Suku Sirirui di Siberut Utara Petakan 1.352 Hektar Wilayah Adatnya

Suku Sirirui di Siberut Utara Petakan 1352 Hektar Wilayah Adatnya Diskusi anggota suku Sirirui di Desa Sotboyak, Kecamatan Siberut Utara, Mentawai untuk menentukan wilayah adat yang akan dipetakan. (Foto: Bambang Sagurung)

SIKABALUAN-Uma Sirirui di Desa Sotboyak Kecamatan Siberut Utara berhasil memetakan tanah adatnya seluas 1.352 ha yang berada di tiga lokasi yaitu di Simanenek seluas 785 ha, Teitei Tubou 510 ha dan Sirisoalit 57 ha.

Lokasi lahan Simanene ini berbatas sempadan sebelah utara suku Sirikole, suku Salelenggu, Suku Sirileleu. Sebelah Selatan berbatas sempadan Suku Saguguran, sebelah Timur dengan Sakelakasak dan Samako, sebelah Barat berbatasan dengan Sakoan.

Untuk di Teitei Tubou, sebelah Utara berbatasan dengan Saponduruk, Selatan dengan Sirileleu, Timur dengan Sakelakasak dan sapatundai, sebelah Barat berbatasan dengan Sirileleu.

Sementara di Sirisoalit Utara berbatasan dengan suku Sirikole, sebelah Selatan dengan Suku Salunlun, sebelah Timur dengan Suku Saguguran, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sirikole.

Jalimin Sirirui, salah seorang anggota suku mengatakan, proses pemetaan wilayah adat yang dilakukan suku dilakukan secara musyawarah bersama termasuk untuk pembiayaan.

"Untuk konsumsi pemetaan kita lakukan secara swadaya semua anggota suku walaupun dari teman-teman YCMM ada anggaran program untuk pemetaan," katanya.

Suku Sirirui bekerjasama dengan Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) untuk proses pemetaan. "Yang kita petakan merupakan wilayah yang sudah ada surat kesepakatan bersama untuk pemetaan wilayah adat, " kata Nikman, tim pemetaan YCMM.

Tahun lalu, YCMM juga telah memfasilitasi pemetaan wilayah adat suku di Sirilanggai Desa Malancan Siberut Utara. "Untuk saat ini di Sirilanggai tahapan melengkapi data sosial dan mengisi formulir permohonan hutan adat untuk diajukan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Pemda Mentawai, " kata Askurnis, tim pemetaan YCMM lainnya.

Dasar pengajuan ini menurut Askurnis, karena Mentawai sudah ada memiliki Perda No 11 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Uma Untuk Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. "Mentawai sudah ada perda yang mengatur tentang perlindungan masyarakat adat sehingga pengajuannya melalui perda, " katanya.

BACA JUGA