat pernyataan bahwa tanahnya sudah dikeluarkan.

Sejak KEK berproses pada medio 2016, kebanyakan suku yang ada di Desa Taileleu saling klaim kepemilikan tanah ulayat akibatnya konflik antar suku tak dapat dihindarkan.

Konflik terbaru terjadi antara Suku Sakoikoi versus Sakarourouna. Konflik itu berawal dari penyerahan tanah yang dilakukan suku Sakarourouna kepada Boedi yang berada di daerah Bat Dourou, berdekatan dengan danau Mangeungeu.

Tanah yang diserahkan oleh suku Sakarourouna ternyata sebagian telah dimiliki oleh suku Sakoikoi. Saat kedua suku sedang berkonflik, di tengah jalan muncullah suku Sagoilok yang turut menuntut tanah miliknya yang diserahkan kepada Boedi oleh Sakarourouna pada bidang tanah yang sama.

Anton Sakoikoi dan Alfin Sakoikoi, anggota Suku Sakoikoi di Taileleu yang menggugat suku lain yang menyerahkan tanahnya menjadi areal KEK

Sagoilok ikut menuntut Sakoikoi sebab mereka telah menguasai tanah yang menjadi hak milik sukunya sebab telah terjadi transaksi pemindahan hak atas tanah pada zaman nenek moyang mereka dulu antara Suku Sakarourouna dengan Suku Sagoilok.

Konflik itu kemudian diselesaikan secara musyarawah pada Juli 2018 yang memutuskan tanah yang menjadi objek sengketa dibagi dua, setengah milik Suku Sagoiloik setengah lagi menjadi milik Suku Sakoikoi. Tanah sengketa itu diplot sebagai areal pembangunan hotel dan retirement place.

Total luas tanah yang dimiliki Sakoikoi setelah dibagi dengan suku Sagoiloik sekitar 100 hektar yang berisi ladang sagu, durian dan tanaman lain. Namun urusan tanah dengan suku Sakarourouna belum selesai.

"Karena ada masalah itu kemudian pada bulan Juli tahun ini kami pun menggelar rapat penyelesaian konflik. Dari keputusannya tanah itu kemudian dibagi dua antara Sagoiloik dan Sakoikoi," jelas Anton Sakoikoi (26), salah seorang anggota Suku Sakoikoi saat ditemui Puailiggoubat di rumahnya di Taileleu, Sabtu, 25 Agustus.

3.Masih Ada Sengketa Tanah Antar Suku

Selain persoalan di atas, ada juga klaim tanah yang masih menjadi sengketa antar suku. Pada 2018 suku Sakoikoi menuntut Suku Sakeletuk untuk mengembalikan tanah milik sukunya yang diserahkan kepada Boedi, orang yang mewakili PT. Putra Mahakarya Sentosa dalam hal pembebasan lahan untuk KEK.

Tanah yang menjadi objek sengketa antara suku Sakeletuk dan Sakoikoi berada di sekitar muara sungai Taileleu dengan luas sekitar 40 hektar.

Tanah yang diserahkan Jersiman, wakil suku Sakeletuk di muara sungai Taileleu ternyata pada zaman dahulu telah berpindah penguasaan kepada suku Sagoiloik sebagai alat pembayaran masalalu kedua suku tersebut.

Alfin Sakoikoi (24), pemuda suku Sakoikoi mengatakan, sengketa tanah dengan suku Sakeletuk itu belum selesai sebab belum pernah dibahas dalam perundingan. Selain tanah di muara sungai Taileleu, ternyata sengketa tanah yang terjadi antara suku Sakororouna yang berlokasi di Bat Dourou meski diputus dengan cara membagi dua ternyate belum selesai.

Menurut perundingan anggota suku Sakoikoi, musyawarah penyelesaian sengketa kedua lokasi tanah akan dibahas pada tanggal 1 Januari 2019. Namun suku Sakorourouna serta Sakeletuk meminta pembahasan dipercepat pada bulan depan.

Alfin mengatakan, musyawarah akan digelar pada tanggal 4 September 2018 antara ketiga suku tersebut. "Bagi kami tidak masalah mau cepat atau lambat sebab kami tidak punya kepentingan dengan tanah areal KEK," jelas Alfin.

Jauh sebelum suku-suku ini berkonflik, tanah yang dimiliki suku Sakoikoi yang berada dikedua lokasi tersebut pernah ditawar oleh Boedi, namun mereka menolak menjual sebab harga yang diberikan terlalu rendah.

Boedi menawarkan uang ganti rugi kelapa milik Sakoikoi yang masuk dalam peta areal KEK Rp200 ribu per batang. Harga itu ditolak sebab Sakoikoi mengajukan harga penggantian kelapa sebatang Rp3 juta. Karena negosiasi harga tidak mendapat kata sepakat, transaksi batal dilakukan.

Selain kelapa, Boedi, kata Anton juga pernah menawar membeli tanah dengan harga Rp4 juta per hektar yang berlokasi di Bat Dourou. Harga itu berlaku jika tanah yang dimiliki Sakoikoi telah bersertifikat. Namun tawaran itu ditolak sebab dinilai sangat rendah.

Alfin menyebutkan, dalam negoisasi harga tersebut, sukunya menawarkan harga jual tanah Rp1 miliar per hektar. Boedi kemudian menawar memberikan kompensasi tanah seluas 100 ha itu dengan uang Rp180 juta. Jika suku Sakoikoi ingin menjual habis tanah 100 ha itu, ia (Boedi) berani bayar Rp400 juta. Tawaran itu kemudian dimentahkan sebab tidak sesuai dengan keinginan seluruh anggota suku.

Saat kunjungan Kementerian Kemaritiman ke Peipei disebutkan bahwa tidak ada masalah lagi soal KEK terutama lahan, Anton menilai itu hanya laporan semu sebab persoalan tanah KEK belum selesai sampai sekarang.

Tanah-tanah mereka yang diserahkan oleh suku lain diminta kepada Boedi untuk dikeluarkan dari areal KEK.

Menurut Anton dan Alfin tanah itu, kata Boedi, telah dikeluarkan dari peta pencadangan areal KEK namun mereka tidak memegang bukti bahwa tanah tersebut telah dikeluarkan atau belum. "Itu baru pernyataan dari Boedi bahwa tanah kami telah dikeluarkan," ujar Anton.

4.Ada Intervensi

Menurut Kepala Dusun Simaruei, Desa Taileleu, Kecamatan Siberut Barat Daya, Rafael Saeppu, masyarakat tidak paham manfaat dari KEK sebab penjelasan soal proyek itu tidak diberikan secara jelas dan menyeluruh. Pihak yang dilibatkan hanya orang tententu.

Ketika kecamatan itu dipimpin mantan Camat Siberut Barat Daya, Hatisama Hura, pembicaraan soal KEK pernah dibahas dengan sebagian pemilik tanah dan beberapa warga, namun kesempatan masyarakat untuk bertanya saat itu sangat dibatasi sehingga warga tidak mendapat penjelasan yang utuh, jelas Rafael.

"Laporan dari masyarakat yang ikut rapat, mereka merasa ditekan oleh camat (Hatisama Hura)," kata Rafael.

Saat ditanya apa saja yang disampaikan, Rafael menjelaskan, camat dan Boedi hanya menyampaikan tentang keuntungan KEK meliputi pemakaian tenaga kerja, kompensasi berupa uang tunai kepada pemilik kelapa dan beasiswa anak-anak yang dikuliahkan.

"Itu saja disampaikan saat itu, lalu masyarakat tidak boleh bertanya lagi," kata Rafael kepada Mentawaikita.com, Jumat, 24 Agustus.

Rafael menyebutkan, ia dan kepala Dusun Peipei telah diundang oleh Pemkab Mentawai membahas soal KEK ini dan Boedi di Tupeijat pada Senin, 20 Agustus 2018. Namun dari penjelasan mereka (pemerintah dan Boedi) soal keuntungan masyarakat yang didapat dari KEK itu tidak ada jawaban yang jelas.

Di dusunnya sendiri, penyerahan tanah kepada Boedi dilakukan oleh suku Saeppu Paipajet dan suku Sakerebau ditambah suku Sabaggalet. Meski sama-sama bersuku Saeppu namun Saeppu Paipajet dengan Saeppu di Peipei memiliki kekuasaan berbeda terhadap tanah yang ada di sana. Secara de facto, tanah yang berada di Peipei berada di bawah kekuasaan suku Saeppu, namun secara de jure, tanah itu dikuasai oleh suku Saeppu Paipajet.

Hal itu terjadi disebabkan saat pembahasan sengketa tanah antara Saeppu di Peipei dengan Saeppu dari Paipajet, camat memenangkan kepemilikan hak ulayat atas nama Saeppu Paipajet. Padahal, menurut Rafael, merekalah si pemilik tanah ulayat yang berada di Peipei yang tersebar dari Makakaddut hingga Bat Karaima termasuk pemukiman warga Peipei saat ini.

Tanah itu, kata Rafael didapat dari barter tanah dengan suku Saleilei, yakni tanah milik Saeppu yang berada di Mandai menjadi milik suku Saleilei sementara tanah milik Saleilei yang berada di Peipei menjadi milik Saeppu. Hal itu terjadi karena kedua suku lebih beruntung dalam hal menangkap penyu di lokasi yang dipertukarkan tersebut.

Tanah yang diserahkan oleh suku Suku Saeppu Paipajet atas nama Aman Egai Saeppu berada di bat Karaima. Pihak mereka sendiri yang memiliki hak terhadap tanah tersebut tidak pernah dilibatkan oleh Aman Egai saat penyerahan tanah menjadi areal KEK.

Sementara tanah yang berada di daerah Makakaddut atau juga dikenal Puaggabat mulai dari toinong Sijaga sampai Tutup Bukkuk belum diserahkan baik Saeppu Paipajet maupun Saeppu Peipei. Tetapi dari segi peta daerah tersebut telah diplot menjadi tempat pembangunan hotel dan lake village, pembangunan water front residence, water front apartmen, mall dan kondominium serta hotel, shopping arcade dan art market. Sementara di depannya akan dibangun pelabuhan marina.

Kemudian di Danau Mangeungeu, suku Saeppu memiliki tanah sekitar 20 ha yang dimasukkan dalam peta proyek KEK. Rafael mengatakan, sukunya tidak pernah menyerahkan tanah itu menjadi areal KEK.

Tanah mereka secara sepihak diserahkan oleh suku Sakerebau atas nama Jonas Patuagai Sakerebau. Sekarang tanah tersebut bermasalah sebab nenek moyang suku Saeppu yang telah membeli tanah dari Suku Sakerebau merasa tidak dilibatkan dalam penyerahan tanah secara sepihak itu.

Kemudian selain tanah suku mereka, sebagian tanah yang berada di sepanjang jalan Peipei menuju Taileleu kebanyakan telah beralih kepemilikan dari tanah suku menjadi tanah pribadi melalui transaksi jual beli jauh sebelum KEK menginjakkan kaki di Siberut Barat Daya.

Tanah-tanah itu menurut Rafael, akan berkonflik nantinya jika pemilik mengetahui bahwa tanah mereka telah dimiliki KEK.

Kepala Dusun Bat Simaruei, Rafael Saeppu memperhatikan peta areal KEK Mentawai

Selain Sakerebau, sepengetahuan Rafael, suku yang telah menyerahkan tanahnya untuk KEK yakni Sakeletuk, Samaloisa, Saleleusik, Sagugurat dan Sauddeinuk. Tanah itu kebanyakan tersebar di sekitar danau Simangeungeu.

Menyoal persetujuan penyerahan lahan, Bonifasius satu suara dengan Josef dan Rafael, saat rapat di kantor kecamatan Siberut Barat Daya yang dihadiri Boedi dan dipimpin oleh Camat Hatisama Hura, rapat tersebut penuh tekanan.

Tekanan yang dimaksud oleh Boni yakni masyarakat tidak diberi waktu mempertanyakan soal KEK dan keuntungan yang diterima masyarakat. Setiap warga mau bertanya soal itu, camat langsung memotong pembicaraan. Selain itu tekanan dilakukan dengan intonasi suara yang keras

"Pada awal rapat mereka (masyarakat) menolak sebab tidak ada kejelasan ganti rugi tanaman dan keuntungan yang didapat mereka dari penyerahan tanah," jelas Boni.

Kemudian sekira Mei 2016 rapat kedua kembali digelar camat, rapat itu dihadiri sekira 40 orang warga termasuk dirinya. Dalam rapat itu, kembali tekanan dilakukan dengan sikap camat yang bersuara tinggi dan membatasi warga yang ingin menyampaikan pendapatnya.

Merasa tertekan dan tidak punya kesempatan mengemukakan pendapat akhirnya sebagian masyarakat pasrah tanahnya menjadi areal KEK, sebagian lagi memilih diam.

Namun tanah Sagugurat yang menjadi areal pembangunan bandara belum diserahkan menjadi areal KEK.

5.Ada Kompensasi

Warga yang menyerahkan tanahnya menjadi KEK mendapat kompensasi dengan menyekolahkan anaknya di Surabaya sebagian lagi di Padang.

Selain pemilik tanah, pemilik kelapa juga mendapat kompensasi yang sama ditambah dengan sejumlah uang pengganti kelapa mereka dengan hitungan 100 batang kelapa mendapat Rp750 ribu per bulan, di bawah 100 yakni 80 batang mendapat Rp800 ribu dan di bawah 50 batang mendapat Rp300 ribu.

Dari catatan Rafael, anak pemilik kelapa yang dikuliahkan oleh perusahaan di dusun Bat Simaruei sebanyak 4 orang yakni Dani, Der, Riniwati dan Simson di Surabaya.

Mantan kepala Dusun Peipei, Bonifasius Sakarorouna yang menjabat pada 2002-2008 mengatakan, dirinya mendapat kompensasi kelapa sebesar Rp700 ribu per bulan karena tanaman kelapanya masuk areak Kek yang berada di daerah Puaggabat yang direncanakan menjadi jalan masuk KEK dari pantai ke atas bukit.

Senada dengan Rafael, Bonifasius yang menjadi tangan kanan Boedi di Peipei mengatakan tanah lokasi pembangunan bandara sampai saat ini belum ada keputusan ganti rugi tanaman, namun pembangunan itu telah diserahkan kepada KEK.

Bonifasius mengaku tidak keberatan menyerahkan kelapanya karena diiming-imingi konpensasi sejumlah uang dan anaknya akan dikuliahkan termasuk dipekerjakan setamatnya dari sana.

Ia dan Boedi telah membuat surat perjanjian yang berisi poin pembayaran kompensasi baru selesai jika anaknya setamat kuliah dipekerjakan oleh PT. Putra Mahakarya Sentosa di KEK tersebut. Tetapi ketika diminta menunjukkan surat perjanjian tersebut, Boni berdalih surat tersebut dipegang Boedi.

"Suratnya ada sama Pak Boedi," kata Boni.

Pemukiman warga Peipei, Siberut Barat Daya

Berbeda dengan Rafael, menurut Boni, areal yang dijadikan tempat bandara telah dimiliki oleh perusahaan pengelola KEK namun baru sebatas tanah. Sementara pembicaraan tentang ganti rugi tanaman seperti durian, sagu dan tanaman lain selain kelapa dengan pemiliknya belum dilakukan.

Boni tahu persis suku yang menyerahkan tanahnya kepada Budi sebanyak 7 suku yakni Sagugurat, Saeppu Paipajet, Samaloisa, Sakeletuk, Sabaggalet, dan Sakerebau. Namun satu suku yakni Sakorourona tidak disebut oleh Boni.

Alasan Boni sukunya yakni Sakorourouna tidak menyerahkan lahan kepada KEK sebab tanah yang mereka miliki menumpang pada suku Sakerebau.

Pernyataan Bonifasius bertentangan dengan keterangan yang disampaikan oleh Anton Sakoikoi dan Alfin Sakoikoi sehari setelah Boni. Menurut Anton dan Alfin, suku Sakarourouna telah menyerahkan lahan sukunya menjadi areal KEK yang akhirnya menyebabkan sengketa tanah antara kedua suku tersebut.

Terlepas dari keterangan kedua pihak, biasanya jika suku-suku itu perlu uang kepada Boedi, maka Boni yang menjadi penghubung dengan cara menelepon untuk dikirimi uang.

Saat penjemputan uang kompensasi lahan, Suku Sakeletuk diwakili oleh Jersiman, Saeppu Paipajet diwakili Aman Egai, suku Samaloisa diwakili oleh Joni, Sagugurat diwakili Intan Sagugurat dan Jonas mewakili suku Sakerebau.

Sepengetahuan Bonifasius, tanah suku Sakerebau, Sakeletuk, Sagugurat di Taileleu, Saeppu Paipajet dan Samaloisa telah bersertifikat yang kini dipegang Budi. Sementara tanah suku Sabaggalet dan Sagugurat di Peipei sedang proses pengurusan sertifikat.

Dia sendiri mendapat kompensasi sebesar Rp700 ribu per bulan karena kelapanya di daerah Puaggabat sebanyak 120 batang terkena proyek KEK ini.

Pada suku Sakerebau jumlah kepala keluarga yang mendapat kompensasi sebanyak 24 keluarga yang mendapat Rp2 juta per kk tiap bulan. Uang kompensasi tersebut dikirim melalui transfer rekening kepada masing-masing penerima.

Anak-anak suku Sakerebau yang menerima kompensasi berupa kuliah anak sebanyak 15 orang di sebuah universitas yang berada di Surabaya Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jumlah anak yang telah dikuliahkan selama proyek ini diurus sekita 60 orang.

Salah satu penerima beasiswa yakni Simson Sakororouna yang kuliah di Surabaya mengambil jurusan teknologi informasi menyebutkan, uang kuliah mereka setengah ditanggung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai setengah dibayar oleh orang yang disebut Budi.

"Menurut informasi, kami akan diberi uang makan Rp1 juta per bulan dan tinggal di asrama yang sediakan oleh Pak Boedi," kata Simson, Minggu, 26 Agustus.

Simson akan berangkat pada Kamis, 30 Agustus 2018 ke Padang dan selanjutnya ke Surabaya. Ongkos keberangkatan ditanggung duluan setelah itu baru diganti oleh perusahaan sebanyak uang yang dikeluarkan.

6. Tidak dilibatkan

Mantan Kepala Desa Taileleu, Syafrizal yang masih menjabat saat pengurusan KEK tahun lalu mengatakan, dirinya tidak setuju KEK ini sebab dirinya tidak diundang dalam rapat sosialisasi.

Rapat yang digelar sekitar Mei 2016 dengan beberapa warga terkait pelepasan tanah dan ganti rugi tidak melibatkan seluruh unsur dalam masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh adat termasuk dirinya.

Ia menyebutkan hanya orang tertentu saja yang diundang dalam rapat itu. Di dalam rapat tersebut menurut laporan yang dia dapat dari warga yang diundang, mereka tidak diberi kesempatan oleh camat mengemukakan pendapatnya. "Saat mau menyampaikan pendapat, mereka kemudian dipotong oleh camat," katanya.

Pernyataan itu senada dengan yang disampaikan oleh Rafael dan Bonifasius yang menyebutkan bahwa warga merasa ditekan saat rapat pembahasan KEK ini di kantor kecamatan Siberut Barat Daya.

Dalam rapat itu hanya sebagian yang setuju kehadiran KEK, sebagian lagi menolak terutama terkait penyerahan kelapanya kepada perusahaan. "Rapat itu sebenarnya tidak menghasilkan keputusan apapun karena mereka tidak puas permintaan mereka selalu dipotong oleh camat. Masyarakat pada posisi itu sebenarnya menunggu sosialisasi berikutnya untuk rapat umum terutama pembahasan soal tanaman yang mereka miliki di atas tanah suku Sakerebau yang telah diserahkan menjadi lokasi KEK," jelas Syafrizal.

Tetapi kenyataannya, orang-orang yang dipanggil camat saat itu hanya orang-orang tertentu yang menurut pandangan Syafrizal, orang yang bisa dia kuasai. Sebagian masyarakat yang hadir saat itu tidak puas dengan keputusan rapat.

"Karena itu menjadi bahasa surat, dan program ini merupakan program pemerintah ditambah iming-iming anaknya dikuliahkan, pemilik tanaman kelapa dan tanaman lain yang merupakan warga yang lugu hanya pasrah menerima keputusan tersebut sebab tidak tahu harus bagaimana," ujarnya.

Syafrizal menyebutkan dari kesepakatan dengan warga kompensasi sebatang kelapa yang terkena KEK dihargai Rp2 juta, namun praktik di lapangan dibuat kesepakatan lain, Boedi yang mewakili PT.Putra Mahakarya Sentosa hanya memberikan kompensasi Rp200 ribu per batang.

Menurut dia, meski ada klaim semua suku terdaftar sebagai pihak yang menyerahkan lahan, Syafrizal mengatakan belum semua suku yang menyerahkan tanah. Alasannya pada rapat tidak ada keputusan namun tiba-tiba isi surat berubah menjadi surat keputusan. "Jadi masyarakat sebenarnya terkejut," kata.

Soal sertitifikat tanah yang dimiliki pengelola KEK sebanyak 616 sertifikat yang tertera dalam lampiran dokumen ANDAL, Syafrizal mengatakan sertifikat itu didapat Boedi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Saat pengukuran kita tidak pernah dilibatkan," ujarnya.

Dirinya malah tidak pernah mengetahui adanya jual beli tanah antara masyarakat dengan Boedi, ia tak pernah menandatangani surat jual beli tanah. Padahal kata dia, sesuai dengan kebiasaan, setiap jual beli tanah harus sepengetahuan kepala desa baru ditandatangani oleh camat. Selain jual beli, penghibaan tanah yang dilakukan oleh sejumlah warga kepada perusahaan yang diwakili Boedi juga tidak pernah ditandatanganinya.

Sepengetahuan dia, surat yang dia tandatangani adalah surat kesepakatan pembayaran ganti rugi tanaman antara beberapa warga dengan Boedi.

"Saat saya masih menjabat, kepala dusun yang terlibat saya tegur sebab mereka ikut saat kegiatan pengkuran tanah padahal belum ada kata sepakat dari masyarakat baik pemilik lahan maupun pemilik tanaman. Ini saya pastikan akan bermasalah sebab kebanyakan masyarakat tidak setuju," jelasnya.

Kemudian menurut Syafrizal, warga saat ini merasa dirugikan sebab tanaman mereka yang ditanam di tanah suku Sakerebau seolah tidak dianggap sama sekali.

"Saya hanya dilibatkan saat pembayaran kompensasi tanaman kelapa oleh beberapa masyarakat dengan Boedi. Mereka sebelumnya telah diberi uang oleh Boedi, beberapa masyarakat yang telah menerima uang dari Boedi tidak bisa mengembalikan uang sebab telah dipakai sehingga secara langsung mereka terutang. Jumlah uang yang mereka terima dari Boedi sebelum adanya kesepakatan berkisar Rp7 juta, ada juga yang menerima Rp5 juta," jelasnya.

Tentu mereka tidak punya cara mengembalikan uang tersebut, "Cara ini saya ibaratkan mencuri secara tidak langsung, sebab pemberian uang dari Boedi dilakukan secara per orang dan diam-diam," ungkapnya.

Pemberian uang tersebut dilakukan pada malam hari dengan memanggil beberapa orang warga oleh perantara yang dipakai Boedi di lapangan. Kesepakatan ini tidak diketahui pemerintah desa saat ia menjabat, ia baru tahu setelah pembayaran kompensasi.

Kemudian warga yang memiliki tanaman di atas tanah yang telah diserahkan kepada KEK tidak punya pilihan lain selain menerima kompensasi yang ditentukan sepihak oleh Boedi. "Bagaimanapun mereka setuju atau tidak setuju, alat berat proyek tersebut akan turun dan mengenai tanaman mereka sebab tanah telah diserahkan pemilik lahan," katanya.

Sementara soal sertifikat, kata Syafrizal berawal dari persetujuan pemilik tanah (sibakkat laggai) tanpa memperhitungkan pemilik tanaman lain di atas tanah tersebut.

Saat dikonfirmasi nama-nama yang tercantum dalam dokumen penerima sertifikat tanah untuk KEK yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) KEK Rencana Pembangunan KEK Mentawai Bay Resort yang disusun oleh konsultan dari PT.Adibanuwa, salah satunya bernama Ivi Andrianti Sakeletuk yang memiliki tanah dengan luas lebih dari 20 hektar yang terpecah dalam beberapa sertifikat, Syafrizal membenarkan nama itu adalah salah satu warganya.

Ivi sendiri merupakan salah satu anak yang dikuliahkan oleh Boedi Sentosa di Surabaya, dan saat ini baru semester II atau III.

Selain Ivi, dalam dokumen sertifikat tanah yang sudah diterbitkan BPN, juga terdaftar nama Titin Suhartini dan Immanuel, keduanya merupakan pasangan suami istri. Masing-masing keduanya memiliki tanah kurang lebih seluas yang dimiliki oleh Ivi

Sepengetahuan Syafrizal, baik Titin Suhartini maupun Immanuel tidak memiliki tanah pribadi seluas 20 hektar lebih. Tapi ia juga tidak mengetahui penyebab nama mereka terdaftar sebagai pemilik sertifikat tanah dengan luasan tanah mencapai puluhan hektar.

Kemudian ada atas nama Elias Sapolaga, menurut Syafrizal, nama tersebut merupakan nama anak yang dikuliahkan sebagai kompensasi penyerahan lahan oleh masyarakat. Dalam daftar sertifikat tersebut, Elias disebutkan memiliki tanah lebih dari 20 hektar.

Seperti yang dikatakan Anton Sakoikoi dan Alfin Sakoikoi, Syafrizal menyebutkan tanah yang diserahkan oleh Suku Sakeletuk kepada Boedi sebenarnya belum tuntas persoalannya dengan Suku Sakoikoi, sebab tanah yang diserahkan suku Sakeletuk itu sebagian telah menjadi hak Suku Sakoikoi.

"Rembuk antara Suku Sakoikoi dan Sakeletuk belum ada terkait persoalan tanah mereka," katanya.

Tanah yang dimaksud oleh Syafrizal berlokasi di sekitar Muara Sungai Taileleu seperti yang disebutkan oleh Alfin dan Anton.

Kemudian Julias Taulai Manai yang lebih sering dipanggil Aman Egai yang menyerahkan tanah di Muara Karaimak sampai Tutup Bukkuk hingga daerah Makakaddut. Menurut Syafrizal, tanah yang diserahkan oleh Julius Taulai Manai itu adalah milik suku Saeppu yang tinggal di Peipei, meski Julius sama-sama memiliki suku Saeppu namun ia berasal dari Paipajet yang belum jelas haknya terhadap tanah di Peipei dibanding dengan anggota suku Saeppu yang ada di Peipei. Namun atas keputusan rapat yang dipimpin camat, Julius dimenangkan dalam sengketa yang melibatkan Suku Saeppu di Peipei soal urusan tanah. Sehingga ia dengan leluasa menyerahkan tanah kepada Budi untuk dijadikan areal KEK.

Syafrizal menilai, jika saat pembicaraan soal hak atas tanah, Camat Hatisama Hura memenangkan suku Saeppu yang ada di Peipei sementara Saeppu Paipajet kalah maka dipastikan, Boedi tidak akan memperoleh tanah sebab mereka tidak mau menyerahkan tanah mereka dijadikan areal KEK.

Boedi, kata Syafrizal telah mencoba meminta tanah dari Suku Saeppu yang ada di Peipei namun mereka menolak.

Gad Saeppu (54) membenarkan penjelasan Syafrizal, ia menyebutkan karena pemerintah lebih memihak Aman Egai Saeppu Paipajet, mereka kehilangan hak atas tanah nenek moyang mereka. Saat rapat di kecamatan Aman Egai yang memiliki Suku Saeppu Paipajet menyatakan bahwa pihak mereka berasal dari keturunan perempuan sehingga tidak punya hak atas.

"Kami memilih diam saat itu sebab camat telah memenangkan Aman Egai tetapi tidak berarti persoalan selesai," kata Gad.

Ia mengatakan atas keputusan tersebut mereka terpaksa menerima, namun menolak mengambil uang kompensasi kelapa sebab dalam keputusan rapat harga sebatang kelapa Rp2 juta, tetapi yang ditawarkan di lapangan oleh pihak Boedi hanya Rp200 ribu per batang yang menjadi keputusan diam-diam.

"Sebagian suku Saeppu dan warga lain yang kelapanya kena areal KEK tidak mau mengambil uang kompensasi sebab tidak sesuai dengan keputusan rapat, termasuk saya, namun sebagian lagi telah menerima," ujarnya.Gad mengatakan, jika tanah mereka yang berada di Bat Simaruei atau Danau Mangeungeu diserahkan menjadi KEK, dipastikan akan muncul masalah besar. Meski dalam peta, lokasi di Bat Simaruei yang dimiliki Suku Saeppu yang berada di daerah Puabangan masuk areal KEK, mereka mengaku belum pernah menyerahkan lahan tersebut.

Kecamatan Siberut Barat Daya

"Tapi jika itu ada yang menyerahkan sebab di sana banyak pihak yang memiliki maka dipastikan akan terjadi konflik besar, baik pemilik tanaman, tanah dan ternak babi," ujarnya.

Jarak tanah yang dimiliki suku Saeppu di Bat Simaruei, kata Gad berjarak tidak lebih dari 100 meter. Dari peta penggunaan KEK atau masterplan of Mentawai Bay Resort yang terdapat dalam dokumen Andal dengan kode halaman I-30, areal tersebut akan dijadikan tempat pembangunan hotel dan lake village.

Mereka, lanjut Gad akan mencari orang yang menjual dan menyerahkan Bat Simaruei jika hal itu sempat terjadi.

7. Camat yang Baru Berusaha Netral

Menyoal kebingungan warga tentang KEK, Camat Siberut Barat Daya yang baru, Mateus Lajo membenarkan. " Masih dalam keadaan bingung dengan kebingungan mereka yang cukup tinggi seperti itu karena memang itu wajar, karena memang tidak pernah sosialisasi, tidak pernah ada juga yang jelas dari mulut ke mulut, apakah dari mulut camat atau mulut kepala desa atau siapa lalu pesan-pesan itu tidak sampai kepada masyarakat sehingga mereka bertanya kemana-mana termasuk ke kita, saya belum bisa menjawab soal itu karena tidak mungkin saya menjelaskan yang saya tidak tahu," kata Mateus saat ditemui Sabtu sore di rumah dinasnya di Peipei, Sabtu, 25 Agustus.

Meski tidak mengetahui seluruh proses KEK ini, ia berjanji akan mengambil posisi tengah. Dirinya akan berusaha membantu proses sampai tuntas. Di sisi lain ia juga tidak akan meninggalkan masyarakatnya.

Menurut informasi yang beredar di masyarakat, kata Mateus, tiba-tiba saja tanah mereka sudah diambil dan diklaim sebagai areal KEK. Padahal menurut pengakuan mantan camat lama, Hatisama Hura dan Budi saat seminar KEK yang digelar di Tuapeijat pada Senin, 19 Agustus 2018 persoalan tanah sudah selesai.

"Lalu muncul pertanyaan, selesainya di tingkat masyarakat bagaimana, nah itu kan yang jadi persoalan," jelasnya.

Untuk menyelesaikan persoalan di tingkat masyarakat, dirinya akan mencoba mengurai persoalan ini, kemudian memulai proses awal seperti sosialisasi tentang KEK, proses pengambilan tanahnya termasuk ganti rugi tanaman. Saat ini ia belum berbuat banyak sebab dirinya belum memiliki dokumen proses KEK di wilayahnya.

"Termasuk soal sertifikat tanah yang berjumlah 616 yang tidak jelas keberadaannya, hanya isu saja, itulah ketakutan masyarakat yang sangat tinggi," katanya.

Menurut dia, sosialisasi soal KEK harus melibatkan seluruh masyarakat termasuk penyusunan Andal.

8. Sertifikat Pinjam Nama

Titin Suhartini yang dikonfirmasi terkait namanya yang tertera dalam dokumen Andal sebagai salah satu pemilik sertifikat tanah yang dijadikan areal KEK, menjawab, sertifikat tanah yang didapat Boedi dari masyarakat atas jual beli tanah yang resmi, tidak dirampas.

Pada awalnya ia mengelak soal keberadaan sertifikat tanah dan pengurusannya, "Kalau masalah sertifikat, satu apa namanya, yang setahu saya beliau (Boedi) membeli, masalah sertifikat berapa sertifikat dan sebagainya, saya itu bukan koridor kami, saya tidak tahu hal itu, yang jelas Pak Budi itu membeli, sertifikat tanah atas nama siapapun itu, dia tak merampas hak masyarakat ya," katanya.

Titin menyebutkan, masyarakat yang ingin jual tanah kepada Boedi langsung berhubungan dengan orang bersangkutan tanpa konfirmasi dengan mereka (suaminya).

Ketika ditanya tentang sertifikat sudah diterbitkan BPN atau belum, Titin menjawab mantap tidak tahu, " saya tidak tahu, sertifikat sudah keluar atau belum yang tahu hanya beliau (Budi)," ujarnya.

Ia meminta Puailiggoubat menanyakan hal itu kepada pihak BPN dan pemerintah yang mengurus hal itu.

Saat disebutkan namanya tercantum sebagai salah satu pemilik sertifikat pada dokumen Andal bersama suaminya, Titin menjawab dengan mengibaratkan jika ada orang yang berkawan dengan seseorang yang ingin membeli tanah karena saling percaya boleh saja, "silahkan kamu beli tanah atas nama kamu, ini uang dan beli atas nama kamu," ujarnya.

"Dan itu hanya kepercayaan saja, tentu hal itu hanya dilakukan kepada orang yang dipercaya, tidak mungkin kepada orang yang tidak dipercaya," katanya.

Namun ketika dipastikan kembali dirinya sebagai orang yang dipercaya oleh Boedi sehingga namanya dicantumkan dalam sertifikat, Titin mengelak disebut sebagai orang yang sangat dipercaya. Ia beralasan bahwa tanah tersebut berasal dari suku Sakerebau sebab suaminya merupakan keponakan dari suku tersebut.

Immanuel menimpali bahwa tanah tersebut merupakan urusan Boedi dengan Suku Sakerebau dan dengan orang atau masyarakat yang mau menjual tanahnya kepada Boedi.

"Jadi urusan tanah, atau apa namanya itu sertifikat surat-suratnya semua itu kan hak mereka, tidak tahu kita itu, itu urusan itu, jadi berapa banyak pun sertifikatnya itu kalau seandainya dikasih atas nama kita itu, tandanya mereka itu kasih kepercayaan kepada kita, bahwa kita ini bisa pakai untuk apanya di sini " ujarnya.

Keterlibatan dia sendiri pada awalnya hanya sebagai staf kecamatan yang memetakan tanah yang dibeli Boedi dari masyarakat atas perintah camat.

Titin dan Immanuel mengaku tidak tahu harga jual tanah yang dibeli Boedi kepada masyarakat, sebab menjadi urusan masing-masing pihak.

Saat ditanya apakah pernah melihat sertifikat atas nama mereka, Titin menjelaskan pada awalnya Boedi telah menyampaikan kepada mereka bahwa nama mereka akan dimasukkan dengan meminjam nama dalam pengurusan tanah di agraria (BPN). Ia menyebutkan bahwa hal itu telah ia ketahui sejak 2017.

"Bagi saya tidak masalah kok, dia hanya meminjam nama saya kok karena unsur kepercayaan satu," kata Titin.

Di tempat berbeda, Camat Siberut Barat Daya, Mateus Lajo belum dapat memastikan apakah nama yang tercantum sertikat tanah untuk KEK benar pemilik tanah atau hanya versi dari perusahaan saja.

"Dari informasi yang saya dapat dari masyarakat, rata-rata orang-orang yang punya sertifikat itu adalah orang-orang dekatnya Boedi Sentosa, siapa mereka itu? Kalau dia (Boedi) datang ke sini (Peipei) itu melalui mereka, yang kedua keluarga dekatnya Sakerebau," ungkapnya.

Namun apapun itu, Mateus akan berusaha meredam konflik antara pengusaha dan masyarakat dengan cara meluruskan seluruh proses KEK baik itu dari sisi sosialisasi, pembelian tanah dan kompensasi tanaman. Ia yakin jika melanjutkan proses KEK yang dinilai masyarakat tidak transparan saat ini sangat rawan konflik.

"Kita hanya berkaca pada kasus IPK (Izin Pengelolaan Kayu) dulu, padahal tanah yang dikelola itu hanya 100 hektar namun konfliknya bukan main," kata dia.

9. Pembelaan Hatisama Hura

Mantan Camat Siberut Utara, Hatisama Hura yang dikonfirmasi Mentawaikita.com lewat telepon Rabu, 5 September 2018 menolak disebut menekan masyarakat saat rapat. "Tidak ada, mana mungkin kita (saya) menekan yang punya tanah coba, secara logika dan kita kan hanya memfasilitasi rapat, secara logika apa dasarnya kita menekan mereka," katanya.

Hura mengatakan, jika dalam rapat pembahasan KEK di kecamatan waktu itu ada salah seorang yang menyatakan tidak bisa, proses pasti tidak berlanjut. "Ya, bisa saja menurut apa mereka ya, kadang-kadang situasional yang berkembang di luar, ya, kalau menurut saya, di situ kan banyak orang, bukan hanya satu orang loh, yang namanya rapat itu, apalagi kapasitas hanya satu orang kita, ndak mungkin kita menekan sebanyak orang," jelas Hura.

Menurut Hura, saat rapat yang digelar pada 2016 itu dihadiri lebih dari 40 orang pemilik tanah dan ketua-ketua adat (sikebbukat). "Kita kan hanya memfasilitasi, menjelaskan, menekan itu beda, kata-kata menekan dengan menjelaskan, bahwa kalau pun jadi KEK ini, itu kan pemerintah daerah yang punya apa dan bersangkutan langsung dengan masyarakat sebab masyarakat yang punya tanah," katanya.

Karena saat itu rapat berkesimpulan menerima kehadiran KEK dan penyerahan lahan maka proses dilanjutkan. Ia meminta dikonfrontasikan dengan orang yang menuding dirinya melakukan intervensi di dalam rapat waktu itu.

"Setahu saya yang namanya musyawarah tidak ada yang namanya menekan, saya mendengarkan sudah tidak sana, kok ada kata-kata tekanan? Kuncinya ada di tangan mereka, kalau hari itu (rapat) mereka bilang tidak setuju, maka tidak berlanjut kan, justru karena masyarakat kita sepakat dan setuju, itulah makanya terjadi seperti itu," jelasnya.

Soal kepemilikan tanah di Bat Karaima, Hura membenarkan memiliki tanah yang diberikan oleh suku Saeppu. Tanah itu kemudian diserahkan kepada Boedi Sentosa sebagai contoh kepada masyarakat seluas 14 ha. "Jadi karena kita yang memimpin rapat, karena kita yang memfasilitasi, masa kita tidak duluan menyerahkan yang ada sama kita, sedangkan kita yang mengimbau," katanya.

Menurut Hura, dirinya merasa "terperangkap" saat itu sebab jika ia tidak memulai menyerahkan tanah untuk KEK maka dia tak punya alasan meminta masyarakat untuk melakukan yang sama.

"Masa saya katakan serahkan tanah bapak-bapak, tapi saya sendiri tidak mau," ujarnya. Ia menyebutkan penyerahan tanah yang dilakukan masyarakat kepada PT. Putra Mahakarya Sentosa melalui Boedi Sentosa dilakukan dalam dua hal yakni ada yang menjual kemudian ada yang sekadar menerima kompensasi, tergantung kesepakatan para pihak.

Tanah miliknya sendiri, kata Hura, rencananya akan diadakan penggantian oleh Boedi, "tapi saat ini saya menunggu apa-apa sama beliau (Boedi), terserah kebijakan beliau," ujarnya.

Tanah yang telah diserahkan seluas 14 ha karena sudah ada kesepekatan penggantian. Terkait konflik antara kelompok Saeppu Paipajet dengan Saeppu Peipei, Hura menjelaskan bahwa suku Saeppu Paipajet dimenangkan sebab mereka mampu mengurai ranji sukunya secara lengkap dan dasar-dasar klaim mereka terhadap tanah saat rapat digelar sekira Agustus 2016.

Rapat itu dihadiri oleh Saeppu Paipajet yakni Aman Egai dan Saeppu lain yang ada di Peipei beserta dengan masyarakat lain. Rapat itu juga dihadiri Kapolsek Siberut yang ketika itu dijabat Ichlas Razuki. Saat rapat waktu itu, keturunan Saeppu dari garis keturunan Juinang yang tinggal di Peipei juga hadir, namun mereka tidak protes.

Kesimpulan itu diambil berdasarkan penuturan para pihak baik Saeppu Paipajet dan Saeppu di Peipei, hal itu juga diperkuat dengan keterangan para tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui peristiwa sejara itu diantaranya Viator Saleilei, Jonas Sakerebau, Simon Petrus dan lainnya.

Menurut penuturan mereka saat rapat, bahwa suku Saeppu Paipajet itu hanya namanya Saeppu Paipajet sebenarnya hanya Saeppu. Karena ada persoalan dulu mereka pindah ke Mandai dan mendapat tanah di sana. Dari sana mereka kemudian pergi ke Paipajet sehingga mereka disebut Saeppu Paipajet. "Makanya terjadi keputusan saat itu, kita hanya memediasi mereka," jelas Hura.

10.Pernyataan Boedi Sentosa

Sementara Direktur PT.Putra Mahakarya Sentosa, Boedi Sentosa yang dikonfirmasi Mentawaikita.com, Jumat (31/8/2018) lewat pesan whatsapp menjawab, lahan yang masuk areal pencadangan belum seluruhnya dilepaskan.

"Masih dalam proses," jawabnya melalui pesan singkat WA, Jumat, 31 Agustus.

Boedi membenarkan, tanah yang tidak mau dijual atau dilepaskan oleh pemilik lahan dikeluarkan dalam areal KEK.

Terkait sertifikat tanah yang dijadikan areal KEK memakai nama orang lain, Boedi tidak mengelak ataupun membenarkan. Ia menjawab sebagian tanah tersebut disertifikatkan atas nama dia dan timnya.

"Sebagian nama saya dan sebagian nama tim saya," jelasnya. (g)

BACA JUGA